alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Tidak Dipilah, Sampah Ditolak, Usia TPA Kebon Kongok Tinggal Dua Tahun

MATARAM-Sampah yang dikirim ke TPA Kebon Kongok harus sudah dipilah. Bila tidak, pengelola TPA akan menolak. Truk-truk sampah dari kabupaten/kota akan disuruh balik kanan.

”Kita minta mereka bawa lagi, dipilah dulu baru datang ke TPA,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom usai rapat pengelolaan TPA regional di ruang Anggrek, kantor gubernur NTB, kemarin (1/10).

Kebijakan itu rencananya akan diterapkan tahun 2020. Pemprov kini tengah melakukan persiapan. Dimulai dengan rapat koordinasi bersama kabupaten/kota, penyiapan regulasi hingga perjanjian kerja sama.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) itu nanti akan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sehingga penggunaan TPA lebih efektif. ”Salah satu yang diatur dalam PKS itu (pemilahan sampah) tadi,” kata mantan Kepala KPH Rinjani Barat itu.

Dia menjelaskan, kebijakan itu mungkin akan memberatkan kabupaten/kota. Namun dia menilai harus ada upaya serius dari pemerintah dalam pengelolaan sampah. Terlebih usia TPA diperkirakan tinggal dua tahun lagi.

Kapasitas TPA Kebon Kongok sekitar 900 ribu meter kubik lebih. Area yang sudah terpakai mencapai 700 ribu meter kubik. Dalam dua tahun ke depan, TPA akan penuh dan tidak bisa dipakai kembali.  Artinya, tempat pembuangan sampah itu  saat ini sedang sekarat.

Dengan kondisi itu, pemerintah berupaya mencari solusi supaya bisa memperpanjang usia TPA. Salah satunya dengan memilah sampah-sampah yang dibuang ke TPA. Sehingga sampah yang masuk langsung diolah dan habis.

Dia menyadari kebijakan itu pasti akan mendapat protes. Sebab faktanya pemilahan sampah dari rumah tangga jarang dilakukan. Tapi bila tidak dibiasakan, pola lama penanganan sampah tidak akan pernah berubah. Sistem itu nanti akan memaksa pemerintah, pada akhirnya membiasakan warga memilah sampah.

Selain itu, pemprov juga akan membuka TPA baru di Dusun Rincung, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Di sana pemprov menyiapkan lahan sekitar 20 hektare (ha). Tapi polanya lebih modern, TPA akan menjadi pusat industri pengolahan sampah. Sampah-sampah yang dikirim akan dijadikan berbagai bahan berguna. ”Ini bagian dari industrialisasi juga,” katanya.

Sampah yang dibawa ke TPA Rincung adalah sampah yang bisa diolah. Jika tidak bisa diolah, akan dibuang ke TPA Kebon Kongok. Di Kebon Kongok juga akan dibuat tempat pengolahan sampah. Dengan pola itu, sampah yang dibawa ke TPA habis dan tidak menumpuk.

Kepala TPA Regional Kebon Kongok Didik Mahmud menyebutkan, sampah yang masuk setiap bulan antara 7.500 hingga 9.100 meter kubik. Kondisinya TPA memang mulai kacau. Sehingga perlu disiapkan kebijakan untuk mengantisipasi TPA penuh. ”Ini salah satu cara untuk mengurangi sampah di TPA,” ujarnya.

Rencananya, truk yang masuk akan dibagi menjadi dua. Truk warna hijau untuk sampah organik dan truk kuning membawa sampah anorganik. Sehingga ketika masuk TPA, petugas bisa membedakan sampah plastik dan tidak.

Meski begitu, pengelola TPA belum mendapat arahan secara teknis terkait kebijakan itu. Juga perlu didukung dengan infrastruktur sehingga dalam pelaksanaanya berjalan baik. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks