alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Merasa Dikriminalisasi, Awan Gugat Polda

MATARAM-Penyidikan pemalsuan surat yang dituduhkan kepada Mahendra Irawan diduga sarat masalah. Penyidik Polda NTB diduga melakukan intimidasi hingga menodongkan senjata api saat proses pemeriksaan, agar dia mengakui tuduhan tersebut.

Kasus yang menjerat Awan, sapaan karib Mahendra Irawan, terjadi medio 2017. Kasus ini ditangani penyidik salah satu Subdit di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB.

Awan dituduh memalsukan kuitansi. Juga tanda tangan atau cap jempol dalam proses jual beli tanah seluas 25 are di Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar).

Saat pemeriksaan, Awan sempat menjelaskan dan menyodorkan sejumlah bukti. Dia membantah telah melakukan pemalsuan seperti yang dituduhkan. Meski demikian, polisi tetap memprosesnya dan menjadikan Awan sebagai tersangka. Setelah itu, Awan ditahan dari 21 Desember 2017 dan berlanjut hingga 13 Februari 2018.

”Kasusnya kemudian naik dan klien kami menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Mataram,” kata kuasa hukum Awan, M Shaufi M Anjani, kemarin (11/3).

Proses persidangan membuktikan bahwa Awan tak bersalah. Majelis hakim yang diketuai Motur Panjaitan membebaskan Awan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Hasil yang sama diperoleh Awan di tingkat kasasi.

”Hakim kasasi memperkuat putusan PN Mataram. Mereka menolak kasasi yang diajukan JPU,” ujar dia.

Hasil sidang, kata Shaufi, menunjukkan adanya upaya kriminalisasi yang dilakukan penyidik Polda NTB kepada kliennya. Mereka melakukan beragam cara untuk menetapkan Awan sebagai tersangka, meski saat itu tidak didapati alat bukti yang cukup.

Bukan itu saja, ketika diperiksa, salah satu oknum polisi berinisial KTM disebut dengan sengaja menodongkan senjata api kepada Awan. Shaufi mengatakan, aksi KTM sempat ditegur rekannya sesama penyidik polisi.

”Aksi itu diduga karena klien kami tidak mau mengaku dan tidak mau menandatangani berita acara penangkapan serta penahanan,” terang Shaufi.

”Bagaimana mau mengakui perbuatan yang memang tidak dilakukan,” tambah dia.

Setelah putusan bebas dari Mahkamah Agung (MA), Awan bersama penasihat hukumnya memutuskan untuk melakukan praperadilan ganti rugi. Yang dipraperadilankan adalah Kapolda NTB.

Selain langkah praperadilan, pihaknya juga akan melaporkan oknum penyidik yang telah melakukan rekayasa kasus. Laporan diberikan kepada Propam Mabes Polri. ”Kita juga laporkan dugaan pidana merampas kemerdekaan orang ke Bareskrim Polri tembusan Kapolri, Irwasum, dan Komnas HAM,” tandas Shaufi.

Terpisah, Kabidhumas Polda NTB AKBP Purnama menanggapi santai praperadilan dari Awan. Menurut dia, praperadilan merupakan hak warga negara. ”Praperadilan itu biasa. Hak dari masyarakat yang diatur dalam KUHAP,” kata Purnama, kemarin.

Hanya saja, Purnama menyebut praperadilan tersebut bisa saja salah alamat. Karena, yang melakukan penyidikan ada penyidik Polda NTB, bukan Kapolda langsung. ”Kecuali di sprindik atas nama Kapolda,” ujarnya.

Disinggung mengenai intimidasi dalam penyidikan, Purnama menilai harus dibuktikan. Pembuktiannya tentu akan dilakukan dalam proses praperadilan ganti rugi yang diajukan pemohon.

”Nanti kita buktikan. Yang pasti, kita belum dapat informasi soal itu, apakah suratnya (praperadilan) sudah masuk ke Bidang Hukum atau belum,” terang dia.

Meski demikian, Purnama menyebut bahwa proses penyidikan tak sesuai aturan, seharusnya dilaporkan saja ke Propam. Bukan justru melalui proses praperadilan setelah perkara pokoknya diputus.

”Kalau tidak terima tindakan penyidik, seharusnya ke Propam,” tandas Purnama.

(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks