alexametrics
Selasa, 16 Agustus 2022
Selasa, 16 Agustus 2022

BPJS Nunggak, Pelayanan RS Terganggu

MATARAM-Gara-gara BPJS Kesehatan telat bayar klaim, hampir semua rumah sakit (RS) di NTB ngutang. ”Jumlah persisnya tanya ke mereka (BPJS), tapi tembus puluhan miliar,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, Selasa (14/1).

                Dalam catatan dikes, BPJS nunggak bayar klaim sejak Juni 2019. Kondisi itu membuat manajemen rumah sakit berutang ke bank. ”Seperti RS Manambai itu berutang supaya bisa hidup,” katanya.

                Kondisi itu dialami hampir semua rumah sakit daerah di NTB. Kecuali RSUD NTB dan RSJ Mutiara Sukma yang masih stabil.  ”Rumah sakit yang lain utang ke bank untuk bayar ke pihak ketiga,” jelasnya.

                BPJS sudah mulai membayar utang ke rumah sakit mitra sejak Desember. ”Tapi belum 100 persen,” jelasnya.

                Terlambatnya pembayaran klaim BPJS membuat pelayanan terganggu. Sebab obat-obatan medis yang digunakan dibeli ke pihak ketiga. ”Orang bisnis itu kalau terlalu lama diutang tidak mau lagi kasi kita, terus apa kita pakai layani pasien?” jelasnya.

Baca Juga :  Taman Mayura Mataram Diusulkan Jadi Tempat Penangkaran Burung

                Dia mencontohkan, obat betadine yang digunakan setiap hari di IGD semua rumah sakit. Kemudian alat-alat kesehatan habis pakai yang digunakan melayani pasien. ”Semua itu harus dibayar,” jelasnya.

Pihak ketiga mitra RS tidak akan mau diutang terus menerus. ”Bayar dulu dong walau sedikit, makanya rumah sakit berutang untuk operasional,” jelasnya.

Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 34 unit. Nasib mereka hampir sama.”Berat, enam bulan loh belum dibayar,” katanya.

Dia berharap triwulan pertama 2020 sisa utang dilunasi. ”Enak juga rumah sakit kan? tidak menanggung beban,” ujar dokter spesialis anak itu.

Bila menuntut perbaikan pelayanan rumah sakit, harus diimbangi pula dengan pembayaran tunggakan klaim. ”Lunasi dulu,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan NTB dr Putu Gede Wawan Swandyana menjelaskan, pembayaran klaim diatur Peraturan Presiden Nomor  82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. ”BPJS hanya punya waktu 15 hari kalender melakukan pembayaran klaim, harus sudah dibayar,” katanya.

Baca Juga :  Gerindra Belum Tentukan Siapa Wakil Ketua DPRD

Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Hanya saja rumah sakit tidak perlu khawatir. Bila BPJS terlambat membayar bayar klaim, mereka dikenakan denda 1 persen. ”Jadi tidak usah khawatir klaim dan denda kita bayar sekaligus,” katanya.

Misalnya RSUD Kota Mataram mengajukan klaim Rp 10 miliar, maka BPJS akan membayar bersama denda 1 persen. ”Tapi yang jelas klaim Juni, Juli dan sebagian Agustus sudah terbayar,” katanya.

Tahun kemarin klaim terlambat dibayar karena defisit secara nasional. ”Klaimnya juga ke pusat bukan ke cabang lagi,” katanya.

                Terkait jumlah klaim, Wawan belum bisa menyebutkan secara detail. ”Kami harus cek data dulu karena masing-masing rumah sakit beda,” jelasnya. (ili/r5)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/