alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Lawan Korona, Pemkab Lombok Barat Siapkan Rp 60 Miliar

GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bergerak cepat mencegah penularan wabah virus korona. Pemkab merealokasi anggaran untuk penanggulangan korona Rp 60 miliar.

“Berdasarkan hasil rapat dengan bupati, dinas kesehatan, BPBD, RSUD dan Bappeda, kami siapkan anggaran minimal Rp 60 miliar maksimal Rp 70 miliar,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar H Baihaqi kepada Lombok Post, kemarin (29/3).

Anggaran ini, menurut sekda, akan dialokasikan dari Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan dan pendidikan.

Peruntukan anggaran Rp 60 miliar ini rencananya digunakan untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD) selama lima bulan ke depan. Kemudian diperuntukkan juga untuk tambahan insentif tenaga kesehatan, bantuan bagi UMKM hingga pembagian sembako bagi masyarakat Lobar yang merasakan dampak wabah ini.

“Melalui anggaran ini juga akan kami salurkan ke kecamatan dan kelurahan, BPBD untuk operasional,” jelas Sekda.

Maklum, pemerintah kelurahan dan kecamatan sejauh ini tidak memiliki pos anggaran untuk penanggulangan wabah korona. Berbeda dengan desa yang memiliki anggaran alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) yang bisa digunakan untuk menanggulangi wabah ini.

Terkait besaran alokasi anggaran ke masing-masing instansi, Sekda Baehaqi masih belum bisa merincikan. “Baru alokasi untuk RSUD Tripat dan RSUD Awet Muda saja yang sudah pasti masing-masing Rp 1,2 miliar untuk pembelian APD. Sudah dipesan mungkin dua hari lagi sampai,” ucap Baehaqi.

Sejauh ini, tidak ada warga Lobar yang dinyatakan positif korona atau terinfeksi covid-19. Hanya saja ada data tambahan pasien dalam pengawasan (PDP). Sehingga total PDP Korona menjadi dua orang meskipun satu sudah selesai dalam pengawasan.

Sedangkan orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 67. Mereka adalah warga yang pulang dari luar negeri hingga daerah terjangkit korona. Ada 15 orang sudah selesai dalam pemantauan, sehingga tersisa 52 orang dalam pemantauan.

“Kita semua sudah berupaya maksimal agar penularan korona bisa dicegah. Mulai dengan memperketat pengawasan di Pelabuhan Lembar dan menyiapkan ruangan khusus di rumah sakit hingga satgas korona,” aku mantan Kepala Bappeda Lobar tersebut.

Pemda Lobar pun, sambung Baehaqi, sudah berupaya mendorong agar pelabuhan ditutup. Hanya saja kewenangan penutupan pelabuhan bukan menjadi ranah pemerintah kabupaten. “Kami di Pemda Lobar ingin pelabuhan ditutup. Tapi itu kewenangan pemerintah pusat,” ucap dia.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Lobar dr Hj Ni Made Ambarwati membenarkan ada dua tambahan pasien dalam pengawasan atau PDP di Lobar. Ia menegaskan PDP bukan berarti warga positif Covid-19. “PDP belum tentu positif covid-19. Yang bertambah banyak itu ODP,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pasien dalam pengawasan tersebut berasal dari Lingsar dan Batulayar. Saat ini pasien tersebut ditangani pihak RSUP NTB. “Satu dari Lingsar dan satu dari Medas. Sementara PDP yang dari Labuapi Bengkel hasilnya negatif dan statusnya menjadi ODP,” jelasnya.

Untuk memaksimalkan pengawasan dan pemantauan PDP dan ODP ini, Dikes Lobar segera mendatangka APD. Mengingat sejumlah fasilitas kesehatan di Lobar masih kekurangan APD. Baik di Puskesmas maupun di rumah sakit. “Kami sudah pesan tapi belum datang. Mohon dimaklumi,” ucap Ambar, sapaannya.

Pihaknya sudah berupaya menutupi kekurangan APD tersebut baik di puskesmas maupun di rumah sakit. “Sampai APD untuk pasien TBC kami keluarkan karena kondisi darurat,” jelasnya.

Ia berharap APD yang sudah dipesan bisa segera tiba. Agar persoalan kekurangan APD di puskesmas maupun di rumah sakit bisa tertangani. (ton/r8)

 

 

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks