alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Mantan Kades Belo Terjerat Kasus Korupsi DD

TALIWANG-Dana desa (DD) sepertinya menjadi ladang subur bagi okum kades melakukan korupsi. Di tahun ini sudah ada beberapa kades yang ditahan lantaran terlibat kasus korupsi DD di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Terbaru, adalah kasus yang diduga melibatkan mantan kades Belo, Kecamatan Jereweh berinisial Ms. Berkas kasus tersebut bahkan sudah dinyatakan lengkap alias P21.

Mantan kades yang menjabat sejak tahun 2013 sampai 2019 ini diduga menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri. Ms diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan APBDes Belo tahun 2016 lalu sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 524 juta lebih.

Kapolres KSB AKBP Mustofa saat konferensi pers kemarin menjelaskan, berkas tersangka dugaan tindak pindana korupsi DD ini sebelumnya diserahkan Polres KSB ke Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Oleh kejaksaan, berkas tersebut dinyatakan lengkap, sesuai dengan surat Kajari Sumbawa Barat nomor B-56/N.2.16./Ft.1/11/2019 tertanggal 7 November 2019.

“Karena berkasnya sudah dinyatakan lengkap, tersangka kita serahkan ke Lapas Mataram,’’ katanya.

Dalam kasus tersebut, penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres KSB ikut mengamankan sejumlah barang bukti (BB), di antaranya dokumen APBDes Belo Tahun 2016, berkas pencairan DD, alokasi dana desa (ADD) dan bagi hasil pajak tahun 2016. Selain itu, polisi juga ikut mengamankan satu bundel print rekening koran, satu rekening BRI atas nama tersangka sendiri dan laporan pertanggungjawaban Desa Belo Tahun anggaran 2016.

Selain itu, polisi juga mengantongi hasil audit yang dilakukan Inspektorat Provinsi NTB dengan nomor 700/12X/ITSUS-INSP/2019 tertanggal 13 September 2019. Dimana dalam hasil audit tersebut, keuangan negara yang dirugikan akibat ulah mantan kades ini mencapai Rp 524 juta lebih.

Di dampingi Kasat Reskrim AKP Muhaemin, kapolres juga menjelaskan modus dan praktek korupsi yang dilakukan tersangka selama tahun 2016 lalu. Sebagai kepala desa, Ms saat itu menggunakan kewenangannya untuk mengelola sendiri dana tersebut. Ini dilakukan tersangka setelah tiga kali bendahara desa setempat mengundurkan diri. Tiga bendahara yang memegang kas keuangan desa menilai memilih mengundurkan diri, karena melihat sistem pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh oknum kades tersebut tidak sesuai ketentuan.

“Karena melihat ada yang janggal dalam pengelolaan keuangan desa, mereka (bendahara) kemudian mengundurkan diri. Bendahara yang mengundurkan diri ini ada tiga orang,’’ jelasnya.

Karena tidak memiliki bendahara, kades selaku kuasa pengguna anggaran kemudian mengelola dan menguasai anggaran tersebut. Dari sinilah, kemudian semua anggaran itu digunakan kades untuk memperkaya diri sendiri.

“Dalam kasus ini, kades sudah jelas menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga mengakibatkan kerugian negara,’’ paparnya.

Akibat perbuatannya, mantan kades Belo ini dijerat pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) sub a,b ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pindana korupsi dan undang-undang perubahan tentang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001. Tersangka sendiri terancam hukuman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Sebelumnya, penyidikan dalam kasus dugaan korupsi desa Belo ini dilakukan kepolisian berdasarkan laporan polisi nomor LP/134/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Sejak itulah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan kepolisian, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum kades hingga ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolres menambahkan,  terkait dugaan korupsi DD, polisi juga saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap empat desa lain di KSB. Dua desa masih lidik, dua desa lagi saat ini sedang dilakukan cek fisik dan klarifikasi dengan beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kapolres mengingatkan, pengelolaan DD termasuk menjadi salah satu atensi yang akan dilakukan kepolisian.

Hal ini sesuai dengan MoU antara kapolri, mendagri, kejaksaan dan kemendes terkait penggunaan DD. Polri sendiri dilibatkan secara langsung dalam pengawasaan penggunaan DD. Untuk itu, dirinya meminta kepada semua kepala desa berhati-hati dalam mengelola DD. Jika memang mengalami kesulitan dalam penggunaan DD, bisa dikoordinasikan dengan kepolisian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), inspektorat maupun kejaksaan.

“Kita berharap pengelolaan dana desa ini bisa tepat sasaran, tidak disalahgunakan untuk kepentingan dan memperkaya diri sendiri,’’ tambahnya. (far/r4)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Langgar Protokol Kesehatan, Kandidat Bupati Wali Kota Bisa Dipidana

MATARAM-Semua bakal pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada serentak di tujuh Kabupaten/Kota di NTB, mendeklarasikan komitmen dan kesiapan mereka mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. Mereka pun siap menerima sanksi administratif ataupun pidana yang diatur undang-undang.

Empat Hari Razia di NTB, Pelanggar Protokol Korona Capai 1.222 Orang

BARU empat hari operasi yustisi oleh tim gabungan, warga yang terjaring razia masker sudah mencapai 1.222 orang. Sebanyak 30 orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN). Sisanya 1.292 orang masyarakat umum.

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks