alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Camat Lembar: Kembalikan Truk Sampah!

GIRI MENANG-Penanganan sampah di Lombok Barat (Lobar) menjadi masalah serius. Lantaran, persoalan ini selalu menimbulkan masalah. Mulai dikeluhkan oleh wisatawan hingga menimbulkan konflik internal di kalangan masyarakat.

Kondisi ini membuat pemerintah kecamatan meminta agar Pemkab Lobar membuat kebijakan untuk mengembalikan kendaraan pengangkut sampah ke kecamatan.

“Dulu kita pernah dikasih truk pengangkut sampah. Tapi berjalan dua tahun itu sudah ditarik kembali ke Dinas Lingkungan Hidup. Seharusnya tetap ada di kecamatan,” terang Camat Lembar Hasanudin.

Dengan adanya kendaraan truk pengangkut sampah di kecamatan, ini memudahkan para camat untuk menangani sampah di wilayahnya masing-masing. Misalnya mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) menuju tempat pembuangan akhir (TPA) di Kebon Kongok.

Tidak seperti saat ini, para camat harus menunggu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar terlebih dulu mengangkut sampah tersebut. Padahal, kadang sampah di beberapa TPS dibiarkan menumpuk akibat alasan dari DLH keterbatasan armada.

“Kami punya kendaraan roda tiga di setiap kampung. Cuma kalau itu mau langsung bawa sampah ke TPA Kebon Kongok itu terlalu jauh. Sehingga butuh truk pengangkut sampah seperti yang sebelumnya diserahkan ke pemerintah kecamatan,” ujarnya.

Apalagi mengingat wilayah Lembar sebagai gerbang pintu masuk ke Pulau Lombok dari jalur penyeberangan pelabuhan Padangbai Bali maupun Pelabuhan di Surabaya. Akan sangat merusak pemandangan jika ruas jalan di wilayah lembar di penuhi sampah. Terlebih, banyak wisatawan yang datang menggunakan kapal pesiar kerap berjalan kaki hingga beresepeda menyusuri jalan di Pelabuhan Lembar.

Senada dengan itu, Camat Batulayar Syahrudin juga mengungkapkan demikian. Ia merasa sangat setuju dengan usulan Camat Lembar agar setiap kecamatan diberikan masing-masing truk pengangkut sampah.

“Saya sangat setuju kecamatan ada armada truk pengangkut sampah. Kami sadar betul kalau LH menangani sampah dengan luas wilayah Lobar saat ini, jangkauan mereka akan terhambat,” ungkapnya.

Maka jadilah kondisi penanganan sampah di Lobar seperti saat ini. Hampir semua wilayah mengeluhkan penanganan sampah yang tidak beres. Akibat tumpukan sampah yang tidak dapat diangkut. Berbeda halnya ketika pemerintah kecamatan memiliki angkutan truk sampah. Syahrudin mengaku penanganan akan lebih maksimal mengingat sekup wilayah yang kecil. “Karena sampah di kecamatan kami saja yang akan diurus nanti,” cetusnya.

Khusus di Batulayar yang merupakan daerah pariwisata, Syahrudin mengaku wilayah ini harus dijaga agar terhindar dari masalah sampah. “Jangankan tidak diangkut satu hari, tidak diangkut satu jam saja sudah menimbulkan masalah. Makanya kami harus punya armada di kecamatan. Itu harus dikembalikan oleh DLH,” pintanya.

Terkait permintaan pemerintah kecamatan untuk mengembalikan armada truk pengangkut sampah, Kepala Bappeda Lobar Dr Baihaqi mengaku ini harus dikaji kembali. Karena ada aturan di dalam Perda yang mengaturnya.

Namun demikian, ia menegaskan persoalan sampah mendapatakan perhatian khusus masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Lobar. “Dulu memang pernah (truk sampah diberikan ke kecamatan), tapi ditarik lagi karena tidak jalan, cetusnya.

Sehingga jauh lebih penting menurutnya adalah mengawal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). “Kalau SAKIP ini berjalan tidak ada masalah kok. Karena kebutuhan akan jadi prioritas tapi kemauan dikesampingkan. Misalnya DLH butuh armada 15 unit kendaraan, ya itu akan dipenuhi, kemauan yang lain dikesampingkan,” paparnya.

Namun terkait pernyataan Baihaqi yang menilai penanganan sampah di kecamatan tidak berjalan saat diberikan truk pengangkut sampah, itu dibantah oleh Camat Batulayar. Ia menilai itu alasan yang tidak logis. “Itu alasan yang tidak logis. Dia jalan kok di Kecamatan (penanganan sampah),” ketus Syahrudin. (ton/r5)

Berita sebelumyaRabies Masuk Lobar?
Berita berikutnyaPonpes Harus Bisa Berwirausaha
- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks