alexametrics
Selasa, 22 September 2020
Selasa, 22 September 2020

Banggar Masih Jual Mahal Terkait Pembangunan Kantor Baru Wali Kota Mataram

MATARAM-Ekspose detail engineering design (DED) kantor baru wali kota dilakukan TAPD Kota Mataram, kemarin (4/11). Meski begitu, penjelasan TAPD belum membuat Badan Anggaran (Banggar) memberi lampu hijau untuk proyek senilai Rp 135 miliar tersebut. Mereka masih jual mahal.

Anggota Banggar DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat mengatakan, masih ada beberapa poin yang belum dijawab TAPD. Antara lain legal opinion (LO) atau pendapat hukum dan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Itu yang katanya eksekutif sedang dijemput,” kata Ismul, kemarin (4/11).

LO yang disebut Ismul terkait dengan pertemuan Banggar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Dewan meminta pandangan terkait rencana pembangunan kantor baru wali kota.

Saat itu, Banggar meminta agar hasil pertemuan dan LO dari BPKP tidak saja dilakukan secara lisan. Tapi juga melalui dokumen resmi. ”Tapi eksekutif lama merespons itu. Buktinya baru hari ini (kemarin, Red) mereka berkirim surat ke BPKP,” ungkap Ismul.

Politisi PKS ini mengatakan, pada prinsipnya Fraksi PKS mendukung pembangunan kantor baru wali kota. Apalagi dalam perencanaannya ada mall pelayanan publik. Hanya saja, TAPD harus tetap memenuhi segala ketentuan. Terutama yang berkaitan dengan aturan dan landasan hukum.

Gambaran mengenai mall pelayanan publik dijelaskan Kadis PUPR Miftahurrahman. Saat ekspose DED pembangunan kantor wali kota. Kata ia, sangat penting mengenai pelayanan publik yang terintegrasi dengan kantor.

”Sesuai dengan arahan Menpan-RB,” kata Miftah.

Dalam mall pelayanan publik nanti, masyarakat bisa mengurus sejumlah layanan. Seperti BPJS, pembuatan SIM, membayar pajak kendaraan, PDAM, PLN, hingga urusan keimigrasian. Semua akan terintegrasi dalam satu lantai di kantor wali kota yang baru.

Miftah menerangkan, luas bangunan kantor wali kota mencapai 18.000 meter persegi. Kantor baru akan menempati lahan seluas 4,03 hektare di Jalan Lingkar Selatan.

Berdasarkan DED, kantor baru akan memiliki lima lantai. Lantai satu akan digunakan bagian di sekretariat daerah (Setda) dan OPD; lantai dua untuk ruangan asisten, sekda, dan wakil wali kota. Lantai tiga sebagai ruangan wali kota. Dan lantai empat sebagai basis data smart city. Pembangunan kantor bakal menelan anggaran hingga Rp 135 miliar.

Mengenai anggaran yang berubah-ubah, disinggung Anggota Banggar I Gede Wiska. Ada inkonsistensi terkait anggaran. Pemkot sebelumnya melempar angka Rp 127 miliar, kemudian menjadi Rp 170 miliar akibat rencana penambahan mal pelayanan publik.

”Sekarang malah turun lagi menjadi Rp 135 miliar,” katanya.

Menjawab itu, Miftah menyebut ada perubahan desain. Dari semula empat lain menjadi lima lantai. Itu pula yang membuat nilai proyek menjadi berubah. Pastinya, nominal yang tertera sekarang dihitung berdasarkan efisiensi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Abd. Rachman mengatakan, meminta perencanaan harus memperhitungkan juga kondisi kebencanaan. Apalagi satu tahun lalu Kota Mataram sempat diguncang gempa.

”Harus juga dijelaskan mengenai ketahanan bangunan,” ucapnya.

Dinamika mewarnai ekspose DED kemarin. Di akhir rapat, Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi pun memberi isyarat hendak secepatnya mengetuk palu persetujuan. Untuk bisa menggelar paripurna KUA PPAS APBD 2020 pada hari itu juga.

Namun, sebagian anggota Banggar belum menyepakatinya. Masih ada dokumen yang kurang diberikan TAPD. Seperti LO dan rekomendasi Kemendagri. ”Kita ingin sama-sama menjaga lho ini. Jangan sampai nanti malah berujung masalah,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Akibat belum menemui kesepakatan, paripurna KUA PPAS APBD 2020 tak jadi dilaksanakan kemarin. Paripurna kemungkinan digelar usai reses anggota DPRD Kota Mataram yang dilakukan pekan ini.

Terpisah, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh tak ambil pusing dengan dinamika pembahasan pembangunan kantor baru. Ahyar menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut di tangan legislatif.

”Jangan dikesankan kami (eksekutif) memaksakan. Atau ada keperluan yang mendesak,” kata Ahyar, kemarin.

Bagi Ahyar, rencana pembangunan memang harus dilakukan secara teliti. Mengacu pada aturan perundang-undangan. Juga kepada RPJMD yang disusun. Sehingga, ketika ada proses yang tidak merujuk pada aturan, lebih baik kegiatan tersebut tidak dilakukan.

Wali kota dua peridode ini juga tak ambil pusing jika pembangunan kantor baru ditunda. ”Kalau belum memenuhi, tidak masalah itu ditunda. Apapun hasilnya kita terima,” aku ia.

Pemkot tidak akan memaksa kalau memang itu tidak sesuai dengan aturan. Sebagai wali kota, Ahyar pun mengaku siap untuk mengikuti aturan. Apa yang dilaksanakan akan menjadi keputusan bersama.

Disinggung mengenai pertemuan ketua fraksi di pendoponya, pada Sabtu malam (2/11), Ahyar mengaku itu hanya sebagai silaturahmi. Tidak ada tendensi apapun. Apalagi yang berkaitan dengan pembahasan pembangunan kantor wali kota baru. (dit/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Tagih Piutang Rp 3 Miliar PT GNE Libatkan Kejaksaan

Sekitar Rp 3 miliar uang PT Gerbang NTB Emas (GNE) tercatat sebagai piutang. Sejumlah perusahaan masih berhutang pada perusahaan daerah milik Pemprov NTB ini. “Makanya kita akan menggunakan JPN (jaksa pengacara negara) untuk menagih,” kata Direktur PT GNE Samsul Hadi, Jumat (18/9).

VIDEO : Buron ke Kalimantan, Pulang, Saen Diringkus di Lingsar

Pelarian anggota komplotan pencurian dengan pemberatan berinisial SR alias Saen, berakhir. Pria 31 tahun, asal Dusun Bagek Nunggal, Desa Peteluan Indah, Lingsar, Lombok Barat, itu dibekuk setelah setahun buron. ”Pelaku pulang karena rindu keluarga,” kata Kapolsek Lingsar AKP Dewi Komalasari, Sabtu (19/9).

WCD, Warga Lobar Bebaskan Pantai Cemara dari Sampah

Ribuan orang di Lombok Barat (Lobar) memperingati World Cleanup Day (WCD), akhir pekan kemarin. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Cemara. ”Semuanya terlibat. OPD, kecamatan, desa, bahkan masyarakat juga ramai ikut,” kata Bupati Lobar H Fauzan Khalid, Sabtu (19/9).

Bawaslu Dorong Pendaftaran Sengketa Online

Penetapan pasangan calon Pilkada 2020 akan dilakukan pada lusa mendatang (23/9) di Kantor KPU masing-masing daerah. Bawaslu kini mulai mempersiapkan diri menghadapi sengketa pencalonan. Sebab diperkirakan, bapaslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akan membawa kekecewaannya ke Bawaslu.

Ada Apa dengan Pulau-pulau Kecil?

SAYA diundang oleh Ketua LPPM Unram, Dr. Muhammad Ali dalam diskusi untuk merevisi Rencana Induk Penelitian Universitas Mataram lima tahun ke depan. Salah satu bagian yang cukup alot diskusinya adalah ketika mendiskusikan fokus penelitian di Unram. Mengapa harus ada fokus?

Penyuntikan Vaksin Korona Untuk Warga Dimulai Januari 2021

Pemerintah telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan mendapatkan vaksin untuk Covid-19 sebanyak 20 juta dosis. Rencananya, vaksin mulai didistribusikan pada Desember.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.
Enable Notifications    Ok No thanks