alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Pelamar CPNS NTB Bisa 74 Ribu

MATARAM-Jumlah pelamar CPNS tahun ini diperkirakan akan melonjak signifikan. Bila tahun lalu, jumlah pelamar mencapai 62 ribu orang. Maka tahun ini, mempertimbangkan jumlah lulusan perguruan tinggi yang baru, maka jumlah pelamar bisa tembus hingga 74 ribu orang. Jika tidak diantisipasi, pemerintah bisa kewalahan melayani para calon abdi negara ini.

Karena itu, menjelang rekrutmen CPNS, Badan Kepagawaian Daerah (BKD) se-NTB mematangkan persiapan. Salah satu persoalan yang perlu diselesaikan yakni keterbatasan sarana prasarana untuk ujian seleksi.

“Tahun ini BKN tidak lagi menyediakan sarana prasarana untuk pelaksanaan ujian SKD dan SKB di daerah,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Fathurrahman dalam rapat koordinasi pengadaan CPNS 2019, di Fave Hotel Mataram, kemarin (10/10).

Berbeda dengan tahun lalu, BKN menyediakan sarana prasarana untuk pengadaan CPNS berbasis komputer. Tapi tahun ini, BKN hanya menyediakan tenaga teknis dan server. Sehingga pemda harus menyiapkan sendiri sarana prasarana rekrutment CPNS 2019.

Masing-masing pemda sanggup melaksanakan rekrutmen mandiri. Artinya Pemprov NTB dan 10 kabupetan/kota menggelar rekrutmen di tiap daerah. Sehingga ada 11 titik tes. Konsekuensinya, mereka harus menyiapkan sarana prasarana seperti komputer. ”Tiap daerah minimal punya 100 komputer,” katanya.

Diperkirakan jumlah pelamar tahun ini melonjak hingga 20 – 50 persen. Dimana tahun lalu pelamar mencapai 62 ribu orang. Lonjakan itu bisa terjadi karena sisa pelamar tahun lalu diperkirakan akan kembali mendaftar, ditambah lulusan perguruan tinggi yang bertambah.

Beberapa pemda sudah memiliki stasiun Computer Assessment Test (CAT), ada juga yang akan bekerja sama dengan SMK. Mereka akan meminjam laboratorium komputer sekolah.

Hanya saja, jumlah tenaga yang diberikan BKN ke daerah terbatas. Karena itu, BKN meminta rekrutmen dilakukan di tujuh lokasi. Beberapa daerah bergabung di satu lokasi, seperti tahun lalu. ”Persoalannya, bagi kita tidak mudah, sarana prasarana terbatas,” ujarnya.

Bila beberapa daerah bergabung seperti tahun lalu, paling tidak dibutuhkan 300 unit koputer harus disediakan pemprov. Tidak mudah bagi pemprov mengadakan komputer sebanyak itu. ”Sehingga kami akan meminjam di beberapa SMK,” katanya.

Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Bambang Hari Samasto yang hadir dalam rakor tersebut menjelaskan, pelaksanaan rekrutmen tahun ini memang tidak seperti dulu lagi. BKN hanya memfasilitasi sistem CAT dan tenaga teknis saja. Sedangkan sarana prasarana diseahkan ke daerah masing-masing. ”Sekarang kita bahas dulu kesiapan daerah gimana,” katanya.

Dia bahkan berharap, lokasi rekrutmen tidak diperbanyak, kalau bisa jangan sampai tujuh lokasi seperti tahun sebelumnya. Supaya BKN bisa membagi stafnya ke seluruh daerah secara merata. Jumlah tenaga BKN se-Indonesia sangat terbatas. ”Kalau kami seminim mungkin lokasi rekrutmennya,” kata Bambang.

Meski demikian, semua harus harus disepakati bersama agar tidak menghambat rekrutmen CPNS. Dia berharap hal-hal teknis tersebut bisa diselesaikan sebelum pelaksanaan rekrutmen. ”Untuk kouta CPNS dalam waktu dekat akan diumumkan BKN pusat,” ujarnya.

Tahun ini, pemprov megusulkan 500 formasi CPNS, baik untuk tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya.(ili/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks