alexametrics
Kamis, 13 Agustus 2020
Kamis, 13 Agustus 2020

Di Bawah Bayang-Bayang PT Gili Trawangan Indah

[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=”” uppercase=”false”]Penduduk Gili Trawangan susah payah membangun pulau itu. Alhasil, pulau kecil itu menjadi  ”surga” bagi pelancong asing. Ribuan dolar pun mengalir setiap hari. Sayangnya, Pemprov NTB selaku tuan tanah hanya bisa gigit jari.[/penci_blockquote]

 

DERETAN hotel, bar, kafe, dan restoran langsung menyambut para pendatang di pintu utama Gili Trawangan. Beragam fasilitas seperti kolam renang, spa hingga pusat yoga siap memanjakan para pelancong. Bonus view pantai nan cantik.

Bangunan-bangunan itu berdiri di lahan milik Pemprov NTB seluas 65 hektare (ha). Membentang dari dermaga pasar seni hingga Villa Unggul di sebelah utara. ”Kalau ke dalam, villa di bukit itu batas lahan pemprov,” kata Harsat Rukding, pemuda Gili Trawangan yang menunjukkan lokasi aset pemprov kepada Lombok Post.

Kawasan 65 ha tersebut merupakan jantung Gili Trawangan. Sepanjang jalan terdapat pusat informasi turis dan money changer. Saban hari, dolar-dolar turis ditukar menjadi rupiah di tempat itu.

Di dermaga, lalu lalang kapal tidak pernah sepi. Kapal-kapal cepat dari Bali dan Senggigi datang silih berganti. ”Sekarang masih low season, belum ramai,” kata Harsat.

Meski musim sepi, pulau itu tidak pernah sepi pelancong. Bahkan, beberapa bulan pascagempa wisatawan berduyun-duyun ke Trawangan. Juli lalu, sekali angkut, kapal cepat menumpahkan 1.845 hingga 1.945 orang turis ke Trawangan.

Akhir pekan lalu, bule-bule tampak ramai. Mereka berjalan kaki menyusuri jalan yang melingkari pulau itu. Turis yang baru tiba membawa koper besar. Ada yang naik cidomo menuju penginapan.

Aktivitas di pulau itu hampir tidak pernah mati. Pagi hingga sore turis menikmati keindahan gili. Malam harinya party sesuka hati. Tidak heran, ribuan dolar mengalir dalam sehari.

Rata-rata satu pengusaha bisa mendapatkan Rp 10 juta hingga Rp 20 juta sehari, setara USD 1.426,36. ”Tergantung jumlah tamu yang datang, kalau sepi ya sedikit dapatnya,” kata Zaini Bassok, ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan.

Jumlah pengusaha di lahan itu sekitar 300 orang. ”Skala besar dan kecil,” katanya.

Dari data itu, Lombok Post menghitung jika 300 pengusaha masing-masing menghasilkan Rp 10 juta sehari, minimal Rp 3 miliar uang masuk ke gili dalam sehari. Dikali 30 hari dalam sebulan, kurang lebih Rp 90 miliar. Sehingga setahun minimal Rp 1,08 triliun dihasilkan pengusaha.

Bila masing-masing pengusaha mendapatkan Rp 20 juta sehari, sebulan Rp 180 miliar uang masuk. Dalam setahun pengusaha bisa menghasilkan Rp 2,16 triliun.

Seandainya, dipotong 10 persen saja untuk royalti, berarti pemprov punya potensi pendapatan Rp 216 miliar. Potensi itulah yang menguap setiap setahun. Sementara setoran PT Gili Trawangan Indah (GTI)—pengelola aset pemprov di Gili Trawangan–ke kas daerah hanya Rp 22,5 juta setahun.

Perputaran uang membuat perekonomian pulau seluas 340 hektare (ha) itu menggeliat. Penduduknya kini bergantung pada pariwisata.

Meski pemasukan besar, warga, terutama pengusaha belum tenang. Status lahan yang mereka tempati jadi ganjalan. ”Kami sementara ini masih abu-abu,” kata Zaini Bassok.

Penyebabnya, lahan 65 ha yang mereka tempati merupakan aset milik Pemprov NTB. Sejak 1995, pemprov memberikan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor.

HGU lahan 65 ha tersebut dibagi-bagi kepada Sudarli BA, Kundang Kusworo, Asep Kusuma, dan Kusuma Chandar. Masing-masing menadapatkan GHU 25 ha. Mereka disebut-sebut masih keluarga H Warsito,  gubernur NTB kala itu.

Dalam perjanjian yang diteken Gubernur H Warsito dan Ec Winoto, 12 April 1995, PT GTI selaku investor akan membangun 150 cottage dan fasilitas penunjang pariwisata. Tapi sampai sekarang belum pernah dilakukan pembangunan.

Karena ditelantarkan, warga dan pengusaha lokal berinisiatif memanfaatkan lahan itu. Selain bercocok tanam, seiring banyaknya turis yang datang, mereka mengelolanya sebagai tempat usaha.

Di lahan itu juga berdiri Masjid Agung Baiturrahman dan SDN 2 Gili Indah. Dia menjadi pusat ibadah sekaligus pusat pendidikan warga. Di dalamnya juga ada pemakaman warga.

Pantauan Lombok Post, hampir semua aset itu terbangun menjadi permukiman, hotel, villa, bar, dan restoran. Hanya lapangan terbuka dan sebagian kecil perkebunan dekat bukit yang tersisa. Nyaris tidak mungkin menggusur semua bangunan itu.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB mencatat, dari 65 ha, tersisa lahan kosong hanya dua hektare.

Biarkan Warga yang Kelola    

Zaini Bassok menyarankan pemprov memutus kontrak dengan PT GTI. Perusahaan itu tidak berkontribusi membangun Trawangan. ”Masyarakat siap bekerja sama langsung dengan pemerintah, jangan ada pihak lain lagi,” kata pria yang akrab disapa Acok itu.

Polanya bisa dalam bentuk kerja sama pemanfaatan aset. Masyarakat bisa membentuk koperasi sebagai wadah bersama. ”Yang penting pemerintah dapat uangnya, sekarang kan tidak ada,” katanya.

Bila diajak kerja sama, warga sanggup membayar lebih besar dibandingkan PT GTI.  ”Kalau GTI hanya Rp 22,5 juta kami sanggup (bayar) 40 lebih kelipatannya,” kata pemilik Sama-Sama Reggae Bar itu.

Kalau pun pengusaha membayar pajak, tapi dana-dana itu mengalir ke Pemda KLU. ”Provinsi sebagai pemilik aset kan tidak dapat,” ujar dia.

Hal sama diungkapkan H Hamdani. Pemilik Warna Beach Hotel ini gelisah. Bayang-bayang nama PT GTI selalu meresahkan. Status lahan yang tidak ada kepastian menghambat usahanya. ”Kami maunya resmi mendapatkan sertifikat,” ujarnya sambil mengisap sebatang rokok.

Selama ini, warga sangat koperatif dengan pemerintah. Mereka taat membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak penghasilan. Jumlah setoran pajak fluktuatif, tergantung pemasukan.  ”Kalau dapat Rp 100 juta kami bayar Rp 10 juta ke Pemda KLU,” katanya.

Begitu juga PBB, semua bangunan punya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB. Pajaknya bervariasi antara Rp 222 ribu hingga Rp 500 ribu. Bangunan pinggir pantai paling mahal.

Dengan ketidakpastian lahan, sulit mengembangkan usaha. ”Kalau buat izin sering dihambat karena tidak ada sertifikat,” katanya.

Hamdani pernah membuat tempat penukaran uang tetapi langsung disegel. ”Selalu ditanya mana sertifikat padahal dia tahu kami tidak punya,” keluhnya.

Kendati sudah tahu posisi warga, jelang akhir tahun, selalu ada pemeriksaan izin dari pemerintah. Ujung-ujungnya ada oknum yang meminta setoran, tapi dia tidak menyebut nama dan nominalnya.  ”Dia bilang sticknya sedang rusaklah, segala macam,” ungkapnya.

Hamdani mengelola lahan seluas 17 are di Gili Trawangan yang kini dijadikan hotel dan restoran. Warga asal Gili Air itu masuk ke Gili Trawangan tahun 1970. Dia awalnya menjadi penggarap lahan. ”Dulu di sini semak belukar sering terbakar, banyak meriam bekas tentara Jepang,” tuturnya.

Sebelumnya, dia hanya menggarap lahan di tengah pulau. Tapi karena lahan di pinggir ditelantarkan, warga mulai masuk menggarapnya. ”Saya masuk ke lahan ini tahun 1991,” tutur pria paro baya itu.

Saat peletakan batu pertama PT GTI, dia mendengar langsung dari perusahaan, jika dalam dua bulan tidak dibangun warga bisa mengambil lahan itu. ”Saya masih ingat itu,” katanya.

Dalam upaya menggarap lahan, warga beberapa kali digusur pemerintah. Seperti penggusuran tahun 1992, 1993, hingga 1995. Namun mereka tetap bertahan. ”Dulu orang tua saya disiksa sama Jepang, sekarang kami disiksa pemerintah,” kelakarnya.

Kini, warga mengharapkan pemerintah memberi legalitas atas keberadaan mereka. Dengan begitu, pariwisata di Trawangan bisa semakin berkembang. ”Mau HGU, HGB, hak guna pakai yang penting ada alas hak,” harapnya.

Sanggup Rp 4 Miliar Setahun

Raisman Purnawadi, juru bicara masyarakat Gili Trawangan mengatakan, pemprov harus segera mengambil keputusan. Menggandeng warga adalah opsi paling rasional. ”Kalau royalti jangan ragu, kami siap membayar lebih dari PT GTI,” tegasnya.

H Rukding, sesepuh warga Gili Trawangan menyebut, warga sanggup menyetor Rp 4 miliar ke pemerintah. ”Sudah beberapa kali diusulkan,” kata Rukding.

Raisman menilai, memberikan sertifikat kepada PT GTI ada kekeliruan. Perusahaan tersebut telah menelantarkan lahan selama bertahun-tahun. ”Masyarakatlah yang berjuang menghidupkan pariwisata di gili,” katanya.

Dulu Gili Trawangan tidak pernah dilirik. Bahkan pulau itu dijadikan tempat membuang para narapidana. Wargalah yang mengelola sampai jutaan wisatawan datang.

Meski begitu, warga mau mengakui lahan itu milik pemprov. ”Masyarakat tidak pernah mengklaim lahan itu miliknya,” katanya.

Pemerintah harus membuka mata. Perjuangan warga membangun pariwisata di Gili Trawangan tidak dalam sehari. Bertahun-tahun mereka menyulap pulau itu hingga menjadi destinasi terbaik dunia. ”Keamanan jangan takut, warga sendiri yang akan menjaga,” tegasnya.

Jika warga diusir, dia tidak bisa menjamin keberlangsungan pariwisata Gili Trawangan. ”Kondusivitas ini mahal, jangan sampai terganggu,” imbuhnya.

Gubernur Belum Bersikap

Tidak hanya warga, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB juga merekomendasikan pemprov memutus kerja sama dengan PT GTI. Namun gubernur NTB bergeming. ”Sedang berproses,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah pada Lombok Post.

Gubernur mengatakan, dia selalu ada jika warga ingin bertemu. Tapi saat ini dia belum mengambil keputusan karena masih melakukan kajian mendalam. ”Kami minta BPKAD dan bagian investasi dalami hal ini, juga karo hukum,” ujarnya.

Plt. Kepala BPKAD NTB H Zinul Islam menjelaskan, tim masih bekerja. Mereka belum bisa mengumumkan hasilnya ke publik. ”Nanti akan disampaikan hasilnya kalau sudah selesai,” katanya.

Tim yang diketuai Penjabat Sekda NTB H Iswandi belum menyerahkan laporan final ke gubernur. ”Untuk memutus kontrak nanti butuh rekomendasi gubernur,” katanya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr Widodo Dwi Putro menilai, dari perjalanan panjang kepemilikan aset di Gili Trawangan warga berhak memiliki aset tersebut. ”Ini adalah tanah reformasi, pemerintah harusnya melepaskan HPL, mereka keliru bekerja sama dengan PT GTI,” katanya.

Menurutnya, pemda harus peduli dengan warga yang berjuang membuka lahan Gili Trawangan. ”Dulu di sana banyak malaria tidak ada yang mau bertahan di sana,” ujarnya.

Dia mengikuti sengketa lahan di Gili Trawangan sejak mahasiswa. Dari catatan sejarah, pemerintah layak memberikan lahan kepada warga. Perjanjian yang diteken PT GTI tahun 1995 tidak bisa dijadikan patokan. ”Menurut saya itu perjanjian hitam,” ketusnya.

Di zaman orde baru, investor tinggal menunjuk lahan yang diinginkan. ”Warga yang tinggal di sana kemudian digusur begitu saja,” katanya.

Dari sisi kajian hukum, perjanjian pemprov dan PT GTI bisa dibatalkan. Perjanjian pengelolaan aset 70 tahun melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGB dan HGU. Juga melanggar KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian.

Hasil kajian Ombudsman NTB juga menyarankan pemprov memutus kontrak PT GTI. ”Perusahaan tersebut sudah wanprestasi,” kata Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman NTB Arya Wiguna.

Dalam SK Mendagri Nomor 643/62-377 Tahun 1997 tentang pengesahan kerja sama pemprov dengan PT GTI, bila dalam waktu dua tahun pembangunan cottage belum dimulai, langkah tegas bisa ditempuh. ”Gubernur bisa memberikan peringatan kepada investor,” serunya.

Masih dalam SK itu, bila tiga kali peringatan belum diindahkan, pemerintah meninjau kembali kredibilitas investor. ”Dua bulan setelah peringatan, pemda segera membatalkan perjanjian kerja sama,” jelasnya.

”Semua itu ada dalam aturan, tapi dibiarkan saja,” tambahnya.

Pembiaran berlarut-larut membuat masalah kian krodit. Kini, lahan pemprov dimanfaatkan warga membangun hotel, sekolah, dan masjid. ”Itu karena PT GTI selaku pemegang HGB tidak pernah membangun,” katanya.

Tidak hanya merugikan daerah, tapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial. ”Warga yang mendiami lahan bertahun-tahun tidak akan mau diusir begitu saja,” ujarnya.

Kondisi itu menurutnya sengaja dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengambil keuntungan. ”Banyak hotel di sana tidak memiliki izin, tetapi mereka tetap nyetor,” ungkapnya.

Potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) di Gili Trawangan sangat besar. ”Inilah salah satu penyebab PAD sektor pariwisata rendah,” kata Arya.

Ombudsman meminta pemprov segera memutus kontrak PT GTI. ”Dengan masyarakat pemerintah bisa berunding untuk solusinya,” saran Arya.

Pendapat Ombdusman NTB sejalan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK NTB. Berdasarkan pemeriksaan BPK, GTI memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 209 tanggal 24 September Tahun 2004. Jangka waktu berakhirnya 2 Maret 2026.

Hingga kini, PT GTI belum membangun 150 cottage dan fasilitas penunjang. Tapi di atas lahan itu, telah berdiri rumah, hotel, restoran, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Seperti masjid, sekolah dan fasilitas lainnya yang dibangun masyarakat secara swadaya.

Dalam LHP BPK juga terungkap  PT GTI baru membayar royalti sejak 2010 hingga 2018. Total nilai royati yang sudah disetor baru Rp 202,5 juta. Royalti yang dibayarkan setiap tahunnya sama. Padahal pemprov berhak mendapatkan kenaikan royalti setiap lima tahun sekali, maksimal 10 persen.

Akibatnya, pengembangan pariwisata Gili Trawangan tidak optimal.  Timbulnya permasalahan sosial atas penyelesaian tanah yang dikuasai masyarakat. ”Pemprov juga kehilangan potensi penerimaan dengan tidak ada kenaikan royalti,” tertulis dalam LHP BPK.

Alamat Palsu

Hingga saat ini, manajemen PT GTI belum pernah memberikan keterangan apa pun terkait pengelolaan Gili Trawangan.

Lombok Post menelusuri keberadaan perusahaan tersebut. Di website resminya, perusahaan itu beralamat di Jalan Gelatik, Cakranegara, Mataram. Namun tidak tercantum nomor kantornya. Situs itu hanya berisi foto keluarga yang sedang bersantai di Gili Trawangan.

Lombok Post mendatangi alamat di website tersebut. Tidak ada plang nama PT GTI di kawasan itu. Hanya ada satu hotel melati, ruko, dan rumah warga.

Dalam kuitansi setoran PT GTI kepada BPKAD NTB, perusahaan itu beralamat di Jalan Gelatik Nomor 01.  Namun ketika ditelusuri, hanya berupa ruko kosong. Terkunci rapat. ”Tak ada nama perusahaan seperti itu di sekitar sini,” kata Kepala Lingkungan Kampung Jawa Agus Riyadi.

Dia mengaku tidak pernah mendengar PT GTI berkantor di lingkungannya. ”Mungkin salah alamat,” ujarnya.

Selama ini, tidak ada perusahaan yang pernah meminta izin mendirikan kantor di lingkungannya. ”Kalau dihitung alamat rumahnya, berarti masuk di Diamond Foto,” terangnya. ”Sejak tahun 90-an saya tinggal di sini, tapi baru dengar nama GTI,” tambahnya. (ili/arl/r1)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks