alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Protes Warga Tak Mempan, Dewan Siap Paparkan Hasil Kunker

MATARAM-Keberangkatan anggota DPRD NTB tidak bisa dicegah. Tiket kunjungan ke luar negeri (kunker) kadung dibeli. Para anggota dewan tetap melenggang pergi.

Penolakan rakyat melalui petisi dianggap angin lalu. Begitupun marah-marah H Rachmat Hidayat dan larangan kader PDIP ikut serta, ada yang tak mematuhi. Salah satu yang tetap berangkat Ruslan Turmuzi.

“DPRD perlu menjelaskan urgensi kunjungan itu pada publik,” kata Pengamat Politik dari UIN Mataram Agus.

Keberangkatan anggota dewan itu, telah menyisakan kebisingan di daerah. Banyak yang melihat urgensi kunjungan itu lemah. Sebab dilaksanakan di waktu yang tidak tepat.

Beberapa alasan kunjungan itu dinilai tidak perlu antara lain, persoalan daerah yang belum tuntas, seperti kebencanaan. Lalu, defisit anggaran di APBD perubahan 2019 sekitar Rp 95 miliar tapi malah dipakai kunker menghabiskan Rp 3,5 miliar.

Terakhir, kunker dilaksanakan saat para anggota dewan ini menyisakan waktu beberapa minggu, sebelum lengser. Inilah yang akhirnya membuat kunker itu dinilai tak lebih hanya pelesiran. Sehingga, ada pula yang menutut agar uang rakyat dikembalikan.

Namun Agus menilai, melarang anggota dewan pergi dengan berbagai alasan itu tidak cukup. Sebab pada dasarnya dewan tidak melanggar aturan apapun.

“Mereka berangkat sebagai institusi negara bukan sebagai pribadi-pribadi,” imbuhnya.

Menurutnya, hasil dari kunjungan itu akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Bahan membuat kebijakan yang sifatnya mengikat eksekutif sebagai implementator dan administrator publik.

Jika ada yang mengaitkan kepergian dewan, menandai empati mereka lemah pada a keadaan daerah, Agus tak sepenuhnya setuju. Kepergian itu, tentu bisa dimanfaatkan untuk menyerap ilmu. Bagaimana negara lain, mengatasi bencana alam dengan cepat dan tepat.

“Jadi sepulang kunker bisa dipamerkan referensi penanganan,” ujarnya.

Agus menyarankan agar anggota dewan yang telah pulang segera membuat agenda. Memaparkan hasil kunker ke luar negeri. Jangan sampai masyarakat, menganggap mereka hanya jalan-jalan saja di akhir jabatan.

“Kalau penjelasannya masuk akal, saya kira masyrakat bisa menerima,” tandasnya.

Sementara itu, politisi PPP NTB Nurdin Ranggabarani yang ikut dalam rombongan ke Belanda, melalui layanan pesan whatsapps mengaku siap memaparkan hasil kunker. Menurut dia, ada banyak referensi yang bisa jadi gagasan membangun daerah.

“Tunggu saya pulang,” kata Nurdin.

Sekalipun dilaksanakan di akhir periode DPRD NTB 2014-2019, tidak mengurangi urgensi dari kunker. Perjalanan dan pengalaman di luar negeri beberapa hari, bisa jadi bahan membangun daerah.

Insya Allah bermakna manfaat bagi NTB,” terangnya.

Tinggal pemerintah provinsi atau kabupaten/kota mau atau tidak, mengadaptasi hal-hal yang positif di Belanda. Belanda telah membuktikan bagaimana pembangunan mereka, membawa kemaslahatan bagi rakyat.

“Kita mau atau tidak,” tadasnya. (zad/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.
Enable Notifications    Ok No thanks