GIRI MENANG-Para petani di Lombok Barat sudah banyak yang kembali menanam padi di persawahan mereka. Nah, pada masa tanam kedua ini, petani berharap kebutuhan pupuk bisa tercukupi. Setidaknya, mereka tidak merasa kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Seperti harapan yang disampaikan salah satu petani, Ina’ah. Dia mengatakan, selama ini dirinya selalu kesulitan mendapatkan pupuk. “Karena jatah untuk pupuk bersubsidi dibatasi. Banyak yang tidak dapat,” ujarnya.
Dia mengaku, dengan kondisi demikian, tidak sedikit petani yang menebus pupuk dengan harga mahal. Ina’ah menerangkan, hal tersebut terpaksa dilakukan untuk mencukupi kebutuhan pupuk tanaman padinya. “Harapannya, pada tanam kedua ini tidak kesulitan pupuk, terutama yang bersubsidi,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Lobar Lalu Winengan mengaku, tidak ada tambahan jatah pupuk bersubsidi bagi para petani. Jumlah yang akan dikucurkan sesuai dengan kuota pada tahun ini. “Bantuan pupuk tidak seberapa, tidak ada tambahan,” jelasnya.
Winengan mengaku, kouta pupuk bersubsidi Lobar di tahun 2023 sekitar sebelas ribu ton. Dengan rincian, 6.281 ton untuk pupuk urea, dan NPK 5.284 ton. “Kalau dihitung dengan kebutuhan petani, masih sangat jauh,” jelasnya.
Masalah kuota pupuk ini sudah ditentukan pemerintah pusat. Daerah hanya mengusulkan kebutuhannya. Karena itu, tambah Winengan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dalam memenuhi kebutuhan pupuk petani. “Tetapi kita akan bersuara terus ke pusat, karena saya harus berpihak juga ke petani,” katanya.
Dia menerangkan, saat ini pemerintah pusat tengah mendorong peningkatan produksi pertanian. Tetapi sayangnya, itu belum didukung dengan bantuan yang memadai. Winengan mencontohkan dengan program tiga sampai empat kali tanaman padi dalam setahun.
Program yang dikenal dengan sebutan Indeks Pertanaman (IP) 300 dan IP 400 ini dicanangkan di dua kecamatan di Lobar. Masing-masing di Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar. Itu untuk meningkatkan produksi atau hasil pertanian.
“Tapi negara tidak sanggup memberikan suporting kepada petani. Dalam IP 300 ini misalnya, petani diberikan bibit sekali saja, terus (untuk tanam berikutnya) beli di mana?. Makanya, saya kira program ini belum didukung kebijakan yang terlalu menguntungkan,” tutup Winengan. (bib/r3)
