alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Siap-siap, Ada Mutasi Lagi!

MATARAM-Mutasi pejabat akan kembali dilakukan Pemprov NTB. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) NTB menggelar pertemuan membahas perombakan birokrasi, kemarin (13/2). Rencananya mutasi akan digelar antara Maret dan April, setelah larangan mutasi selama enam bulan dari Kemendagri dicabut 17 Maret mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Fathurrahman menjelaskan, persiapan baru dimulai. Tapi yang jelas mutasi kali ini digelar untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong.

Ia menyebutkan, ada dua eselon II yang kosong yakni Kepala Biro Humas dan Protokol dan Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan (APP) Setda NTB. Selain itu, 40-an orang pejabat eselon III yang akan pensiun Maret mendatang, serta 100 lebih posisi pejabat eselon IV yang akan kosong. “Posisi itulah yang akan kita prioritaskan untuk diisi,” jelasnya.

Mutasi dianggap mendesak karena beberapa UPTD yang baru terbentuk butuh pejabat untuk mengisinya. Salah satunya STIP Banyumulek. Bersamaan dengan pengisian jabatan yang kosong, pemprov juga akan meroling pejabat eselon II yang ada. Tapi hal itu merupakan kebijakan pimpinan, jika sekadar menukar posisi bisa dilakukan kapan saja tanpa panitia seleksi (Pansel). “Baperjakat hanya menyiapkan bahan, baru akan disampaikan kepada pimpinan,” jelas Fathurrahman.

Khusus untuk pengisian Biro Humas Protokol dan Biro APP, harus diangkat melalui serangkaian tes dari pansel. Tim pansel sudah terbentuk dan dalam waktu dekat akan ada pengumuman untuk pendaftaran calon Kepala Biro APP dan Biro Humas. “Pengisian eselon II harus dipansel,” katanya.

Ia menambahkan, pengisian pejabat eselon III akan mempertimbangkan usulan kepala OPD. Tapi tentunya nama-nama yang diajukan akan dicermati terlebih dahulu. Itu untuk mengantisipasi kekosongan di tempat lain, atau tidak ada tempat bagi yang dikeluarkan. “Itu yang akan dicermati para asisten,” ujarnya.

Ketua Baperjakat NTB H Rosiady Sayuti menambahkan, mutasi dilakukan karena ada kebutuhan organisasi. Setelah enam bulan dilantik gubernur bisa melakukan perombakan kapan saja. Tapi tentu melalui prosedur yang benar. (ili/r7)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Bisnis Hidroponik, Bantu Perekonomian Warga Kota saat Pandemi

”Mereka bisa jual sendiri, atau bisa juga bermitra dengan kami. Soal pasar, kami yang carikan,” katanya kepada Lombok Post, Rabu (30/9/2020).

Dilantik Lusa, Kontribusi Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram Dinanti

"Kita mengambil tema meneguhkan semangat kepemudaan untuk Kota Mataram maju dan religius," kata Ketua PDPM Kota Mataram Iskandar.

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks