alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Warga Ungga Ngadu ke Wabup

PRAYA-Tindakan Kepala Desa (Kades) Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah, memecat seluruh kepala dusun (Kadus) dan perangkat desa lainnya, dinilai cacat hukum. Sehingga, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkannya, tidak sah.

“Untuk itu, kami akan panggil,” cetus Wakil Bupati Loteng HL Pathul Bahri, saat menerima para tokoh Desa Ungga diruangannya, kemarin (5/3).

Berbicara dinamika Desa Ungga, diakui Wabup sejak awal Pemkab sudah mendengarkan dan memantau. Sehingga, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Dibantu, Bakesbangpoldagri dan Inspektorat Loteng, melakukan pendekatan. Namun, ada yang tidak mengindahkannya.

“Ingat, kekuasaan itu untuk kemaslahatan umat. Bukan, kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” sindirnya, didampingi Kepala Dinas PMD Loteng Jalaludin.

Jadi, pesannya Pemkab tidak ingin, persoalan di Desa Ungga berkepanjangan, apalagi sampai menimbulkan gejolak sosial. Sehingga, harus selesai dengan cepat. “Insya Allah,” cetus Kepala Dinas PMD Loteng Jalaludin.

Ia mengaku, telah mengantongi surat teguran pertama, yang ditandatangani langsung Bupati HM Suhaili FT. Salah satu isinya, agar bersangkutan memahami ketentuan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Lalu, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Itu artinya, terang Jalaludin para Kadus, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan staf desa yang dipecat, harus dikembalikan posisinya, seperti semula, tidak boleh diganti. Apa pun alasannya. “Kalau tidak diindahkan, maka peringatan kedua kita layangkan,” ancam mantan Sekretaris Dinas PMD Loteng tersebut.

Sebaliknya, kata Jalaludin kalau tidak diindahkan lagi, maka diterbitkan lah peringatan ketiga. Lagi-lagi, kalau tidak diindahkan, maka bupati berhak dan berkewenangan mengeluarkan surat pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap terhadap Kades bersangkutan. “Inilah yang kami tunggu-tunggu,” sambung salah satu tokoh masyarakat Desa Ungga H Ropii Abdul Hadi.(dss/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks