GIRI MENANG-Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu fokus dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di tahun 2024 nanti. Untuk mencapai tujuan itu, Pemkab Lobar saat ini sudah menyusun beberapa indikator kinerja.
Sekda Lobar H. Ilham mengatakan, upaya mendorong peningkatan PAD itu sebenarnya menjadi fokus pemerintah setiap tahun. Dia mengatakan, pihaknya terus mendorong agar pendapatan bisa semakin baik. “Tujuannya adalah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Untuk mencapai tujuan itu, dia mengajak seluruh perangkat OPD untuk bersatu dalam rangka menyamakan visi. “Karena ini menjadi tujuan bersama, sehingga harus bersama-sama untuk mewujudkannya,” kata Ilham.
Di samping peningkatan PAD, ada juga target-target capaian yang lain. Di antaranya, menciptakan iklim investasi yang kondusif, peningkatan akses pelayanan dasar, serta menurunkan tingkat pengangguran dan penuntasan kemiskinan ekstrim. Termasuk juga penanganan alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan dan kebencanaan, serta reformasi birokrasi tematik.
Belum lama ini, Pemkab Lobar telah menyelesaikan pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2024. Melalui musyawarah pembangunan itu, Ilham berharap kepada seluruh OPD untuk mempertajam indikator dan target indikator yang dituangkan dalam rencana kerja masing-masing.
Ilham mengaku, dalam rencana kerja ke depan, Lobar mengusung tema, “Peningkatan SDM dan Akses Pelayanan Dasar untuk Mempercepat Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan”. “Tema ini selaras dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2024,” tutupnya.
Kabid Penelitian pembangunan dan Perencanaan Pembangunan Bappeda Lobar Deny Arif Nugroho mengaku, sebelumnya telah dilaksanakan musrenbang secara berjenjang, mulai dari desa dan kecamatan. Dia menyebutkan, tercatat jumlah usulan desa melalui aplikasi SIPD sebanyak 1.697 yang tersebar di 119 desa dan 3 kelurahan.
“Pada tahap musrenbang kecamatan, usulan tersebut mengerucut menjadi 318 usulan prioritas yang disepakati oleh delegasi desa, kecamatan dan OPD, yang selanjutnya dibahas pada tahap forum perangkat daerah dan akan dipertajam pada saat sidang klinis,” jelas Deny. (bib/r3)
