alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Sekda Harus Dekat dengan Kades

GIRI MENANG-Respons masyarakat atas sosok pengganti Sekda Lombok Barat (Lobar) terus bermunculan. Setelah sebelumnya masukan mengenai Sekda disampaikan oleh tokoh agama TGH Muharar Mahfudz, kini giliran Kepala Desa yang memberikan masukan agar menjadi pertimbangan bupati nanti.

“Kita harap Sekda yang dipilih bupati nanti bisa merangku kami di desa. Sekda jangan sampai hanya mengurus birokrasi tetapi juga tidak memahami bagaimana kondisi desa yang ada di Lobar,” buka Kepala Desa Senteluk Fuad Abdul Rahman.

Posisi Sekda dikatakan Fuad, sapaannya adalah pembantu bupati tidak hanya pada tataran birokrasi. Tapi bagaimana menjalankan program bupati mengkoordinir sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas yang ada di Lobar. Sehingga, Sekda mau tidak mau juga harus bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di desa.

“Makanya Sekda itu harus tahu detail kondisi persoalan, budaya dan kebutuhan masyarakat Lobar. Makanya kita harapkan sosok Sekda nanti juga bisa berasal dari putra daerah. Kalau ada yang kompeten, kenapa tidak?” ucapnya.

Sejauh ini, Kades Senteluk mengaku belum merasakan kehadiran Sekda. Berkontribusi atas pembangunan di desanya. Padahal, Desa Senteluk jauh sebelumnya sudah menyampaikan komitmennya kepada Pemkab Lobar atas keinginannya menjadikan desa ini sebagai desa wisata. Sayangnya, dukungan dari pemerintah daerah justru sangat minim.

Justru pembangunan desa wisata Senteluk lebih banyak didukung oleh pemerintah provinsi dan pusat. Sehingga, kehadiran Sekda yang seharusnya dianggap mampu mengayomi desa membantu bupati. “Itu yang kami belum rasakan selama ini,” nilainya.

Seharusnya, ketika ada desa yang memiliki keinginan untuk berinovasi dan mengembangkan diri, Sekda mewakili bupati atau Pemkab Lobar setidaknya harus memberikan dukungan. Karena bagaimana pun kemajuan pembangunan di kabupaten tidak terlepas dari pembangunan di desa. “Kalau desa maju kan otomatis pembangunan Lobar maju,” ucapnya. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks