alexametrics
Jumat, 25 September 2020
Jumat, 25 September 2020

Terancam Dipecat, Kades Ngadu ke DPRD

PRAYA—Para kepala desa (Kades) di Lombok Tengah, mendatangi gedung DPRD baru di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, kemarin (11/3). Mereka mengeluhkan, pernyataan Pemkab yang mulai menebar ancaman.

        “Masak gara-gara Kades memecat perangkat desa nya, lalu Pemkab serang balik ingin memecat Kades,” keluh Kades Selebung Agus Kusumahadi.

        Pernyataan itu, ungkapnya keluar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setempat. Seharusnya, dinas bersangkutan menjadi orang tua, membimbing, mengarahkan dan memfasilitasi setiap masalah desa. Bukannya, menebar ancaman.

“Kami tidak suka,” tegas Agus dihadapan Ketua DPRD Loteng H Puaddi FT, Kepala Dinas PMD Loteng Jalaludin dan Kepala Dinsos Baiq Sri Hastuti Handayani.

        Bagi Agus, bisa saja Kades bersangkutan memecat perangkat desa nya, karena alasan tidak tunduk dan patuh. Kemudian, ikut berpolitik praktis dalam Pileg 17 April mendatang. Sehingga, dari pada menjadi masalah, maka kenapa tidak Kades memutuskan mata rantai roda pemerintahan desa.

        Karena bekerja dalam satu tim, diakuinya harus seirama, searah dan sejalan. “Bupati saja punya kewenangan, kami juga punya,” sambung Kades Barabali Lalu Ali Junaidi.

        Senada dikatakan Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Loteng Sahim. Ia meminta, agar ada satu aturan yang bisa diterbitkan dewan, untuk melindungi hak dan kewenangan Kades. Karena selama ini, Kades selalu dijadikan kambing hitam. “Kami akan mempertimbangkannya,” cetus Ketua DPRD Loteng H Puaddi FT.

        Yang penting, tambah Puaddi aturan yang dibuat, tidak bertendatangan dengan ketentuan diatas. Sementara itu, Kepala Dinas PMD Loteng Jalaludin, enggan berkomentar terlalu banyak. Intinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan keputusan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

        Yaitu, bebernya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Kemudian, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. “Itu saja, tidak ada yang lain,” kata Jalaludin.(dss/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Catat, Kampanye Undang Massa Bisa Dipidana

Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB telah ditetapkan, kemarin (23/6). Hari ini, para calon kepala daerah tersebut akan melakukan pengundian nomor urut. Kampanye akan dimulai pada 26 September. Seluruh kandidat harus hati-hati berkampanye di masa pandemi. Sebab, mengundang massa dalam kampanye bisa dikenakan pidana.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Tertular Korona di Luar Daerah, Bupati Lotim Sempat Drop

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menjadi kepala daerah pertama di NTB yang positif terinfeksi Covid-19. Pemimpin Gumi Patuh Karya dua periode tersebut menjalani uji usap (swab) pada Senin (21/9) di RSUD dr Raden Soedjono Selong.
Enable Notifications    Ok No thanks