alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Petugas Kejari Mataram Kembali Lakukan Penggeledahan Kantor Dispar Lobar

GIRI MENANG-Petugas Kejaksaan Negeri Mataram kembali mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Lombok Barat (Lobar), kemarin (13/11). Tim kejaksaan yang datang sekitar pukul 15.00 Wita itu menyita dokumen barang bukti pendukung dari ruang kerja Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi.

Seperti diberitakan koran ini kemarin, Ispan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (12/11) lalu.

Kemarin, delapan orang petugas kejaksaan datang menggunakan mobil jenis Toyota Innova dengan Nomor Polisi DR 1078 DL dan Toyota Kijang Nomor Polisi 1822 SR. Mereka terlebih dulu memasuki ruang Sekretaris Dinas Pariwisata Lalu Sateriadi untuk meminta izin melakukan penggeledahan.

Para petugas kejaksaan ini menunjukkan surat tugas untuk melakukan penggeledahan sehingga Sateriadi tak bisa menolak.

Mereka kemudian masuk ke dalam ruangan Kadispar yang sudah disegel sehari sebelumnya. Keluar dari ruangan itu, petugas membawa dua box berukuran besar. Beberapa dokumen dari ruang kepala dinas dimasukkan dalam box itu.

Para petugas juga memanggil bendahara hingga meminta pegawai Dispar Lobar untuk menyiapkan semua dokumen proyek di Dinas Pariwisata. Baik proyek yang ditender maupun proyek penunjukan langsung.

Setelah sekitar sejam melakukan penggeledahan, para petugas kejaksaan keluar dengan box yang sudah terisi penuh. Mereka juga membawa beberapa kardus dokumen selain box yang sudah terisi.

Pasi Intel Kejari Mataram Agus Taufiqurrahman mengaku kedatangannya untuk melengkapi berkas dokumen barang bukti yang dibutuhkan. “Tadi kami memeriksa di ruang kepala dinas, bendahara sama Kabid saja untuk melengkapi dokumen,” ujar dia kepada wartawan.

Agus mengaku banyak dokumen yang ia sita dari Kantor Dispar Lobar. Namun apa saja rinciannya, akan disampaikan besok setelah memeriksanya secara detail. Ditanya apakah ada proyek lain di Dispar yang kemungkinan dimintai fee oleh Kadispar Lobar, Agus mengaku masih belum bisa memastikan. “Belum bisa menjelaskan karena Kami akan pelajari dulu,” ucapnya lantas masuk ke dalam mobil.

Sementara beberapa pegawai Dinas Pariwisata Lobar yang dikonfirmasi Lombok Post menolak memberikan keterangan. Mereka beralasan Sekda Lobar melalui Asisten II Setda Lobar Hj Lale Priyatni telah memberikan arahan agar pegawai maupun pejabat Dispar Lobar tidak membuat pernyataan kepada wartawan.

“Mohon maaf tadi kami sudah diingatkan sama pak Sekda melalui bu Asisten II untuk tidak membuat pernyataan. Tadi pagi kami upacara sekitar pukul 07.30 Wita sama bu Asisten,” ujar salah seorang pegawai.

Begitu juga dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Lobar Lalu Sateriadi yang mendampingi petugas kejaksaan melakukan penggeledahan. Ia mengaku tak berani memberikan komentar karena sudah diultimatum pimpinan dalam hal ini Sekda Lobar melalui Asisten II Lobar.

“Mohon maaf kami tidak berani membuat statemen. Biar tidak salah. Karena kami sudah diingatkan,” akunya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar Suparlan menjelaskan, pihaknya saat ini masih menunggu surat resmi dari Kejaksaan Negeri Mataram. Kaitannya dengan status tersangka terhadap Kadispar Lobar Ispan Junaidi yang sehari sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Status pak Ispan masih aktif karena tidak ada dasar kami untuk menonaktifkannya,” kata dia.

Namun dugaan pemerasan yang telah dilakukan Kadispar Lobar Ispan Junaidi dikatakan Suparlan bakal masuk kategori sanksi berat penyalahgunaan kewenangan. “Begitu kami menerima surat dari kejaksaan, langsung kami proses. Nanti akan ada proses pemberhentian sementara dari jabatannya, dinonaktifkan,” jelasnya.

Sekda Lobar HM Taufiq juga mengaku pihaknya belum menerima berita acara dari kejaksaan. Pemda Lobar dikatakannya akan langsung mengambil tindakan jika sudah ada kepastian hukum dari pihak kejaksaan. “Begitu dia keluar besok, lusa sudah kami tetapkan Plt. Ketika sudah ada hitam di atas putih,” ucapnya.

Karena di Bulan Desember ini ada sejumlah agenda kegiatan yang bakal dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Sehingga Plt akan segera ditunjuk oleh bupati. Dengan kejadian OTT Kadispar Lobar, Sekda mengaku pihaknya akan sudah mengumpulkan semua kepala OPD agar menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran. (ton/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks