alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Perbaikan Kantor Camat Batulayar Belum Dianggarkan

GIRI MENANG-Kerusakan cukup parah terjadi pada bangunan gedung Kantor Camat Batulayar akibat gempa tahun lalu. Hingga saat ini belum ada kejelasan kapan kantor tersebut akan diperbaiki.

“Dalam DIPA anggaran tahun ini tidak ada anggaran perbaikan untuk kantor kami. Hanya perbaikan kantor bupati saja yang dianggarkan,” ujar Camat Batulayar Syahruddin, Minggu (24/2).

Akibatnya, bangunan tersebut kini masih dalam kondisi berantakan. Bagian atap maupun plafon rusak parah. Beberapa bagian dindingnya juga terlihat retak berlubang. Ini cukup membuat pelayanan maupun aktivitas perkantoran tidak maksimal.

Informasi yang diterima Syahruddin, perbaikan kantor camat ini akan dianggarkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Sayangnya, hingga saat ini pihak kecamatan belum menerima kejelasan kapan perbaikan itu direalisasikan. “Belum ada informasi yang kami terima dari Dinas PUPR kapan perbaikan ini dilakukan. Kalau melihat kondisinya seperti ini kemungkinan tahun depan,” ujarnya.

Dengan kondisi ini, camat maupun staf dan pegawai lainnya terpaksa berkantor di tenda darurat hingga ruangan yang masih bisa digunakan. Namun demikian, pelayanan kepada masyarakat ditegaskan mantan Kabid Perdagangan Dinas Perindag Lobar tersebut tetap dilakukan seperti biasa. “Pelayanan tetap kami berikan di kantor darurat sementara,” cetusnya.

Kepala Dinas PUPR Lobar I Made Arthadana yang dikonfirmasi kemarin (24/2) menjelaskan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat gempa, pihaknya telah mengusulkan anggaran ke pemerintah pusat melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Depdagri.

Termasuk diantaranya untuk perbaikan beberapa kantor milik Pemda yang rusak seperti Kantor Camat Batulayar dan Narmada yang mengalami rusak berat. Hanya saja sejauh ini belum ada kepastian anggaran untuk perbaikan kantor camat.

“Yang baru ada kejelasan pembiayaannya adalah gedung-gedung sekolah yang rusak berat. Sementara untuk gedung kantor belum ada,” bebernya.

Dinas PUPR Lobar sebelumnya telah mengusulkan sekitar Rp 6,8 miliar untuk perbaikan gedung perkantoran yang rusak akibat gempa. Mulai dari kantor camat hingga kantor desa. Termasuk diantaranya Kantor Camat Batulayar. Hanya saja sampai saat ini belum ada kepastian.

“Bahkan untuk perbaikan kantor bupati juga belum ada kejelasan. Namun untuk gedung putih (kantor bupati, Red) sudah kami anggarkan dari APBD Rp 1,4 miliar. Itu pun belum cukup, karena butuh anggaran sekitar Rp 1,9 miliar,” jelasnya.

Untuk gedung kantor bupati, rencananya, perbaikan secepatnya dilakukan. Agar gedung tersebut bisa ditempati kembali oleh bupati, sekda serta pajabat dan pegawai lainnya. Mengingat, hingga saat ini baik bupati maupun sekda masih mengungsi berkantor di pendapa Bupati dan Wakil Bupati Lobar. Rencananya untuk perbaikan pertengahan Maret sudah ditender. (ton/r10)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks