alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

LHA Sosialisasi 14 Perda Prakarsa DPRD NTB

PRAYA—Sosialisasi 14 peraturan daerah (perda) periode 2015-2019 yang diprakarsasi DPRD NTB kembali dilaksanakan Lalu Hilman Affandi (LHA). Anggota Komisi II Fraksi Hanura DPRD NTB ini menggelarnya selama tiga hari (3-6/7) di beberapa wilayah di Lombok Tengah (Loteng).

      Beberapa dusun yang disambangi LHA seperti Dusun Landah dan Mungkik, Kecamatan Praya Timur. Total peserta sosialisasi sebanyak 250 orang.

“Terakhir saya menutup kegiatan sosialisasi di Desa Ketara, Kecamatan Pujut,” kata LHA.

Sebelumnya pada Maret 2019, LHA melaksanakan sosialiasi perda yang diprakarsai DPRD periode 2015-2018 NTB di Loteng yang merupakan daerah pemilihannya.

      Dalam kesempatan tersebut juga dimanfaatkan politisi muda ini untuk berpamitan dengan para konstituennya. Karena masa jabatannya akan berakhir Agustus mendatang. Walau belum berhasil di pemilihan legislatif lalu, LHA tetap menyampaikan terima kasih terhadap masyarakat yang telah memilihnya dengan tulus. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dirilis di laman KPU, LHA harus puas dengan perolehan 4.605 suara sah.

      Diketahui, 14 perda yang disosialisasikan LHA mencakup Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah. Ada juga Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

      Selain itu, Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata, Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mutu Pelayanan Kesehatan dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Serta Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepemudaan. (ida)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks