alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Jaksa Tunggu SKK Pemprov NTB Terkait Penyelesaian Pengelolaan Lahan di Gili Trawangan

MATARAM-Penyelesaian persoalan lahan yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) di Gili Trawangan belum rampung. Malah Pemprov NTB belum mengambil langkah hukum yang lebih progresif atas kasus tersebut.

Asdatun Kejati NTB Tende mengatakan, pihaknya belum menerima surat kuasa khusus (SKK) dari Pemprov NTB. Dia masih menunggu permintaan langsung dari pemerintah. ”Belum ada permohonan SKK yang kita terima,” kata Tende, kemarin (4/11).

Jika ada, pihaknya akan segera menindaklanjuti. Apakah akan menempuh jalur hukum atau tidak. ”Kalau kami siap-siap saja kalau dimintakan SKK,” ucapnya.

Yang pasti dia akan berjuang untuk menyelamatkan aset pemerintah. Supaya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat. ”Kita akan berjuang agar lahan pemerintah bisa bermanfaat untuk masyarakat,” kata dia.

Tende menduga pemprov tidak akan meminta SKK. Karena untuk menyelesaikan persoalan itu, Pemporv NTB sudah membentuk tim.

Tim itu terdiri dari berbagai institusi. Seperti Polri, Imigrasi, kejaksaan, serta asosiasi lainnya. ”Saya juga masuk tim itu. Tetapi, kita lihat nanti seperti apa langkah yang diambil untuk menyelesaikan persoalan itu,” ujarnya.

”Saya masih menunggu undangan rapat,” tambahnya.

Tim itu nantinya yang akan bergerak. Pada penyelesaian persoalan pengelolaan lahan itu akan mengedepankan penyelesaian non-litigasi.

Apabila tak mampu diselesaikan secara non-litigasi, itu menjadi wewenang pemprov. Apakah mereka akan meminta SKK atau tidak, hal itu menjadi wewenang pemprov. ”Kami hanya menjalankan tugas atas SKK yang dimohonkan,” bebernya.

Diketahui, PT GTI telah menandatangani kontrak dengan Pemprov NTB sejak 1995 silam. Dia diberikan wewenang mengelola lahan dalam bentuk hak guna usaha (HGU) di Gili Trawangan seluas 65 hektare.

Pada HGU itu berlaku selama 70 tahun sejak ditandataganinya MoU dengan Pemerintah, kala itu Gubernur dijabat Warsito.  PT GTI hanya memberikan royalti ke pemerintah Rp 27 juta.

Tetapi, lahan tersebut dianggap tak pernah digarap oleh pihak PT GTI. Sehingga, beberapa warga membangun rumah dan usaha di areal tanah HGU milik PT GTI. Status kepemilikannya hanya memegang hak guna bangunan (HGB).

Ketika lokasi Gili Trawangan menjadi kawasan destinasi wisata, PT GTI kembali ingin mengelola lahan tersebut. Sehingga, timbul gejolak antara masyarakat yang sudah mendirikan rumah dengan status HGB. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks