alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Terdakwa Korupsi Anggaran Satpol PP Kabupaten Bima Divonis 15 Bulan Penjara

MATARAM-Terdakwa Kadrin dan Samsul Bahri mendapat vonis satu tahun tiga bulan penjara, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (15/2). Majelis hakim menilai terdakwa bersalah melakukan korupsi anggaran kegiatan di Satpol PP Kabupaten Bima.

Majelis hakim menilai terdakwa melakukan perbuatan korupsi secara berlanjut. Dari sejumlah pertimbangan hakim, kedua terdakwa dinyatakan bersalah pada Pasal Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b, ayat 2, ayat 3, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dakwaan subsidair JPU.

”Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun tiga bulan penjara kepada terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim Suradi membacakan amar putusan Kadrin dan Samsul Bahri secara terpisah, kemarin.

Menurut hakim, unsur penyalahgunaan kewenangan, yang dilakukan Kadrin, terbukti dalam persidangan. Saat korupsi ini terjadi, Kadrin menjabat sebagai Kasubag TU Satpol PP Kabupaten Bima.

Adapun pertimbangan terhadap Samsul Bahri, hakim menilai terdakwa tidak melakukan kontrol pengeluaran uang saat menjabat sebagai bendahara Satpol PP.

Selain vonis penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa. Masing-masing terdakwa dikenakan denda sebanyak Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama satu bulan.

Majelis hakim kemudian meminta terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara, sebagaimana dalam tuntutan JPU.

Mengenai uang pengganti ini, kedua terdakwa saat proses penyidikan telah menitipkan uang sebesar Rp 100 juta dari Kadrin dan Samsul Bahri sebanyak Rp 90.486.320. Uang tersebut, dalam amar putusan hakim dinyatakan disetor ke negara sebagai pengganti kerugian.

”Uang yang dititip terdakwa ke Kejati Bima agar disetorkan ke kas negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian keuangan negara,” terang Suradi.

Di korupsi ini, kedua terdakwa terbukti melakukan penyimpangan anggaran berupa kegiatan fiktif dan markup. Antara lain, kegiatan operasi pemberantasan perladangan liar dan ilegal loging, operasi penertiban dan pembinaan terhadap pelanggaran perda, serta pencegahan penyakit sosial.

Selain itu, ada juga operasi penertiban PNS, operasi identifikasi, pemetaan daerah rawan trantibum dan pengurangan resiko bencana; pengadaan kain dinas lapangan training; dan pakaian serta baret provost.

Usai putusan dari majelis hakim, Kadrin dan Samsul Bahri menyatakan menerima vonis. Mereka tidak akan mengajukan banding atas putusan tersebut. ”Saya terima putusannya,” kata Kadrin.

Sementara itu, JPU Wayan Suryawan menyebut masih pikir-pikir atas putusan hakim. Ada tenggat waktu selama tujuh hari untuk menyatakan banding atau tidak. ”Kita pikir-pikir dulu,” tandas Suryawan.

(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

15 Ribu Suara Partai Non Parlemen Siap Dukung MUDA

"Kami berterima kasih atas dukungan tiga partai ini kepada kami," ujar HL Makmur Said memberikan apresiasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks