alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Pemkot Tak Tertib Administrasi

MATARAM-Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Mataram mencatat 672 unit kendaraan dinas (Randis) milik Pemerintah Kota Mataram belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Baik roda dua maupun roda empat.

“Roda dua sebanyak 622 unit dan roda empat 50 unit,” kata Kepala Samsat Kota Mataram H Abdul Aziz, kemarin.

Randis yang menunggak pajak tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Besaran tunggakan pajak baik roda dua dan roda empat Rp 231 juta lebih. Rinciannya, nilai tunggakan pokok PKB sebesar Rp 186 juta lebih dan denda pajak sebesar Rp 44 juta lebih,” sebut Aziz.

Diungkapkan, jatuh tempo pajak Randis milik Pemkot Mataram sudah lama. Tunggakan pajak pun cukup bervariasi. Mulai dari  Randis yang nunggak pajak satu tahun, dua tahun, tiga tahun, dan empat tahun. Bahkan ada juga Randis yang menunggak pembayaran pajak lebih dari lima tahun.

“Ada yang sampai lima tahun nunggak,” tutur Aziz.

Aziz telah melakukan upaya guna menagih tunggakan pajak Randis ini. Ia sudah melayangkan surat teguran kepada masing-masing OPD terkait, agar segera menyelesaikan tunggakan pajak. “Ini susah kita lakukan,” singkatnya.

Aziz ingin agar surat teguran bisa direspons secepatnya. Apa penyebabnya sehingga kewajiban pajak belum diselesaikan. Apakah  tidak aktif, rusak berat, hilang atau surat kendaraan tidak ada. Sehingga kesulitan pada saat melakukan pembayaran pajak.

Jika kendalanya sudah diketahui, kata dia, tentu ada solusi dan langkah penyelesaian. Misalnya, surat kendaraan hilang maka akan dibuatkan duplikat. Begitu juga jika tidak aktif atau rusak berat, maka akan diberikan kompensasi keringanan pajak. Dan sebagainya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Saykirin mengaku sebagian Randis tidak memiliki kelengkapan dokumen atau surat kendaraan. Seperti surat kendaraan hilang dan sebagainya. Sehingga menjadi kendala dalam pembayaran pajak.

“Kita minta semua OPD untuk melengkapi  dengan surat pernyataan terhadap surat-surat yang hilang,” terangnya.

Diungkapkan, dengan adanya  surat pernyataan kehilangan dari masing-masing OPD maka dijadikan dasar untuk melakukan komunikasi dan kerja sama dengan pihak Samsat untuk membuat duplikat surat kendaraan sebagai pengganti. Dengan begitu pemkot bisa menunaikan  pembayaran pajak atau perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Kalau tidak ada surat-surat itu kita tidak bisa perpanjang,” kata Syakirin.

Dikauinya, setiap tahun pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pajak semua Randis di masing-masing OPD. Untuk Randis yang memiliki surat kendaraan lengkap anggarannya sudah digunakan untuk pembayaran pajak. Sebaliknya, kendaraan yang tidak memiliki surat-surat maka anggaran dialokasikan ditahan.

“Anggarannya masih ada di kita,” terangnya.

Kedepan, ia ingin dokumen Randis tersentral dalam satu tempat. Tidak di masing-masing OPD seperti sekarang ini. “Kita ingin dokumen seperti BPKB ini bisa disimpan di aset,” tutupnya. (jay/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks