alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Pak Kades, Rastra Tidak Boleh Dibagi Rata!

GIRI MENANG-Pembagian beras sejahtera (Rastra) di Lombok Barat menuai persoalan. Sejumlah warga Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung kemarin (25/2) mendatangi kantor desa. Mereka mempertanyakan kejelasan pendistribusian beras sejahtera (rastra).

“Ada sisa rastra yang akan dibagikan kepada warga. Itu yang mereka pertanyakan mau dibawa kemana,” ungkap Kepala Desa Mesanggok H Sahbandi.

Pria yang baru dilantik 6 Februari lalu itu menjelaskan, jatah rastra setiap bulan untuk Desa Mesanggok sekali turun sebanyak 5 ton 70 kilogram. Saat ini, bantuan rastra diterima sudah dua kali turun. Sehingga jumlahnya 10 ton 140 kilogram.

Sedangkan data penerima bantuan rastra di Desa Mesanggok dibeberkannya saat ini berjumlah 1.210 kepala keluarga. Estimasinya, setiap KK dibagikan masing-masing 6 kilo gram. “Kalau dikalikan setiap KK dapat enam kilo gram maka jumlahnya 7 ton 260 kilogram. Ada sisa sekitar 2 ton 810 kilogram,” paparnya.

Sisanya inilah yang kemudian dipertanyakan warga akan dibawa kemana. Sayangnya, H Sahbandi sendiri belum bisa memastikan akan diarahkan kemana sisa beras ini. Mengingat ia merupakan kepala desa yang belum genap sebulan menjalankan tugasnya. “Kemana larinya sisa ini saya juga belum tahu. Makanya untuk sementara, sisa beras saya simpan di gudang,” paparnya.

Langkah yang bisa diambilnya saat ini adalah meminta para Kadus untuk mendata semua warga yang memang berhak mendapatkan Rastra. Mereka yang masuk daftar penerima bantuan dapat mengambil beras ke kantor desa dengan membawa fotokopi kartu keluarga.

“Yang tidak punya (KK, Red), silakan bikin di kantor desa. Ini kan dipukul rata semua,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Lombok Barat drg Hj I Made Ambarwati menegaskan bantuan rastra tidak boleh dibagi rata. Dalam artian, warga yang tidak terdaftar dalam data keluarga penerima manfaat (KPM) tidak boleh diberikan rastra.

“Kalau main-main tidak mengikuti aturan silakan berhubungan dengan pihak kepolisian. Karena kementerian sudah MoU dengan Polri. Itu tidak bisa dinego,” tegasnya.

Ia membeberkan ada salah satu camat yang menyampaikan padanya para Kades berencaa ramai-ramai meminta kebijakan pemerataan. Namun Ambar tegas mengatakan itu tidak boleh dilakukan. “Kalau menolak tidak mau menerima, silakan isi berita acara penolakan. Semua nggak dapat bantuan,” ucapnya.

Ia membeberkan, seandainya ada warga miskin yang kemudian tidak mendapatkan bantuan rastra, itu bisa diusulkan kembali melalui musyawarah desa. Agar data KPM bisa diperbaiki. “Itu sudah kami sarankan sejak 2018 lalu. Para Kades mengusulkan warga yang belum terdaftar dan mengeluarkan data warga yang tidak berhak. Karena mereka yang paling tahu kondisi warganya,” bebernya.

Sayangnya, hingga tahun 2018 berakhir, tak ada satu pun Kades yang mengusulkan perubahan data KPM. Sehingga, mantan Dirut RSUD Tripat tersebut menuding para Kades dan lurah malas memperbaiki data dengan menggelar Musdes. “Saya heran kenapa kok malas sekali kades dan lurah ini menggelar Musdes,” ketusnya.

Ambar bahkan membeberkan ada anggota intel Polres Lobar yang menuturkan padanya terakit tingkah laku kepala desa yang melakukan pungutan dalam penyaluran rastra. Salah satu pemerintah desa di wilayah Kecamatan Gerung mengumumkan melalui speaker masjid kalau penerima bantuan diminta membayar Rp 2.500 per kilo gram.

“Itu bisa kena saber pungli. Kalau ada kades pungut biaya, laporkan. Saya mempersilakan polisi tangkap saja Kades yang bengel-bengel ini. Makanya sekarang isaya juga akan melakukan video konferensi dengan kapolri di Mapolres Lobar,” ungkapnya.

Terkait ada kelebihan bantuan bagi warga di Desa Mesangok, Ambar menegaskan jika sesuai aturan, seharusnya tidak ada kelebihan bantuan rastra. Karena, masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) berhak mendapatkan 10 kilogram. “Kalau dia kurang, berarti itu dibagi rata. Itu tidak boleh dilakukan,” tandasnya. (ton/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks