alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Tim Penilai Datang, Kadis Terlambat, Dewan Ngamuk

GIRI MENANG-Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) Munawir Haris tak kuasa menahan kekesalan. Lantaran, ketika tim penilai Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) datang ke Kantor Bupati Lobar Rabu kemarin (27/2), tak ada pejabat eksekutif yang menerima mereka.

Akibatnya, tim penilai terpaksa harus menunggu para pejabat dinas yang datang terlambat meski notabenenya menjadi tuan rumah. “Kunjungan tim PPD ini sebagai dasar bagaimana Lobar ini mendapat bantuan dari pusat. Baik DID (dana insentif daerah) atau dana lainnya. Kalau Lobar juara, Rp 30-35 miliar dana bantuan masuk ke Lobar. Artinya ini sangat penting,” terang Munawir Haris kepada wartawan.

Sayangnya, para pejabat eksekutif terkesan mengabaikan penilaian ini. Terbukti dari tidak adanya pejabat yang hadir tepat waktu. Ironisnya lagi, hanya dua kepala dinas yang hadir dalam penilaian ini. Mereka adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Dinas Sosial Lobar. Sisanya diwakilkan.

“Dari sekian banyak OPD, cuma dua yang hadir kepala dinasnya. Ini memalukan menurut saya sebagai wakil rakyat. Saya minta Bupati ada ketegasan dalam penilaian kinerja kepada kepala dinas,” ujar politisi PAN tersebut.

Ia menyesalkan para kepala dinas mengabaikan hal penting seperti ini. Mengingat ini akan bersentuhan terhadap perencanaan pembangunan Lobar ke depan. “Masak tim penilai yang menunggu OPD. Sementara yang dinilai tidak hadir,” ucapnya meluapkan kekecewaan.

Sehingga ia meminta Bupati Fauzan Khalid harus tegas mengevaluasi kinerja para kepala dinas. Ia menegaskan jangan sampai penunjukan kepala OPD Lobar hanya karena faktor kedekatan. Tanpa mengedapankan obyektivitas. Ia meyakini Lobar akan sulit maju jika kepala OPD tidak peka mana prioritas yang lebih penting.

“Jangan pas dapat bantuan OPD ini kayak tengkong (jamur), minta jatah bagian. Makanya bupati harus tegas. Kalau bupati bongoh (kalem) kepala dinas semele-mele (semau-maunya),” pungkasnya.

Bupati Lobar Fauzan Khalid yang dikonfirmasi Lombok Post mengenai pernyataan Munawir Haris mengaku ketidakhadirannya maupun pejabat OPD Lobar akibat kesulitan menyusun jadwal. Karena pada saat bersamaan banyak agenda prioritas lain yang juga harus dihadiri.

“Sama dengan yang muncul di media waktu bahas LKPJ. Tadi pagi misalnya (kemarin, Red) beberapa dinas terkait seperti PUPR, Kesehatan, Perkim dan asisten bersama saya memastikan jalan dan maksimalnya program sanitasi berbasis masyarakat. Itu contoh,” jelasnya kepala Lombok Post via pesan WhatsApp.

Ditanya tanggapannya terkait permintaan dewan agar bupati melakukan evaluasi terhadap kepala OPD, Fauzan tidak memberikan respons.

Sekda Lobar HM Taufiq yang datang terlambat dalam penilaian tim PPD tersebut mengaku alasan ketidakhadirannya tepat waktu maupun sejumlah kepala OPD lainnya. Ia menjelaskan ini akibat misskomunikasi antara para kepala dinas dengan Bappeda Lobar.

“Tadi kebetulan ada acara di Sekotong. Setelah saya dapat informasi saya langsung kembali bergegas ke sini. Kami yang salah, sehingga kami mohon maaf atas penerimaan yang kurang baik ini,” ujar Sekda.

Sementara anggota tim penilai PPD Firmansyah mengaku kedatangan mereka untuk menilai daerah terkait prestasi dalam proses perencanaan pembangunan. Hasil penilaian ini akan dikirim ke pemerintah pusat.

“Aspek yang dinilai adalah proses perencanaannya, capaian yang didapatkan dan inovasi yang dilakukan,” jelasnya.

Sejauh ini, tim penilai mengaku banyak hal yang unik di Lobar. Misalnya dengan adanya pengembangan produksi garam yang ada di wilayah Sekotong hingga produksi gula merah di Kekait Gunungsari.

“Kalau keterlambatan itu hal non teknis. Itu tidaklah (masuk dalam penilaian),” jelas dosen Fakultas Ekonomi Unram tersebut. (ton/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks