alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Jatah Formasi P3K Terancam Hangus

MATARAM-88 Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemkot Mataram terancam hangus. Penyebabnya, daerah yang dipimpin Wali Kota H Ahyar Abduh ini tidak siap dari segi anggaran.

“Ya, anggarannya belum jelas,” kata Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Ahmad Mujahidin, kemarin (13/2).

Diungkapkan, pemkot bukannya tidak berani mengangkat P3K. Namun, anggaran untuk menggaji P3K tidak ada. “Kalau cuma mengangkat kan gampang,” cetusnya.

Formasi P3K untuk Kota Mataram teriri dari tiga bidang. Yakni tenaga guru, kesehatan, dan tenaga penyuluh. “Itu yang totalnya 88 formasi,” terangnya.

Sementara Plh BKPSDM Kota Mataram Taufik Priyono mengaku sudah berkordinasi dengan Pemprov NTB terkait keberadaan P3K.  “Untuk sementara kita sepakati belum ada pengangkatan P3K,” katanya.

Untuk pengangkatan P3K, lanjut dia, akan menunggu kordinasi pemerintah provinsi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Saat ini, ada dua hal yang menjadi permasalahan dalam pengangkatan P3K.

Pertama data base keberadaan guru di Kota Mataram. Karena selama ini, guru SMA/SMK di bawah naungan kabupaten/kota. Namun sejak peralihan SMA/SMK ke pemprov, maka data guru dan pegawai SMA/SMK ada di Pemprov NTB. “Apakah ini akan menggunakan data lama atau terbaru,” terangnya.

Masalah kedua soal ketersediaan anggaran. Apakah akan ada tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat atau tidak. Jika ada, pihaknya meminta untuk segera direalisasikan. Sebaliknya, jika tidak ada, maka pengangkatan P3K ditunda. “Bukannya kita tidak mengangkat, tapi ditunda,” kilahnya.

Taufik  menegaskan, Pemkot Mataram tidak mungkin bisa mengangkat P3K dalam waktu dekat  jika tidak ada anggaran dari pusat. Oleh sebab itu, pemkot harus menunggu APBD Perubahan.

Ditambahkan, saat ini pengangkatan P3K di Kota Mataram belum bisa dilakukan. Bahkan dalam pertemuan bersama BKD Provinsi NTB, pihaknya sepakat tidak akan melakukan pengangkatan P3K sebelum ada kejelasan terkait anggaran. Begitu juga dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana P3K juga belum dikeluarkan. “Syaratnya pun belum bisa kita sampaikan,” tutupnya. (jay/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

ebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks