alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Sudenom Terancam Empat Tahun Bui

MATARAM-Terdakwa Sudenom dituntut empat tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (8/2). Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram itu, juga diminta untuk membayar denda sebanyak Rp 200 juta subsidair dua bulan kurungan.

JPU Kejari Mataram Yulia Oktavia Ading mengatakan, Sudenom terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan pertama, yakni Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sudenom dinilai jaksa memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan pertama. Salah satunya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Pemaksaan yang dilakukan Sudenom diuraikan jaksa dalam tuntutannya. Medio Juli 2017, terdakwa meminta H Tahir, kepala SMPN 10 Mataram untuk datang ke rumahnya. Saat itu, Sudenom meminta Tahir untuk mencarikan uang.

”Saat saksi (Tahir) datang, terdakwa meminta saksi untuk dicarikan uang,” kata Via.

Permintaan ditindaklanjuti Tahir dengan melapor ke Ketua MKKS sekaligus Kepala SMP 2 Mataram Lalu Suwarno. Keduanya sepakat untuk mengadakan rapat dengan kasek yang tergabung dalam MKKS. Dari sana, beberapa kasek akhirnya mengumpulkan uang Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta.

Setelah Tahir, berturut-turut Sudenom mengajukan permintaan uang melalui pejabat Disdik Kota Mataram dan sejumlah Kepala SD di Kota Mataram.

Permintaan uang yang dilayangkan Sudenom, membuat sejumlah kasek mau tak mau menurutinya. Apalagi, saat itu Sudenom duduk sebagai Kadisdik Kota Mataram, atasan dari para kasek.

JPU Iman Firmansyah mengatakan, unsur pemaksaan terbukti pada perbuataan Sudenom. Mengakibatkan psikis kasek tertekan karena harus menuruti permintaan terdakwa.

Dari perbuatan pungli tersebut, Sudenom mendapat uang sebanyak Rp 117.280.000. Rinciannya, Rp 72,5 juta dari hasil pungli ke kepala SDN dan Rp 44.780.000 dari kepala SMPN di Kota Mataram.

Setelah membacakan seluruh unsur dalam tuntutannya, Iman meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun kepada terdakwa. ”Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair dua bulan kurungan kepada terdakwa,” kata Iman.

Selain itu, dalam amar tuntutannya, JPU merampas dan menyita uang sebanyak Rp 56 juta, yang nantinya akan diserahkan ke negara. Uang tersebut merupakan sisa pungli dari Sudenom.

Saat mendengar jaksa menuntut dirinya selama empat tahun, Sudenom menunjukkan gestur tak nyaman. Sesaat setelah kalimat empat tahun penjara dilontarkan jaksa, Sudenom menoleh ke arah penasihat hukumnya.

Sementara itu, penasihat hukum Sudenom, Muhtar M Saleh mengatakan, pihaknya akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi menyikapi tuntutan jaksa. ”Kita minta waktu satu minggu untuk pleidoi,” kata Saleh.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks