alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Suaranya Dicuri, Caleg Lapor Bawaslu

GIRI MENANG-Sejumlah Peserta Pemilu dari kalangan Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mendatangi Kantor Bawaslu Lobar, kemarin. Kedatangan mereka untuk menuntut agar Bawaslu Lobar bersikap tegas atas dugaan penggelembungan suara hingga pencurian perolehan suara yang terjadi di tingkat Kecamatan.

“Di beberapa TPS, suara saya berkurang. Ada berkurang dua suara, ada tiga dan bervariasi. Itu terjadi di Desa Sekotong Barat,” kata Sahban, Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Lembar-Sekotong.

Hasil investigasi timnya, di Dapil ini terdapat upaya penggelembungan suara dengan mengambil suara Caleg lain. Ia kecewa kepada Bawaslu Lobar karena dianggap membiarkan kondisi ini terjadi. Buktinya, Bawaslu Lobar tidak menginstruksikan agar data C1 itu dipublikasikan oleh PPS.

“Sebaliknya justru banyak saksi yang tidak mendapatkan data C1 dengan berbagai alasan. Ini sudah jelas penyelenggara sudah melanggar Undang-undang dan PKPU,” ucapnya.

Ia pun menuntut Bawaslu merekomendasikan penghitungan ulang. Agar semua persoalan clear and clean. Sehingga masalah ini tidak berlarut-larut.

Senada dengan itu, Caleg incumbent dari PBB Mustafa juga mengeluhkan hal serupa. Ia merasa perolehan suara Pemilu di Sekotong sudah diatur oleh PPS. Sehingga suara masyarakat yang harusnya diberikan kepada peserta Pemilu tidak sesuai dengan kondisi pleno di PPK.

“Kami kecewa karena suara di dalam form C1 sudah diatur penyelenggara pemilu itu sendiri. Maka kami meminta itu dihitung ulang. Karena kami curiga ada kerja sama antara salah satu partai dengan penyelenggara,” duganya.

Ketua Tim Pemenangan Daerah Partai Nasdem Dapil Kediri-Labuapi Rizal juga meminta hal yang sama. Ia mengancam, massa pendukung Nasdem akan mendatangi Kantor Bawaslu jika penghitungan ulang tidak dilakukan.

“Karena awalnya kami berada di posisi ke delapan kursi terakhir. Setelah rekapitulasi pleno di PPK Kediri, kami justru tergeser. Maka kami menuntut agar dilakukan penghitungan ulang agar transparan,” tuntutnya.

Tak hanya Caleg DPRD Kabupaten, Caleg DPRD Provinsi NTB Sahar Muniri yang berasal dari Partai Golkar juga menuntut Bawaslu tegas. Mengusut tuntas oknum penyelenggara Pemilu. Mulai dari PPS hingga PPK. Karena ia merasa penghilangan suara Caleg di wilayah Sekotong seperti di sengaja.

“Saya pribadi selaku Caleg yang sudah lama membina masyarakat dengan tulus, baik bentuk aspirasi yang nyata maupun komunikasi silaturahmi yang terbangun baik,” sesalnya.

Ia juga mengaku sudah melakukan komunikasi dengan salah satu petinggi partai di DPD 1 Golkar. Sayangnya belum ada arahan pasti dari pengurus partai. Padahal, ia merasa ini bisa merugikan bagi partai jika suara yang harusnya diperoleh Golkar dialihkan ke partai lain.

“Kalah menang saya rasa wajar dalam setiap kompetisi. Tapi masalahnya kalau kegagalan itu dicurangi, ya saya secara pribadi atau siapapun pasti berontak mempertanyakan kebenaran masalah ini,” imbuhnya.

Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Lalu Arjuna kepada Lombok Post memberikan penjelasan jika pihaknya memang sudah turun melakukan inevstigasi di PPK Sekotong. Bawaslu mengakui ada ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses rekapituasi di tingkat PPK.

“Kami sudah merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan terhadap tidak sinkron-nya apa yang diberikan kepada Caleg. Antara apa yang disampaikan di pleno dan C1 yang diterima saksi. Itu berbeda dengan form D pleno kecamatan,” aku Arjuna, sapaannya.

Padahal, setelah dicek pada form C1 yang dipegang saksi dengan C1 plano yang ada di PPK, itu sudah sesuai. Sehingga ia meminta PPK memperbaiki form DA yang akan dikirim ke kabupaten. Karena form DA inilah yang nantinya akan menjadi acuan KPU Lobar untuk melakukan pleno tingkat kabupaten 1 Mei mendatang.

“Yang tidak sesuai itu yang disampaikan oleh PPK,” bebernya.

Dengan temuan ini, Bawaslu menegaskan pihaknya sudah merekomendasikan agar dilakukan perbaikan form DA sesuai dengan C1 yang dipegang saksi dan C1 plano.

“Tidak perlu melakukan hitung ulang. Tinggal diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, maka itu akan masuk tindak pidana yang dilakukan PPK,” ucapnya.

Terkait adanya dugaan Caleg yang diuntungkan dan dirugikan dengan kondisi ini, pihaknya pun akan melakukan investigasi lanjutan. Karena saat ini fokus investigasi Bawaslu Lobar adalah menelusuri laporan adanya suara hilang.

Komisioner Bawaslu Lobar Divisi Teknis Basriadi menjelaskan penghitungan suara ulang ada di tingkat TPS dan PPK. Itu bisa dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah suara yang terpakai dengan perolehan suara.

“Keberatan itu harusnya bisa dilakukan di tiap tahapan. Tapi kami siap menerima laporan dari siapapun untuk dibahas saat pleno tingkat kabupaten nanti,” ucapnya.

Basriadi juga membeberkan, ketidaksesuaian yang didapati para peserta Pemilu tidak hanya terletak pada PPK atau pun PPS. Ada juga sejumlah saksi yang ditemukan memanipulasi laporan C1 yang diberikan kepada partai atau Caleg.

“Jadi ada juga saksi yang memberikan laporan yang tidak sesuai dengan hasil penghitungan di PPS. Mereka menambah perolehan suara Caleg tertentu sehingga ini yang kemudian jadi masalah karena akhirnya PPK yang dianggap memanipulasi suara,” tandasnya. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

ebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks