alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Dewan Jangan Jadi Calo Jabatan!

GIRI MENANG-Isu jual beli jabatan di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) ikut menyita perhatian Wakil Ketua II DPRD Lobar Imam Kafali. Mantan Ketua DPRD Lobar ini mengaku selama dirinya menjabat, ia tidak pernah menemukan adanya praktek jual beli jabatan tersebut. Sehingga ia yakin, isu jual beli jabatan tidak benar.

“Saya yakin sampai detik ini, belum pernah melihat adanya seperti itu (jual beli jabatan, Red),” yakinnya.

Ia percaya bupati dan wakil bupati selama ini menjalankan kepemimpinan yang bersih. Namun jika kemudian ada oknum atau pihak yang memanfaatkan mutasi untuk kepentingan tertentu, menurutnya itu lepas dari tanggung jawab bupati dan wakil bupati.

“Kalupun ada di belakang (yang memanfaatkan) itu akan menjadi dosanya dia,” ujar Imam.

Yang jelas, selama ia menjabat Ketua DPRD Lobar, Imam mengaku tak pernah menemukan praktek seperti yang diisukan. Sehingga Imam tegas menyangkalnya. Pemerintahan bupati selama ini menurutnya bersih. Sehingga, ini harus dipertahankan agar tetap taat pada hukum.

“Jika kemudian ada yang memanfaatkan itu, tolong dilaporkan saja. Kalau ada anggota dewan yang terlibat dan terbukti bersalah juga akan kami tindak tegas,” ujarnya.

Imam mengingatkan kepada sesama anggota dewan juga untuk tidak terlibat dalam proses mutasi yang bakal dilaksanakan Oktober mendatang. Karena dewan saat ini juga bakal diawasi oleh Badan Kehormatan yang segera dibentuk dalam paripurna pembentukan alat kelengkapan dewan.

“Mungkin memberi masukan ke pemerintah atau eksekutif itu boleh tapi kalau menjadi jadi calo atau sebagainya itu tidak baik bagi kepentingan publik,” ucap politisi muda Partai Golkar tersebut.

Ia juga mengingatkan agar para pejabat Pemkab Lobar tidak mudah terpengaruh oleh pihak yang mengimingi jabatan kepala dinas. Karena mereka menurutnya hanya akan dimanfaatkan. “Kalau kepala dinasnya berprestasi memiliki treck record yang baik, dengan sendirinya pasti pak bupati bersama wakil bupati akan memilih,” tegasnya.

Kekompakan bupati dan wakil bupati dipercaya Imam akan menghasilkan pimpinan di dinas yang baik. Sehingga, ia berharap lima tahun ke depan anggota dewan dengan pimpinan yang baru bisa bersinergi dengan eksekutif menjalanlan pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks