alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Gubernur NTB Wajibkan Aparat Pemerintah Desa Ramah pada Investasi dan Melek Informasi

SEMENTARA itu, terkait aparatur pemerintahan desa di seluruh NTB, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mewajibkan mereka ramah pada investasi dan melek informasi. Penegasan itu disampaikan Gubernur saat bertemu dengan 1.500 aparatur pemerintah mulai dari kepala desa, kepala sekolah dan kepala puskesmas dari seluruh NTB di Mataram. Desa yang ramah investasi dan melek informasi, disebut menjadi salah satu penopang NTB Gemilang.

“Desa harus terbuka dan bersahabat dengan investasi. Siapa yang ingin jadi kepala desa, bupati atau gubernur, adalah mereka yang betul-betul ingin mengabdikan diri kepada masyarakat,” tandas Gubernur.

Para kepala desa, kepala sekolah, dan kepala puskesmas tersebut hadir di Mataram untuk mengikuti acara gerakan menuju desa benderang informasi publik (DBiP) yang dirangkai dengan Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi. Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah turut mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut.

NTB Gemilang ke depan, kata Gubernur harus memastikan daerah sampai desa bersahabat dengan investasi. Sebab, NTB tidak mungkin akan maju dan mampu mengatasi pengangguran tanpa hadirnya investasi dan industrialisasi di daerah kita.

Seperti diberitakan Lombok Post kemarin, hingga Agustus 2019, jumlah warga NTB yang pengangguran lebih dari 84 ribu. Jumlah ini bertambah secara jumlah, meski secara persentase terjadi penurunan dibanding kondisi yang sama pada Agustus 2018.

Menurut Gubernur, terkadang karena persoalan ketidaktahuan akan sebuah informasi, seringkali menyebabkan kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan. Ini misalnya terjadi antara kepala desa dengan camat, juga dengan bupati.

“Itu semua karena ada yang tidak mendapatkan informasi dengan baik,” ujarnya memberi tamsil akan pentingnya aparatur pemerintah di semua level untuk melek informasi.

Karena itu, Gubernur mengingatkan, tantangan para kepala desa, kepala sekolah, dan kepala Puskesmas, sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, harus memahami informasi dan memberikan akses keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Tapi jangan sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau bekerja,” jelasnya disambut gerrrr hadirin.

Selain itu, NTB Gemilang juga harus memastikan pengunjung nyaman berada di NTB. Pemerintah harus memuliakan investasi, pengunjung, namun juga harus membahagiakan masyarakat sendiri agar tidak jadi penonton di tanah sendiri.

“Tidak mungkin ada kesejahteraan, tidak mungkin ada pembangunan kalau kita tidak ramah terhadap investasi,” jelasnya.

Karena itu, menciptakan keamanan di daerah masing-masing menjadi mutlak. Sehingga, para investor mau menanamkan investasinya ke NTB. “Investor itu tidak mau datang kalau sedikit-sedikit tutup jalan,” ungkapnya mengingatkan.

Gubernur juga mengajak para kepala desa untuk menyukseskan program Zero Waste dan Revitalisasi posyandu.

Bank Sampah

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur NTB Hj Siti Rohmi Djalilah kemudian memaparkan program zero waste dan revitalisasi posyandu yang kini sedang galakkan oleh Pemprov NTB.

Program zero waste kata Wagub, adalah bagian dari wujud rasa syukur masyarakat NTB karena telah dikaruniai alam yang indah. Sebab, di tengah keindahan itu, acapkali ada yang lalai memperlakukan alam. Sehingga sungai, laut, selokan dan lingkungan sekitar banyak dijejali dengan tumpukan sampah. Terutama sampah plastik yang sangat sulit diurai.

Oleh karena itu, Wagub berharap agar di setiap desa dibentuk bank sampah. Para kepala desa dimintanya untuk menggerakkan seluruh warganya, agar mulai membiasakan diri dengan gerakan memilah sampah dari rumah.

“Memilih dan memilah sampah organik dan sampah plastik,” ajak Wagub. Sampah-sampah itu dapat disalurkan dan dijual di bank sampah, sehingga mendatangkan berkah bagi masyarakat.

Terkait keberadaan bank sampah, Wagub menjelaskan bahwa saat ini sudah banyak desa yang antusias dan berhasil mengelola bank sampah. Seperti di desa Dorokobo Dompu, dan banyak lagi desa lain di seluruh pelosok NTB. Ia meminta para kepala desa dapat belajar dari desa-desa yang telah berhasil itu. Juga dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, dapat belajar banyak tentang teknik-teknik pengolahan sampah dari internet, website atau media sosial.

“Saat ini kita sudah memiliki tidak kurang dari 500 bank sampah,” terangnya seraya meminta agar pengelolaan bank sampah itu terus dioptimalkan.

Selain itu, Wagub juga meminta pemerintah desa untuk mengaktifkan kegiatan Posyandu Keluarga yang ada di setiap dusun dan desa. Ke depan, kegiatan posyandu, menurut Umi Rohmi tidak hanya sebagai tempat layanan kesehatan saja. Tetapi juga menjadi tempat untuk menyelesaikan beragam persoalan sosial. Seperti buruh migran illegal, persoalan narkoba, remaja, lansia perkawinan dini serta persoalan sosial lainnya.

Wagub menjanjikan bahwa Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/kota dan kecamatan, akan menfasilitasi untuk pembinaan dan penyiapan kader-kader yang  memiliki skill.

Membumikan Informasi Publik

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi NTB Hendriadi mengatakan, kegiatan Gebyar GBiP dan Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang dilakukan KI NTB. Kegiatan itu lanjutnya menghadirkan tidak kurang dari 1.500 Badan Publik se-NTB. Terdiri dari 303 kepala sekolah dan 158 kepala Puskesmas dan 1.100 kepala desa dan lurah.

“Kegiatan ini bertujuan membumikan keterbukaan informasi,” katanya seraya menegaskan desa, sekolah, puskesmas merupakan lembaga yang paling dekat dengan informasi.

Ia berharap, gerakan layanan dasar dan desa menuju DBIP dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka pada informasi yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, NTB Gemilang dapat terwujud dengan baik.

Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi Advokasi Komisi Informasi Pusat Wafa Patria Uma yang hadir dalam acara kemarin mengungkapkan, kehadiran masyarakat dalam gerakan layanan dasar dan desa menuju DBIP merupakan wujud komitmen dan dukungan terhadap keterbukaan informasi. Sebab, hak masyarakat untuk tahu merupakan layanan dasar, selain pendidikan dan kesehatan.

Dengan keterbukaan informasi lanjutnya, akan banyak permasalahan yang bisa diselesaikan. Seperti permasalahan kesehatan dan pendidikan.

“Desa dapat membuat PPID sendiri, sehingga desa mempunyai hak untuk urus diri sendiri,” jelasnya.

Karena itu, KI dapat memberikan panduan tentang layanan informasi publik serta memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi. “Informasi bisa mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya seraya menegaskan gerakan bersama layanan dasar, adalah upaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan dan pendidikan. (kus/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks