alexametrics
Selasa, 16 Agustus 2022
Selasa, 16 Agustus 2022

H Awan Siap Gugat Ulang

MATARAM-Praperadilan ganti rugi yang diajukan H Mahendra Irawan alias H Awan tak sampai pada pemeriksaan pokok perkara. Hakim tunggal Ferdinand M Leander memutuskan menerima eksepsi termohon dalam praperadilan tersebut, kemarin (1/4).

Ferdinand mengatakan, dalam permohonan praperadilan H Awan, pemohon tidak memasukkan pihak lain selain Kapolda NTB. Sehingga, syarat formal dalam permohonan menjadi tidak terpenuhi.

”Karena eksepsi termohon diterima, maka permohonan pemohon tidak dapat dipertimbangkan,” kata Ferdinand.

Menurut hakim, pemohon seharusnya memasukkan juga turut termohon lainnya. Seperti, kejaksaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai perpanjangan Kementerian Keuangan di daerah. Keterkaitan dengan KPPN, ketika praperadilan dikabulkan, maka KPPN yang akan membayar ganti rugi.

”Ada pihak lain (Kejati, Red) selain kepolisian yang kinerjanya harus tetap diawasi masyarakat,” ujar dia.

Baca Juga :  Sudah Lama Diburu, Polda NTB Ringkus Bandar Sabu Asal Masbagik

Karena eksepsi termohon diterima, hakim kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Meski demikian, bukan berarti permohonan praperadilan ganti rugi tidak bisa dilakukan kembali.

Ferdinand menyebut pemohon tinggal memasukkan kejaksaan dan KPPN sebagai turut termohon, selain Polda NTB. ”Bisa melakukan permohonan ulang. Intinya karena kurang pihak, kita tidak bisa melanjutkan ke pokok perkara,” tandas Ferdinand.

Usai putusan hakim, kuasa hukum H Awan, Lalu Piringadi mengaku akan mempersiapkan permohonan praperadilan kembali. ”Akan kita lakukan, kita mohonkan ulang dengan memasukkan turut termohon lainnya,” kata dia.

Pokok perkara praperadilan ganti rugi yang dimaksud Ferdinand, bermula dari kasus H Awan yang dituduh memalsukan kuitansi. Juga tanda tangan atau cap jempol dalam proses jual beli tanah seluas 25 are di Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar).

Baca Juga :  Dermaga Gili Air Naik Penyidikan

Saat pemeriksaan, Awan sempat menjelaskan dan menyodorkan sejumlah bukti. Dia membantah telah melakukan pemalsuan seperti yang dituduhkan. Meski demikian, polisi tetap memprosesnya dan menjadikan Awan sebagai tersangka. Setelah itu, Awan ditahan dari 21 Desember 2017 dan berlanjut hingga 13 Februari 2018.

Proses persidangan membuktikan bahwa Awan tak bersalah. Majelis hakim yang diketuai Motur Panjaitan membebaskan Awan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Hasil yang sama diperoleh Awan di tingkat kasasi.

Dalam praperadilannya, H Awan meminta ganti rugi sebesar Rp 112 juta. Nominal tersebut total dari hilangnya mata pencaharian pemohon selama 56 hari ditahan di Polda NTB. Selain itu, termohon juga diminta membayar Rp 50 juta untuk biaya pengacara H Awan selama proses penyidikan.(dit/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/