alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Puan Janji Disiplinkan Anggota Dewan

PUAN Maharani akhirnya ditetapkan sebagai ketua DPR RI yang baru. Dia didampingi empat wakil ketua, yaitu Aziz Syamsudin, Rachmat Gobel, Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar. Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu berjanji akan lebih mendisiplinkan para anggota.

                Penetapan pimpinan DPR baru dilakukan dalam rapat paripurna kemarin (01/10) malam. Rapat itu dipimpin oleh pimpinan sementara DPR Abdul Wahab Dalimunthe dan Hillary Brigitta Lasut. Sebelum penetapan, sembilan fraksi di parlemen diminta menyampaikan susuan fraksi baru. Selanjutnya, Abdul Wahab membacakan nama-nama pimpinan DPR baru. “Apakah bisa disetujui,?” tanyanya. Para anggota yang hadir pun serentak menyetujui.

                Acara pun dilanjutkan dengan pelantikan. Lima pimpinan baru diminta untuk maju. Pelantikan dan pengambilan sumpah dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Dalam pelantikan itu, hadir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang merupakan ibu Puan Maharani. Hadir pula Pramono Anung, sekretaris kabinet (Sekkab), dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

                Puan mengatakan, dia dan empat wakilnya akan membawa DPR lebih baik. Pihaknya akan bekerja secara gotong royong. “Apa pun yang akan terjadi, kepentingan bangsa harus didahulukan,” terang dia usai pelantikan kemarin.

                Apa saja langkah yang akan dilakukan? Mantan ketua Fraksi PDIP itu mengatakan, hari ini pihaknya akan mengadakan rapat untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan. Khususnya, agenda-agenda yang akan menjadi prioritas kerja pimpinan dewan yang baru dilantik.

                Terkait rendahnya kedisiplinan anggota, terutama tingkat kehadiran yang rendah dalam rapat, Dia mengatakan, dia bersama pimpinan yang lain akan menjadi formula bagaimana anggota bisa mempunyai komitmen untuk hadir dalam rapat-rapat penting. Menurut dia, selain harus hadir dalam rapat, mereka tentu harus hadir di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

                Begitu juga soal rendahnya penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) anggota DPR, legislator asal Dapil Jawa Tengah itu menyatakan bahwa dia akan mengimbau kepada para anggota DPR yang sudah dilantik untuk segera menyerahkan LHKPN. “Kami mengimbau, tidak menginstruksikan,” tutur dia.

                Soal legislasi, dia juga akan membahasnya dulu di internal pimpinan. Kira-kira apa yang akan menjadi prioritas. Ke depannya, kata dia, DPR tidak akan membuat produk legislasi terlalu banyak. dia akan memilih yang menjadi prioritas dan berguna bagi bangsa. Sebelumnya, ucap dia, setidaknya ada sekitar delapan RUU yang ditunda pengesahannya dan akan dilanjutkan pembahasannya pada periode ini.

                Puan juga mengingatkan para anggota untuk menjaga amanah rakyat. Kepercayaan rakyat harus dijaga dengan menunjukkan kinerja yang baik. Dia pun menggelorakan semangat gotong royong untuk mewujudkan parlemen modern. “Menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya,” ungkapnya.

                Pengamat Komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta Emrus Sihombing menyatakan, Puan merupakan sosok yang cukup berpengalaman di dunia perpolitikan.  Puan telah mengalami proses politik di internal PDIP cukup lama. Selain itu, dengan jabatan terakhirnya sebagai Menko PMK, kemampuan Puan dinilai sudah cukup teruji.

                Dengan pengalamannya di parpol dan eksekutif, Emrus menilai Puan memiliki kapasitas yang mumpuni dalam memegang kendali pucuk pimpinan di DPR. Di legislatif, dia juga bukan orang baru karena sebelumnya sudah dua periode menjabat. “Dia sudah tahu intrik-intrik politik di legislatif. Atas dasar pengalaman itu sangat memadahi duduk sebagai ketua DPR,” ucapnya.

                Menurut dia, Puan harus bisa mengoptimalkan pengalaman dan kemampuan yang dimilikinya untuk bisa memulihkan citra DPR yang selama ini dipandang negatif masyarakat. ”Image yang buruk menjadi tantangan tersendiri bagi Puan untuk mengembalikan marwah DPR menjadi benar-benar terhormat,” terangnya

                Dia pun menyarankan agar di bawah kepemimpinan Puan Maharani, fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR harus dioptimalkan. Namun, dia mengusulkan agar anggota MKD bukan dari anggota DPR atau partai. Sebab, tidak bagus jika dewan mengawasi dirinya sendiri.

                MKD bisa diambilkan dari tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini sudah teruji kapasitas dan kredibilitasnya. Kewenangan mereka harus diatur dalam undang-undang, sehingga marwah DPR bisa berjalan dengan baik. “Ketika diduga melanggar etika, hukum, tak menunjukkan kinerja produktif dan tak memenuhi janji politiknya, anggota bisa ditindak,”urainya. (lum/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks