alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Sudenom Dipenjara 32 Bulan

MATARAM-Terdakwa Sudenom divonis dua tahun 8 bulan penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (5/3). Sudenom terbukti menerima hadiah atau janji saat dia menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram.

Ketua Majelis Hakim Suradi mengatakan, perbuatan Sudenom terbukti melanggar dakwaan kedua penuntut umum. Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

”Menyatakan terdakwa Sudenom secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Suradi.

Sudenom dihukum selama dua tahun 8 bulan penjara. Dia juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

Hukuman penjara terhadap Sudenom lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sidang tuntutan awal Februari lalu, jaksa meminta hakim untuk memutus Sudenom dengan hukuman penjara selama empat tahun.

Menurut jaksa, Sudenom terbukti memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Ini sesuai dengan dakwaan kesatu di Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tipikor.

Sesuai fakta persidangan, pertimbangan hakim menyebutkan bahwa Sudenom hanya terbukti dalam unsur menerima hadiah atau janji.

Sudenom diketahui meminta uang kepada puluhan kepala sekolah. Total uang pungli yang diperolehnya mencapai Rp 117.280.000. Rinciannya, Rp 72,5 juta dari hasil pungli ke kepala SDN dan Rp 44.780.000 dari kepala SMPN di Kota Mataram.

Usai putusan dari hakim, JPU Iman Firmansyah mengatakan masih pikir-pikir. Begitu juga terdakwa, yang diwakili penasihat hukumnya Hijrat Prayitno. ”Kami pikir-pikir dulu yang mulia,” kata Hijrat.

Dalam amar putusannya, selain masa hukuman untuk Sudenom, terdakwa diputuskan juga untuk tetap berstatus tahanan kota. Juru bicara pengadilan Tipikor Mataram Fathurrauzi mengatakan, proses peradilan Sudenom belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Setelah inkrah, maka jaksa bisa mengeksusi yang bersangkutan ke Lapas Mataram.

”Belum ada pernyataan banding atau menerima putusan dari kedua pihak. Nanti, kalau inkrah, ya masuk penjara,” tandas Fathurrauzi.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks