alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

NTB Gak Mau PNS Kerja di Rumah

MATARAM-Para pegawai negeri sipil (PNS) di NTB nampaknya belum cocok kerja dari rumah. Selain belum didukung infrastruktur memadai, budaya kerja dan lingkungan sosial juga belum mendukung. Karena itu, sebaiknya pegawai di NTB tetap masuk kantor seperti biasa.

”Bahkan pegawai lebih senang masuk kantor. Di rumahnya juga belum tentu ada fasilitas,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB H Fathurrahman, kepada Lombok Post, kemarin (15/8).

Rencana pegawai boleh bekerja dari rumah masih sebatas wacana. Hingga saat ini pemerintah daerah belum mendapat petunjuk teknis soal itu. Mereka baru sebatas mendapatkan informasi dari media.

Menurut Fathurrahman, gagasan pegawai boleh bekerja di rumah merupakan gagasan baru dan sesuai perkembangan zaman. Dimana pegawai bisa menyelesaikan tugas dari rumah, sehingga kerja pelayanan pemerintah lebih efektif dan efisien. Pegawai bisa menyelesaikan tugas dengan tepat, tanpa membuang waktu di jalan dan pemerintah bisa melakukan penghematan anggaran.

Tapi pola seperti itu sangat cocok diterapkan di ibu kota seperti Jakarta dan kota besar lainnya. Sebab, pegawainya setiap hari pulang dan pergi berhadapan dengan kemacetan. Namun berbeda dengan kondisi di NTB, para pegawai di Lombok dan Sumbawa tidak punya masalah soal akses ke kantor. Pegawai bisa ke kantor tepat waktu dengan lancar.

”Kalau ke kantor kan koordinasi bisa lebih mudah dengan bekerja di satu tempat,” jelasya.

Dengan membolehkan PNS bekerja dari rumah, pemerintah juga belum siap dari sisi perangkat sistem untuk mengukur kedisiplinan. Pola seperti itu diterapkan di negara-negara maju karena mereka sudah punya sistem yang mendukung.

”Di negara-negara maju yang sudah punya sistem proteksi maju, kalau kita di sini siapa yang akan mengawasi?” katanya.

Artinya ketika kebijakan itu diterapkan se-Indonesia, pemerintah daerah mau tidak mau harus mengikuti. Namun, sebelum wacana itu direalisasikan, harus pula disiapkan sistem, standar operasional prosedur, sistem pengawasan, hingga target-target kerja wajib diperjelas.

Kebijakan kerja di rumah juga tidak bisa diterapkan bagi seluruh pegawai. Banyak layanan yang tetap membutuhkan kehadiran pegawai di tempat. Seperti guru, penyuluh, pelayanan kesehatan, pelayanan lainnya.

”Guru dan petugas rumah sakit tidak mungkin melayani dari jauh, dia harus tatap muka,” katanya.

Pegawai yang memungkinkan bekerja dari rumah hanya pegawai–pegawai bagian administrasi yang tidak membutuhkan kehadiran pegawai langsung. Termasuk pegawai perencanaan pembangunan.

“Tapi itu pun hanya cocok di kota besar, kalau NTB belum pantas,” kata Fathurrahman.

Dikatakan, tidak ada yang mengganggu pegawai bekerja ke kantor. Sebab akan sangat sulit mengatur kedisiplinan pegawai. ”Masalah displin saja di daerah masih masalah,” katanya.

Terpisah, Penjabat Sekda NTB H Iswandi mengatakan, soal PNS bekerja di rumah ini memang masih sebatas wacana. Belum ada kepastian apakah akan dilaksanakan atau tidak. Bila sudah menjadi kebijakan, pemerintah daerah pasti akan menyesuaikan diri.

”Ini baru rencana, kita lihat saja nanti,” katanya.

Saat ini NTB memiliki 14 ribu orang lebih PNS. Sebagian besar merupakan tenaga guru dan pelayanan kesehatan. Mereka memberikan pelayanan dengan tetap muka langsung. Jumlah pegawai itu berpotensi bertambah, sebab Oktober mendatang pemerintah pusat akan kembali membuka formasi CPNS.

Sekretaris BKD Yus Harudian Putra menyebutkan, jumlah formasi yang diusulkan Pemprov 800 formasi. Terdiri dari 500 CPNS dan 300 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Terdiri dari 385 formasi guru, 295 formasi tenaga kesehatan, jabatan fungsional tertentu 100 formasi, dan jabatan pelaksana 20 orang.

Fleksibel Bekerja

Rencana para PNS bekerja di rumah ini sendiri diungkapkan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rencana ini mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0. Kemenpan RB memastikan saat ini sedang membuat rencana agar PNS bisa bekerja lebih fleksibel, tidak melulu di kantor.

“Ciri-ciri ASN 4.0 itu lebih jeli, lebih akurat, lebih cepat nanti ada fleksibilitas dalam kerja,” ujar Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Merdeka Barat.

“Jadi kami sedang rencanakan itu, kerja dari rumah bisa, kerja dari ujung sana juga bisa, nanti diatur bagaimana aturannya,” kata dia menambahkan.

Dikatakannya, fleksibilitas kerja dinilai menjadi hal penting menyusul akan terjadinya perubahan besar profil PNS pada 2024 mendatang. Saat itu, diperkirakan separo PNS di Indonesia merupakan generasi yang sangat melek teknologi. Layanan masyarakat pun nantinya bisa terbantu dengan kehadiran teknologi. Misalnya, tanda tangan dokumen untuk keperluan birokrasi tidak perlu seorang pejabat menandatangai satu per satu dokumen. Namun bisa dilakukan dengan tanda tangan digital sehingga prosesnya bisa lebih cepat.

Untuk menyambut PNS 4.0 itu, pemerintah sudah memulainya dengan proses rekruitmen PNS yang menggunakan sistem komputer atau internet. Dari hasil seleksi beberapa tahun itu, kata Setiawan, pemerintah sudah memiliki 572.000 pegawai yang melek teknologi. Adapun jumlah total ASN saat ini mencapai dari 4,3 juta orang.

Selain soal fleksibilitas kerja, perubahan juga mungkin terjadi dari sisi remunerasi PNS. Sebab, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sudah menyusun 8 usulan dalam upaya membangun manajemen talenta ASN di Indonesia. Salah satu usulannya yakni membuat single salary atau penggajian tunggal untuk remunerasi PNS. Hal ini dinilai penting agar gap gaji PNS antar kementerian dan lembaga tidak ada lagi.

Single salary alias penggajian tunggal adalah penetapan besaran gaji tidak didasarkan pangkat dan golongan. Melainkan penilaian kinerja. Tanpa single salary, menajemen talenta PNS dinilai akan sangat berat terbangun. Sebab, sistem ini memungkinkan PNS bertalenta dari satu lembaga dimutasi atau dipindahkan ke lembaga lain.

“Karena kalau saya misal pindah kementerian itu merasa gajinya lebih kecil, enggak bisa, padahal perlu,” kata Deputi II KSP Yanuar Nugroho secara terpisah.

Namun, detil skema single salary untuk PNS belum dijelaskan oleh KSP. Ini termasuk apakah berupa penyeragaman gaji dan tunjangan seusai tingkatan jabatan atau tidak. Single salary juga akan disertai kebijakan lain. KSP mengusulkan perubahan materi-materi diklat PNS agar lebih sejalan dengan industri 4.0.

Saat ini, gap remunerasi PNS tidak hanya terjadi di tingkat pusat namun juga di daerah. Hal ini terjadi karena belum adanya aturan yang bisa dijadikan patokan pemerintah daerah untuk mengatur besaran remunerasi PNS daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu, Kemenpan RB menilai perlu adanya peraturan pemerintah yang mengatur terkait pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas untuk ASN sehingga bisa menjadi acuan Pemda.

Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir single salary justru mengembalikan anggapan PGPS atau Pintar Goblok Penghasilan Sama.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto di tempat berbeda mengungkapkan, pihaknya justru menilai adanya batas bawah gaji PNS lebih penting dibandingkan kebijakan single salary yang dimunculkan oleh KSP.

Bila konsep single salary berupa penyeragaman remunerasi PNS pada tingkatannya sama, maka akan menjadi beban untuk lembaga atau pemda yang kemampuan keuangannya berbeda-beda. Apalagi nantinya, ungkap dia, ada rencana uang pensiun PNS akan berbasis dari take home pay. Meski begitu, baik fleksibilitas maupun single salary PNS baru sekedar rencana dan usulan. Perlu waktu untuk menggodok dua hal tersebut sebelum mengambil keputusan.

Bukan Hal Baru

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menegaskan, pegawai negeri sipil bisa kerja di rumah bukanlah hal baru. Dia mengatakan, PNS di negara lain bisa bekerja di rumah untuk mempermudah pekerjaan. Selain itu, keistimewaan itu diberikan pada PNS berprestasi.

“Itu adalah untuk memudahkan menyelesaikan pekerjaan sekaligus PNS-PNS yang punya prestasi,” kata dia.

Hal tersebut ditekannya, sudah puluhan tahun dilakukan negara-negara maju. Bagi aparatnya yang punya prestasi bagus dalam satu minggu diperbolehkan bekerja satu rumah di rumah, tapi bekerja.

“Ini teknologi sekarang,” kata Syafruddin di kantornya Jakarta, kemarin (15/8).

Tidak hanya di rumah, pekerjaan bisa dilakukan di luar kantor seperti di mal. Namun, dia menegaskan, itu hanya contoh di negara lain.

“Itu bukan di kita, saya contohkan, di negara maju itu, ini bukan barang baru,” katanya. Negara-negara tersebut memang sudah canggih teknologinya. Bahkan, sambil jalan di atas mobil macet, para PNS di sana bisa bekerja di mobil.

Meski diakui masih sebatas wacana, namun kata Syafruddin, desakan untuk memberlakukan hal tersebut sudah ada. Ini lantaran Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Di mana pada 2030, sebanyak 62 persen penduduk Indonesia akan berada pada usia produktif. (ili/kus/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Paling Sering Dibaca

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.
Enable Notifications    Ok No thanks