alexametrics
Jumat, 25 September 2020
Jumat, 25 September 2020

Tunggakan Utang Wakil Rakyat

Upaya mengembalikan kerugian negara dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih jauh panggang dari api. Pemprov NTB tetap bersikeras menggunakan jalur non litigasi melalui surat kuasa khusus (SKK) yang diberikan kepada jaksa pengacara negara (JPN). Langkah ini, membuat proses penagihan terkesan tidak progresif.

== == == ==

Salah satu objek pengembalian kerugian negara adalah penagihan kepada mantan anggota DPRD NTB periode 1999-2004. Tercatat ada sejumlah legislator masuk dalam catatan untuk wajib menyelesaikan kerugian negara. Beberapa di antara mereka masih menjadi anggota dewan aktif di periode sekarang.

Pemprov memilih menggunakan SKK melalui jalur non litigasi. Pemberian SKK pertama kali dilakukan pada 2014. Kala itu, jumlah kerugian negara yang akan ditagih mencapai sekitar Rp 4,6 miliar. Gabungan dari pejabat sekretariat serta anggota dewan.

SKK hanya diberlakukan selama satu tahun. Dari sana, JPN berhasil menarik uang kerugian negara sejumlah Rp 529 juta. Dalam SKK tersebut, ada 110 orang yang harus ditagih. Namun, jaksa kesulitan karena beberapa orang sudah meninggal dunia.

Penagihan kerugian negara kemudian dilanjutkan kembali pada 2017. Kala itu, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sempat memanggil sejumlah legislator periode 2014-2019, yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang negara.

Setelah SKK tersebut, sisa tagihan menyusut menjadi sekitar Rp 2,5 miliar berasal dari 52 anggota dewan. Nominal itu, menurut Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim merupakan kerugian negara dari perkara korupsi APBD 2003.

Di perkara itu, mantan Ketua DPRD NTB HL Serinata menjadi terpidananya. Amar putusannya menyebut, Serinata bersama sejumlah anggota dewan lainnya – periode 1999-2004 – menerima pos dana APBD 2003 secara tidak sah dan melawan hukum.

Dari total Rp 2,5 miliar kerugian negara, angka yang tertagih baru sekitar Rp 465 juta selama tiga tahun terakhir. Selain itu, jumlah dewan yang memiliki kewajiban juga berkurang menjadi 31 orang.

Peneliti hukum Somasi NTB Johan Rahmatulloh mengatakan, pemprov seharusnya sudah tidak lagi memakai jalur non litigasi. ”Harus ada langkah progresif, melalui jalur litigasi agar tidak ada yang main-main dalam hal ini,” kata Johan.

Menurut dia, kerugian negara merupakan uang rakyat yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya, digunakan untuk program pembangunan di masa pemulihan pascagempa. Dengan kondisi tersebut, bisa menjadi pertimbangan pemprov untuk tegas mengembalikan kerugian negara.

”(Pemprov) jangan terlalu banyak kompromi di tengah upaya proses percepatan recovery bencana,” ujar dia.

Johan mengatakan, mantan dewan maupun legislator yang masih aktif, menunjukkan kesadaran diri rendah karena tidak menunaikan kewajibannya. Di sisi lain, JPN juga tak bisa melakukan upaya ekstra, karena SKK yang diterbitkan hanya memiliki kewenangan untuk non litigasi.

”Saya melihat pemprov sudah ada niat menagih melalui SKK. Tapi, tidak serius saja karena SKK masih non litigasi,” ucap Johan.

Meski terkesan lamban, Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim bersyukur masih ada progres terkait penagihan kerugian negara. Beberapa mantan dan anggota dewan aktif, tetap beritikad baik untuk menyelesaikan.

Di balik upaya penyelesaian, Ibnu tak menampik adanya sejumlah kendala. Misalnya, kondisi perekonomian yang buruk hingga meninggal dunia.

”Itu kita diskusikan dengan JPN, bagaimana penyelesaiannya. Kalau dihapus, mekanismenya seperti apa,” kata Ibnu.

Disinggung mengenai kenapa Inspektorat tidak mengeluarkan SKK litigasi, Ibnu kembali pada pernyataan di atas. ”SKK itu prosesnya, nanti yang nilai (litigasi atau non litigasi) kan JPN setelah SKK. Juga setelah lihat kondisi lapangan entitas penangggung jawab piutang daerah,” pungkas dia.

Sementara itu, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, JPN tak akan bisa menagih melalui jalur litigasi apabila SKK yang diterbitkan mengharuskan non litigasi. ”Kita bekerja sesuai dengan SKK,” kata Dedi.

Untuk SKK penagihan non litigasi, diakui Dedi telah diterima JPN. ”Sudah diterima (permintaan bantuan hukum). JPN tinggal bekerja berdasarkan SKK itu,” ujarnya.

Dari SKK yang diterima, JPN ditugaskan untuk menagih kerugian negara terhadap 31 anggota dewan. Penagihan ini berdasarkan putusan pengadilan terkait kasus korupsi APBD 2003. Tidak saja 31 legislator, penagihan juga ditujukan untuk pihak ketiga.

Ada tujuh rekanan yang dinilai harus mengembalikan kerugian negara. Penyebabnya beragam. Mulai dari pekerjaan yang kurang hingga kelebihan pembayaran.

”Ada tujuh perusahaan berbentuk CV dan PT. Itu tambahan dari anggota dewan yang 31 orang,” terang dia.

Dari tujuh rekanan tersebut, kata Dedi, nilai kerugian negaranya mencapai sekitar Rp 265 juta. Itu yang akan diupayakan JPN melalui jalur non litigasi agar pihak ketiga mau mengembalikan kerugiannegara.

”Prosesnya melalui non litigasi kepada pihak ketiga dan anggota dewan juga,” jelasnya.

Disinggung mengenai nilai kerugian negara yang harus ditagih, Dedi menyebut angka sekitar Rp 2,45 miliar. Angka tersebut berkurang Rp 465 juta dari total Rp 2,5 miliar kerugian negara. ”Yang sudah berhasil ditagih itu ada sekitar Rp 465 juta,” tandas dia.

SKK yang diberikan tahun ini diketahui sebagai pembaruan dari kuasa sebelumnya. Setiap tahun, SKK harus diubah. Selain karena faktor pengurangan jumlah tagihan, juga terkait penambahan objek yang tercatat memiliki piutang.

(wahidi akbar sirinawa/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Catat, Kampanye Undang Massa Bisa Dipidana

Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB telah ditetapkan, kemarin (23/6). Hari ini, para calon kepala daerah tersebut akan melakukan pengundian nomor urut. Kampanye akan dimulai pada 26 September. Seluruh kandidat harus hati-hati berkampanye di masa pandemi. Sebab, mengundang massa dalam kampanye bisa dikenakan pidana.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Tertular Korona di Luar Daerah, Bupati Lotim Sempat Drop

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menjadi kepala daerah pertama di NTB yang positif terinfeksi Covid-19. Pemimpin Gumi Patuh Karya dua periode tersebut menjalani uji usap (swab) pada Senin (21/9) di RSUD dr Raden Soedjono Selong.
Enable Notifications    Ok No thanks