alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Perda Kepemudaan Ditarget Tuntas Sebelum Pemilu

GIRI MENANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terus menggodok pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Kepemudaan di Lobar. Berbagai tahapan oleh Panitia Khusus (Pansus) bersama unsur Pimpinan dan Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Lobar sudah dilalui.

 “Keberadaan Perda ini sebagai bentuk komitmen kita memberikan ruang berekspresi dan kepastian dukungan pemeritah daerah dan keberpihakan kepada pemuda,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim.

Ia menerangkan, dalam penyusunan Perda ini, pansus sudah mendengarkan suara dari para pemuda dan mahasiswa di Lobar. Pembahasan Raperda ditargetkan tuntas paling cepat pada bulan Maret mendatang. Paling telat sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) bulan April.

“Sebelum pemilu atau akhir Maret kita sudah ketok Perdanya,” tegas Politisi PKB yang maju tahun ini maju di bursa DPR RI Dapil Lombok tersebut.

Perda tentang Kepemudaan ini menurut Sulhan sangat penting. Karena keberadaan Perda Kepemudaan sebagai bentuk komitmen dari DPRD Lobar kepada para pemuda di Lobar. Raperda ini merupakan salah satu dari Perda Inisiatif DPRD Lobar yang akan tetapkan pada tahun ini.

Keberadaan perda ini juga untuk menjamin kehadiran Pemkab untuk mendukung pemuda dalam hal Kewirausahaan (enterpreunership), kepemimpinan (leadership) dan kepeloporan (intelektualitas).

Menurutnya Negara harus hadir dalam pemberdayaan pemuda. Untuk masa sidang pertama tahun 2019 DPRD Lobar menargetkan bisa diselesaikan pembahasannya. “Masa sidang pertama tahun 2019 sudah dimulai pada bulan Februari ini. Dari tahun 2018 ada masih tersisa enam buah Raperda yang tidak bisa diselesaikan pembahasannya,” pungkasnya.

Sementara itu Plt Kadispora Lobar Ma’ad Adnan mengaku, Raperda Inisiatif ini merupakan angin segar bagi para pemuda. Karena tidak semua kabupaten kota dikatakannya memiliki Perda kepemudaan.

Ini menurutnya salah satu bukti perhatian pemda Lobar kepada para pemuda. Terlebih dengan sudah adanya public hearing melibatkan seluruh komponen kepemudaan di se-Lobar. “Terakhir kita sudah mengundang sekitar 60 pemuda untuk sosialisasi terkait program kepemudaan termasuk Raperda itu,” jelasnya.

Melalui raperda itu, ini harus mengakomodir pola penyadaran pemuda, pemberdaayan pemuda, dan pola pengembangan kepemudaan. Dimana pola pengembangan kepemudaan itu terdiri dari kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahan.

“Ketiga komponen itu harus dipertajam. Termasuk bagaimana kita membentuk Lembaga Perwirausahaan Kelambagaan Pemuda (LPKP). Pemberdayaan melalui kelembagaan harus didampingi, dinaungi, untuk berkreatif berusaha. Itu titik tekannya,” pungkasnya. (ton/r5/*)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks