alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Butuh Rp 555 Juta untuk Perbaikan Jalan

GIRI MENANG-Sebanyak 27 aduan mengenai persoalan lalu lintas diterima Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ). Mulai dari persoalan jalan yang rusak hingga keberadaan pohon pelindung yang membahayakan. Aduan selama Bulan Maret hingga April ini diterima FLLAJ melalui pemberitahuan langsung maupun melalui media sosial.

“Itu kita himpun, kita bahas, dan kita tindak lanjuti semua sesuai dengan tugas fungsi leading sektornya,” terang Ketua Pokja FLLAJ Dayu Sidemen pekan lalu.

Untuk bulan April, persoalan yang akan ditindaklanjuti dalam rapat bulanan FLLAJ ada 11 aduan. Masalah yang paling banyak dikeluhkan terkait infrastruktur jalan yang rusak akibat tingginya volume hujan. Salah satunya adalah ruas jalan penghubung antara Desa Sesaot dan Desa Pakuan yang mengalami kerusakan lebih dari 50 meter.

Jalan ini menurut Kepala Desa Sesaot Yuni Hariseni maupuan Kepala Desa Pakuan Mardan Haris pernah rusak sebelumnya. Meski tidak separah saat ini. Sehingga ini membutuhkan penanganan serius. Mengingat di bawah jalan yang longsor juga ada lubang yang cukup dalam dan saluran air. “Kami sudah mengecek langsung ke lokasi, bahkan sudah menyusun berapa kerugiannya. Biaya untuk merehabilitasi jalan tersebut paling sedikit Rp 555 juta,” terang Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Hambali.

Sayangnya, Hambali mengaku saat ini kesulitan untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk perbaikan jalan tersebut. “Kami serahkan ke pak Kadis bagaimana membicarakan dengan pimpinan tentang kondisi jalan tersebut dan pembiayaan di APBD Perubahan” paparnya. Hambali pun mengaku sudah melakukan pengecekan seluruh jalan yang menjadi bahan aduan masyarakat.

“Termasuk yang di Sekotong Tengah dan Cendi Manik. Kami sudah cek langsung, ukur, dan membuat RAB-nya. Tinggal kami teruskan ke pimpinan,” pungkasnya.

Sementara untuk keberadaan pohon pelindung yang justru membahayakan pengendara yang melintas pihak petugas Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar telah melakukan penebangan. “Kami sudah mendeteksi di seluruh ruas jalan, ada 314  pohon yang mati dan membahayakan pengguna jalan. Sampai kemarin sudah seratus pohon yang sudah dipotong,” terang Kabid Tata Kota Dinas Perkim Lobar Saifullah.

Ia mengaku pihaknya menerima permohonan dari desa yang ingin memanfaatkan pohon yang mati di ruas jalan di wilayahnya. Misalnya seperti Desa Golong Kecamatan Narmada yang mengajukan surat permohonan untuk menebang sendiri pohon-pohon mati di ruas jalan tersebut.“Kami mempersilakan,” terangnya.

Sekitar 35 pohon miring yang ditebang di ruas jalan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan masjid atau kantor desa. Itu menurutnya boleh dilakukan dengan catatan diajukan oleh pemerintah desa. Di Lombok Barat, menurut data yang dimiliki Saifullah, terdapat sekitar 16 ribu pohon yang tumbuh menjadi pohon pelindung.

Dari jumlah tersebut, 1.800 pohon tumbuh miring sehingga harus dirapikan. Sementara pohon yang mati sebanyak 314 pohon. Sayangnya, pihak Perkim mengeluhkan anggaran yang minim untuk melakukan penebangan. (ton/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks