alexametrics
Senin, 21 September 2020
Senin, 21 September 2020

Sistem Pembayaran DAK Fisik Dikeluhkan

MATARAM-Pengerjaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dengan pola reimburse menyulitkan. Khususnya bagi daerah dengan fiskal rendah seperti Pemprov NTB. Kas daerah harus dikuras terlebih dahulu untuk proyek DAK fisik.

Penjabat Sekda NTB H Iswandi menjelaskan, dengan pola saat ini, pemda harus menalangi terlebih dahulu program DAK fisik, baru dibayar pusat setelah pekerjaan selesai. Namun saat ini, jumlah reimbuse yang diterima lebih sedikit dibandingkan dana yang telah dihabiskan.

Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB menunjukkan, hingga September lalu, dari Rp 457 miliar DAK fisik yang dicairkan pusat baru Rp 102 miliar atau 22,33 persen. Namun dana yang dihabiskan pemprov untuk DAK fisik mencapai Rp 170 miliar lebih.

Akibatnya pemprov harus menunda kegiatan yang bersumber dari PAD hanya untuk menutupi belanja DAK fisik. ”DAK dengan pola seperti ini sangat beratlah bagi kita,” kata Iswandi usai rapat pimpinan di kantor gubernur NTB, kemarin (7/10).

Karena itu, dia minta OPD memonitor secara ketat proses pengerjaan proyek, jangan menunggu sampai akhir tahun. Para kontraktor juga harus mempercepat kerjanya. Supaya pemprov bisa cepat mengajukan proses pembayaran.

“Ke depan bagaimana supaya rekanan yang bekerja itu punya modal cukup supaya jangan dia minta talangan,” katanya.

Semua OPD yang memiliki DAK fisik juga harus mempercepat laporan dan monitoring pelaksanaan di lapangan. Jangan sampai uangnya baru diganti per 31 Desember. Sebab dana itu tidak bisa dipakai lagi tahun itu. Sementara pemprov butuh banyak dana untuk belanja yang lain.

Di samping itu, OPD juga harus berhemat. Sebab pemprov kekurangan dana untuk disalurkan ke kabupaten/kota. Penghematan bisa dilakukan dengan mengurangi belanja perjalanan dinas. “Jadi target kita di triwulan empat ini mengupayakan ada silpa. Sehingga cukup untuk menuntupi dana ke kabupaten/kota,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah DJPb NTB Syarwan menyebutkan, dari Rp 2,5 triliun DAK fisik ke NTB tahun ini baru Rp 824,3 miliar yang dicairkan atau 32,13 persen. ”Dari 11 pemda di NTB, seluruh pemda melaksanakan penyaluran DAK fisik,” katanya.

Penyaluran DAK fisik tahap I untuk wilayah terdampak gempa penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 22 Agustus. Sedangkan Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima paling lambat 22 Juli.

Sedangkan penyaluran DAK fisik tahap II, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 21 Oktober. Berupa laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output yang telah ditinjau APIP. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

“Menara Eiffel”di Desa Seruni Mumbul Lombok Timur Ramai Pengunjung

Pengelola wisata Denda Seruni, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya tak ingin puas dengan keberhasilannya menyedot wisatawan. Realisasi target PADes Rp 30 juta per bulan harus dapat bertambah.

Bale Mediasi Lotim Damaikan Delapan Perselisihan

SELONG-Permohonan mediasi terus berdatangan ke Bale Mediasi Lotim. “Sudah ada 36 permohonan yang masuk,” kata Koordinator Administrasi Bale Mediasi Lotim Lalu Dhodik Martha Sumarna pada Lombok Post, kemarin (18/9).

Korem 162/WB Gelar Bakti Sosial di KEK Mandalika

Sejumlah kegiatan bakti sosial di gelar Korem 162/WB dalam rangka menyambut HUT TNI ke-75 di Loteng. “Terima kasih TNI karena menggelar salah satu rangkaian HUT-nya, di daerah kami tercinta,” ujar Asisten II Setda Loteng H Nasrun, kemarin (18/9).

Dugaan Korupsi Pembangunan RS Pratama Dompu Segera Naik Penyidikan

Penyelidikan dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Manggelewa, Dompu, tahun 2017 sebentar lagi rampung. ”Kira-kira dua minggu lagi kita naikkan ke penyidikan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra, kemarin (18/9).

Izin Tinggal Habis, WNA di NTB Siap-siap Kena Denda

Masa perpanjangan izin tinggal keadaan terpaksa berakhir Minggu (20/9) besok. Artinya, bagi warga negara asing (WNA) yang belum memperpanjang bakal dikenakan denda. ”Kalau tidak diperpanjang hingga batas waktu yang ditentukan maka dianggap overstay dan bakal dikenakan denda,” kata Kepala Imigrasi Kelas IA TPI Mataram Syahrifullah, kemarin (18/9).

Kasus Ikan Teri JPS Gemilang, Kejati Koordinasi dengan Inspektorat

Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB belum melangkah lebih jauh mengusut pengadaan ikan teri paket JPS Gemilang tahap II. ”Kita koordinasikan dulu dengan Inspektorat,” kata Asintel Kejati NTB Munif di ruangannya, kemarin (18/9).

Paling Sering Dibaca

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hasil Uji Diragukan, Dua Merek Alat Rapid Test asal China Dipakai di NTB

MATARAM-Dua dari tiga merek alat rapid test yang diragukan akurasinya dipakai di NTB. Yakni VivaDiag dan Wondfo. ”Itu kami dapat bantuan dari pusat, silahkan...
Enable Notifications    Ok No thanks