alexametrics
Jumat, 14 Agustus 2020
Jumat, 14 Agustus 2020

BPJS Nunggak, Pelayanan RS Terganggu

MATARAM-Gara-gara BPJS Kesehatan telat bayar klaim, hampir semua rumah sakit (RS) di NTB ngutang. ”Jumlah persisnya tanya ke mereka (BPJS), tapi tembus puluhan miliar,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, Selasa (14/1).

                Dalam catatan dikes, BPJS nunggak bayar klaim sejak Juni 2019. Kondisi itu membuat manajemen rumah sakit berutang ke bank. ”Seperti RS Manambai itu berutang supaya bisa hidup,” katanya.

                Kondisi itu dialami hampir semua rumah sakit daerah di NTB. Kecuali RSUD NTB dan RSJ Mutiara Sukma yang masih stabil.  ”Rumah sakit yang lain utang ke bank untuk bayar ke pihak ketiga,” jelasnya.

                BPJS sudah mulai membayar utang ke rumah sakit mitra sejak Desember. ”Tapi belum 100 persen,” jelasnya.

                Terlambatnya pembayaran klaim BPJS membuat pelayanan terganggu. Sebab obat-obatan medis yang digunakan dibeli ke pihak ketiga. ”Orang bisnis itu kalau terlalu lama diutang tidak mau lagi kasi kita, terus apa kita pakai layani pasien?” jelasnya.

                Dia mencontohkan, obat betadine yang digunakan setiap hari di IGD semua rumah sakit. Kemudian alat-alat kesehatan habis pakai yang digunakan melayani pasien. ”Semua itu harus dibayar,” jelasnya.

Pihak ketiga mitra RS tidak akan mau diutang terus menerus. ”Bayar dulu dong walau sedikit, makanya rumah sakit berutang untuk operasional,” jelasnya.

Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 34 unit. Nasib mereka hampir sama.”Berat, enam bulan loh belum dibayar,” katanya.

Dia berharap triwulan pertama 2020 sisa utang dilunasi. ”Enak juga rumah sakit kan? tidak menanggung beban,” ujar dokter spesialis anak itu.

Bila menuntut perbaikan pelayanan rumah sakit, harus diimbangi pula dengan pembayaran tunggakan klaim. ”Lunasi dulu,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan NTB dr Putu Gede Wawan Swandyana menjelaskan, pembayaran klaim diatur Peraturan Presiden Nomor  82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. ”BPJS hanya punya waktu 15 hari kalender melakukan pembayaran klaim, harus sudah dibayar,” katanya.

Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Hanya saja rumah sakit tidak perlu khawatir. Bila BPJS terlambat membayar bayar klaim, mereka dikenakan denda 1 persen. ”Jadi tidak usah khawatir klaim dan denda kita bayar sekaligus,” katanya.

Misalnya RSUD Kota Mataram mengajukan klaim Rp 10 miliar, maka BPJS akan membayar bersama denda 1 persen. ”Tapi yang jelas klaim Juni, Juli dan sebagian Agustus sudah terbayar,” katanya.

Tahun kemarin klaim terlambat dibayar karena defisit secara nasional. ”Klaimnya juga ke pusat bukan ke cabang lagi,” katanya.

                Terkait jumlah klaim, Wawan belum bisa menyebutkan secara detail. ”Kami harus cek data dulu karena masing-masing rumah sakit beda,” jelasnya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Pasangan Makmur-Ahda Tersandera SK PKB

MATARAM--Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda tersandera SK dukungan dari PKB. Tanpa PKB, pasangan ini kemungkinan besar tak bisa bertarung di Pilkada Kota Mataram.
Enable Notifications.    Ok No thanks