alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Dewan Minta Pengadaan Obat Dikes Bima Diusut

MATARAM-Kasus pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dari DAK  di Dinas Kesehatan (Dikes) Bima jadi atensi wakil rakyat. Legislator Bima bahkan telah berkonsultasi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terkait persoalan tersebut.

”Kita coba dorong juga agar APH mau mengusut pengadaan obat yang diduga bermasalah ini,” kata Anggota DPRD Bima Aminurlah.

Maman, sapaan karib Aminurlah mengatakan, dewan inginnya pemda melakukan pengadaan sesuai dengan aturan. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, tentu harus ada tindakan dari penegak hukum.

”Kalau bermasalah, tentu harus ditelusuri. Dan, itu menjadi kewenangan APH. Kita sudah konsultasi Selasa (5/3) terkait persoalan ini ke kejaksaan,” ujar dia.

Dugaan penyimpangan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dari DAK 2018 diduga berasal dari tak dilibatkannya UPT Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) Bima. Dikes Bima diduga melakukan pengadaan secara sepihak, tanpa melihat usulan dari IFK selaku leading sektor.

Selain pengadaan, pendistribusian obat kepada puskesmas juga dilakukan sendiri oleh Dikes. Padahal, penyaluran obat itu ranahnya IFK sebagai pihak kedua yang menerima barang.

Kepala UPT IFK Nurkasna Wahyuni mengakui jika pengadaan hingga distribusi obat tidak melibatkan IFK. Bahkan, pihaknya belum pernah melihat obat yang dibelanjakan dengan anggaran miliaran rupiah itu.

”’Dokumen pengadaan obat sudah saya lihat, kalau barangnya belum. Dikes bilang sudah distribusikan mereka,” kata dia saat dikonfirmasi, kemarin (8/3).

Dia menjelaskan proses pengadaan hingga distribusi obat tersebut. Menurut Nurkasna, perencanaan awal memang dari IFK. Daftar kebutuhan obat itu dari usulan seluruh puskesmas. Lalu pihaknya merekap sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Selanjutnya, IFK menyerahkan kepada dinas untuk dilakukan pengadaan. ”Prosedurnya memang seperti itu,” ungkap Yuni, panggilan keseharian kepala UPT IFK Bima itu.

Ternyata di pertengahan jalan, Dikes diduga melakukan pengadaan obat tidak sesuai perencanaan dari IFK. ”Ya, kita tidak mau tanggung jawab,” tegasnya.

Yuni tidak menampik jika jenis obat yang diusulkan sebagian besar diakomodir. Tetapi obat seperti Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) tidak pernah diusulkan, tetapi anggarannya diperbesar. ”Kita gak usulkan BMHP karena sudah ada anggaran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Puskesmas,” bebernya.

Karena tidak dilibatkan, Yuni menolak tanda tangan berita acara serah terima. Menurutnya, distribusi barang harusnya dilakukan IFK, tapi pada kenyataannya disalurkan langsung Dikes. ”Harusnya kita dong,” cetus Yuni.

Dia merasa heran penyerahan obat dilakukan Maret ini. Sementara, pengadaan obat dilakukan pada 2018. Harusnya, menurut dia, penyerahan barang paling lambat Desember 2018. ”Jadi kalau ngomong kebutuhan, harusnya setiap datang obat diserah terima saja. Kenapa ditunda?” tanya dia.

Dia menambahkan, IFK membuat perencanaan Desember 2017. Kemudian, pihaknya mengusulkan perencanaan kepada Dikes sekitar Januari atau Februari. ”Saya tidak tahu apa alasannya (ditunda penyerahan obat),” pungkas Yuni.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks