alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Jaksa Banding Putusan Muhir

MATARAM-Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram memastikan menempuh upaya hukum lanjutan usai vonis terhadap Muhir. Jaksa menilai ada disparitas yang jauh dari rasa keadilan dalam menentukan hukuman pidana.

Kajari Mataram Ketut Sumedana mengatakan, vonis dua tahun yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram tetap dihormati. Begitu juga dengan perbedaan penerapan pasal yang dibuktikan hakim.

”Itu lumrah dalam proses peradilan. Beda pandangan tetap kita hormati,” kata Sumedana, kemarin.

Menurut Sumedana, pihaknya masih memiliki rentang waktu selama tujuh hari. Dia juga telah mengumpulkan penuntut umum, membahas langkah jaksa menyatakan sikap atas putusan hakim.

”Sudah kita bahas. Hasilnya, akan ada upaya hukum lanjutan berupa banding,” sebut dia.

Ada tiga poin yang membuat Kejari Mataram banding. Antara lain, perbedaan dalam pembuktian pasal sebagaimana terungkap dalam persidangan dan hukuman pidana kepada Muhir yang sangat rendah.

”Perbuatan terdakwa saat kondisi bencana alam dan kedudukannya sebagai anggota dewan, seharusnya menjadi unsur pemberat,” jelas Sumedana.

Langkah banding jaksa tak terlepas dari hukuman yang diberikan hakim kepada Muhir. Politisi Golkar tersebut diketahui dinyatakan bersalah melakukan korupsi dengan hukuman selama dua tahun penjara.

Hukuman dua tahun penjara, tak sampai seperempat dari tuntutan JPU. Penuntut umum sebelumnya menuntut Muhir dengan delapan tahun penjara. JPU meminta hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 250 juta. Jika tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama enam bulan.

Jaksa menilai Muhir menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan diri sendiri. Adapun hakim, hanya menyebut Muhir terbukti menerima hadiah, yang merupakan salah satu unsur di Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sementara itu, juru bicara Pengadilan Tipikor Mataram Fathurrauzi mengatakan, para pihak diberikan waktu selama tujuh hari untuk menyatakan sikap. Apakah akan melakukan banding atau menerima putusan hakim.

”Didahului dengan pernyataan banding atau tidak. Tapi, para pihak belum ada yang menyatakan,” kata Fathurrauzi.

Setelah pernyataan banding secara resmi, akan disusul dengan memori dan kontra memori banding. Hanya saja, Fathurrauzi menyebut jika memori banding tidak wajib dalam proses hukum lanjutan ke Pengadilan Tinggi (PT).

”Tidak wajib ada memori banding. Yang wajib nanti ketika melakukan kasasi ke Mahkamah Agung,” tandas dia.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks