alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Jaksa Ungkap Modus Rasuah Madrasah IC

MATARAM-Dugaan korupsi pembangunan MAN Insan Cendikia, Lombok Timur (Lotim) mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (28/2). Di sidang perdana ini, JPU membacakan dakwaan untuk keempat terdakwa.

Empat terdakwa yang menjalani sidang adalah, PPK HM Yunus Syihabi; Direktris dan Komisaris PT Elita Mataram Rubiatun serta Wakiran; dan Direktur CV Archi Teknik Konsultan L Syukraningrat selaku konsultan pengawas.

JPU Budi Tridadi mengatakan, perbuatan korupsi diduga  mengakibatkan  negara merugi hingga Rp 757.763.764. Nilai kerugian muncul dari pembayaran yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan.

”Perbuatan terdakwa diancam Pasal 2 ayat Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” kata Budi menyebutkan dakwaan primair untuk terdakwa.

Di awal mula pekerjaan, PT Elita Mataram selaku pemenang lelang, mengajukan permohonan  uang muka sebesar 20 persen dari total nilai kontrak Rp 8.787.878.000. Pengajuan dilakukan Rubiatun. Namun, pelaksanaan di lapangan dikerjakan Wakiran.

Wakiran diketahui mengendalikan seluruh kegiatan pekerjaan. Mulai penyediaan material hingga pembayaran pekerja. Dia juga mengkondisikan keadaan fisik proyek di lapangan dengan berkoordinasi dengan konsultan pengawas L Syukraningrat.

Budi mengatakan, waktu pekerjaan ditenggat hingga 31 Desember 2015. Tetapi, hingga tenggat berakhir, PT Elita Mataram tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan. ”Proyek baru dapat diselesaikan pada 12 Januari 2016,” terang dia.

Selain waktu penyelesaian terlambat, fisik pekerjaan juga ternyata tidak sesuai dengan volume yang ditetapkan dalam kontrak. PT Elita Mataram diketahui harus mengerjakan dua tahap pembangunan, dengan spesifikasi pengerjaan untuk kelas, asrama, hingga ruang makan.

”Hasil pemeriksaan fisik dari tim Ahli Fakultas Teknik Unram ditemukan adanya perbedaan volume fisik di lapangan dengan di kontrak,” sebut penuntut umum.

Meski volume tidak sesuai, laporan progres fisik pekerjaan dibuat seolah-olah telah rampung 100 persen. Laporan ini dibuat dan ditandatangani L Syukraningrat selaku konsultan pengawas bersama Yunus dan Rubiatun.

”Laporan itu sebagai dasar permintaan pembayaran oleh Rubiatun dan dasar PPK Yunus untuk melakukan pembayaran sebesar 100 persen,” ujar Budi.

Total ada enam kali pencairan pembayaran yang dilakukan Yunus. Pertama, pencairan uang muka Rp 1.565.840.080. Dan, lima pencairan lainnya dengan total pembayaran Rp 7.222.037.920.

Pencairan ini sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2D). Meski menyebutkan nomor SP2D, jaksa tidak menerangkan siapa yang menandatangani dokumen SP2D.

Budi mengatakan, hasil pemeriksaan fisik dari Ahli Fakultas Teknik Unram dan audit dari BPKP NTB menyimpulkan adanya kerugian negara Rp 757.763.764.

Penasihat hukum Yunus, Miftahurrahman mengatakan, pihaknya akan mengajukan eksepsi untuk menanggapi dakwaan jaksa. ”Ada beberapa poin keberatan yang akan kita tuangkan dalam eksepsi,” kata dia.

Ketua Majelis Hakim AA Rajendra memutuskan Senin, pekan depan, untuk sidang penyampaian eksepsi. ”Sidang kita tutup dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi,” pungkas Rajendra.

Sementara itu, usai sidang, terdakwa Yunus, Wakiran, dan L Syukraningrat langsung dibawa ke Lapas Mataram. JPU menjalankan penetapan hakim terkait alih status penahanan untuk ketiganya, dari tahanan kota menjadi tahanan Lapas.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks