alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Koordinasi Melulu, Terkait Penertiban Vila Bodong di Lobar

GIRI MENANG-Pelaksanaan Pemilu 2019 telah berlangsung 17 April lalu. Namun penertiban keberadaan vila bodong (tak memiliki izin operasional) yang ada di Lombok Barat (Lobar) belum juga dilakukan. Padahal, dari hasil rapat tim  penertiban yang berasal dari sejumlah lembaga dan instansi, penertiban dijadwalkan usai Pemilu digelar.

“Kalau untuk vila masih menunggu koordinasi dari perizinan dan PUTR,” terang Kasatpol PP Lobar Mahnan, Jumat (26/4) lalu.

Karena beberapa pemilik vila dikatakannya sudah dipanggil oleh pihak perizinan maupun Dinas PUTR Lobar. Untuk memberikan kalrifikasi sekaligus mengurus izin yang selama ini belum dimiliki. Sehingga ranah untuk penanganan vila dikatakannya masih menjadi kewenangan pihak perizinan, Dinas PUTR dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

Justru, fokus Satpol PP dikatakan Mahnan minggu ini terkait rencana penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan perahu nelayan yang sandar di kawasan Pantai Senggigi. “Minggu depan (minggu ini, Red) ada yang lebih mendesak. Itu PKL yang ada di kawasan Senggigi,” ucapnya.

Salah satu lapangan yang biasa digunakan masyarakat untuk test drive depan kantor penyuluh pertanian sebelum Desa Meninting dimanfaatkan jadi PKL. Lapak itu dinilai sudah sangat mepet dan mengganggu pemandangan wajah Senggigi. “Masak gerbang pintu masuk Senggigi dihadapkan dengan pemandangan kumuh PKL. Maka kami sudah sinergi dengan Polres siap membantu (penertiban),” ucapnya.

Selain PKL, Sat Pol PP juga menyiapkan rencana penertiban perahu nelayan yang sandar di kawasan Pantai Senggigi. Karena keberadaan perahu nelayan ini kerap dikeluhkan sejumlah pelaku wisata yang ada di Senggigi. “Itu sebenarnya sebelum Pemilu akan ditertibkan. Cuma untuk menjaga kondusivitas maka ini akan ditertibkan selesai Pemilu,” jelasnya.

Kepala Desa Meninting, Kecamatan Batulayar Iskandar Zulkarnaen sebelumnya mengaku keberadaan salah satu vila yang ada di desanya memang melanggar aturan. “Jelas bagi saya itu (melanggar) karena sangat mepet dengan pantai. Kalau berbicara aturan, ya itu sudah melanggar aturan,” ucap dia kepada Lombok Post.

Dari proses awal, pembangunan vila itu dikatakannya saat dirinya masih belum menjabat. Sehingga selaku kepala desa baru, ia tidak tahu bagaimana koordinasi pemilik vila dengan pemerintah desa saat membangun dulu. Meskipun, belakangan dikatakannya ketika dirinya menjabat sebagai kepala desa, ia pernah dihubungi pemilik untuk urusan suatu hal terkait vila. “Tapi saya tidak mau terlibat. Kami tidak pernah koordinasi,” ucapnya.

Meski menurutnya keberadaan vila tersebut melanggar aturan sempada pantai, ia tidak bisa berbuat banyak. Karena secara kekuatan hukum atau pun kewenangan yang ada, ia tidak bisa menindak bangunan yang sudah berdiri kokoh. “Apakah saya mau robohkan? Itu kan bukan ranah saya,” cetusnya.

Satu-satunya tindakan yang bisa ia lakukan yakni tidak memberikan rekomendasi apapun terkait keberadaan vila tersebut. Misalnya ketika pemilik vila membutuhkan surat dari pemerintah desa, Iskandar mengaku tidak akan menandatangani apapun. “Karena itu juga memang sudah dibangun lama sebelum saya menjabat Kades,” terang dia.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar H Dulahir mengakui jika vila yang ada di Meninting memang belum mengantongi izin. Meskipun diakuinya pemilik vila sempat mengajukan izin pembangunan vila tersebut. “Kalau yang di Meninting, mereka sudah mengajukan izin tapi kami tolak karena tidak sesuai dengan aturan sempadan pantai. Sekarang kami sudah serahkan ke penertiban kepada sat Pol PP,” ujar Dulahir.

Sejak awal, pihak DPMPTSP Lobar mengaku sudah mengingatkan dan mengimbau agar pembangunan tidak dilanjutkan dan dilakukan pembongkaran. Namun peringatan dari DPMPTSP Lobar justru diabaikan. Sehingga pihaknya mengaku menyerahkan tindakan sepenuhnya kepada aparat penegak Perda. (ton/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks