alexametrics
Minggu, 9 Agustus 2020
Minggu, 9 Agustus 2020

Duh, Rp 423,1 Miliar Dana Jadup Tidak Cair Tahun Ini

MATARAM-Dana bantuan jaminan hidup (jadup) tahap II bagi korban gempa dipastikan tidak cair tahun ini. ”Kami akan berusaha dengan semua pihak agar mendapatkan dana itu,” kata Kepala Dinas Sosial NTB Hj Wismaningsih Drajadiah, Minggu (15/12).

Dana tersebut dipastikan tidak ada tahun ini, setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak usulan Kementerian Sosial (Kemensos) atas jadup II senilai Rp 423,1 miliar. Harusnya, akhir tahun ini bantuan bagi 705.206 jiwa korban gempa itu cair.

Wismaningsih menjelaskan, pemprov tengah berupaya mendapatkan dana itu. ”Sekarang belum ada perkembangan terbaru,” katanya.

Selain berusaha melobi pemerintah pusat, dukungan politik dari anggota DPR RI di Jakarta menurutnya penting. ”Kami harapkan bisa membantu,” katanya.

Dukungan secara politik penting agar aspirasi tersebut menjadi perhatian para penentu kebijakan. ”Mungkin harus seperti itu,” ujarnya.

Proses di pemerintah daerah hingga ke Kemensos sebenarnya sudah selesai. Validasi data penerima beberapa kali dilakukan. ”Tinggal keputusan pusat saja,” katanya.

Dana bantuan itu menurut Wisma harus dicairkan, bila tidak, masyarakat yang sudah didata akan menagih janji tersebut. Jumlahnya memang besar, tapi pemda mendata sesuai jumlah korban yang terdampak. ”Baik korban rumah rusak sedang, ringan dan berat masuk semua,” katanya.

Bila diminta validasi ulang, pemprov belum berpikir akan mengurangi jumlah korban penerima bantuan. ”Kita belum berpikir seperti itu, karena sudah semua proses dilalui,” katanya.

Meski begitu, Wisma tidak mau pemerintah pusat dan daerah terkesan saling lempar dan menyalahkan. ”Kita akan upayakan yang terbaik,” katanya.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Dirjen Linjamsos, Kementerian Sosial Rachmat Koesnadi saat ditemui di Mataram menjelaskan, Kemensos sudah mengusulkan dana jadup II sesuai usulan gubernur NTB. ”Kementerian Keuangan memberikan balasan belum bisa dipenuhi,” jelasnya,

Dia belum tahu pasti penyebab permintaan tidak bisa dipenuhi. Tapi kemungkinan karena permintaan dananya terlalu besar. Meningkat signifikan dibandingkan jadup tahap I. ”Mungkin agak mengagetkan kementerian keuangan,” katanya.

Besarnya dana yang diusulkan membuat Kemenkeu belum sanggup membayar. ”Kalau Kemensos sebagai pelaksana siap saja membayar,” jelas dia.

Dia membandingkan, bencana di Palu, Sulawesi Tengah saja dengan bencana lebih besar hanya mendapat jadup Rp 43,2 miliar. ”NTB ini seribu persen, mungkin agak mengagetkan,” katanya lagi.

Tahun depan, Kementerian Sosial hanya mengalokasikan dana jadup sebesar Rp 70 miliar. ”Itu dipakai untuk se-Indonesia,” jelas dia.

Meski begitu, harusnya Kemenkeu bisa mengalokasikan dana tersebut. ”Tapi kami gak tahu ya kenapa Kemenkeu belum bisa menganggarkan itu,” ujarnya.

Dia menyarankan, pemerintah daerah mendata ulang korban yang berhak menerima bantuan. ”Mungkin korban rumah rusak ringan juga dimasukkan sehingga anggaran jadi membengkak,” katanya.

Terpisah, anggota DPR RI dapil NTB H Johan Rosihan mengaku belum mendapatkan informasi detail terkait persoalan tersebut. Dia juga belum ada komuniksi dengan pemprov soal itu. ”Belum mengerti saya sebab belum ada data riil yang kami terima,” katanya.

Di sisi lain, dari 222.530 rumah rusak, yang sudah selesai dibangun 125.497 unit atau 56,40 persen. Sisanya 28,24 persen atau 62.832 unit dalam proses pembangunan. ”Progresnya terus kita genjot ,” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB H Ahsanul Khalik.

Sementara untuk dana bantuan, dari Rp 5,5 triliun yang dicairkan pusat, Rp 5,2 triliun sudah ditransfer ke rekening masyarakat. Jumlah yang ditransfer ke rekening pokmas Rp 4,8 triliun. Sisanya Rp 323,9 miliar. ”Ini yang terus kami dorong supaya cepat ditransfer ke rekening pokmas,” katanya.

Selain itu, ada Rp 378 miliar lebih masih di rekening BPBD. ”Ada yang memang sisa dana karena (data) anomali dan tidak bisa dipakai seperti BPBD Kota Mataram,” katanya.

Dengan progres tersebut, BPBD akan mengusulkan perpanjangan masa transisi yang berakhir 31 Desember mendatang. Hal itu sesuai permintaan lima kabupaten dalam rapat evaluasi beberapa waktu lalu. ”Hanya Mataram dan KSB kita upayakan tuntas akhir tahun ini,” katanya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dewan Lombok Barat Minta Pekerja Hiburan Malam Jalni Rapid Test

Antisipasi penyebaran covid di tempat hiburan malam bisa lebih ketat. DPRD Lombok Barat (Lobar) mengusulkan para pekerja hiburan malam untuk dirapid test. ”Ini juga masuk bagian protokol kesehatan,” kata Ketua DPRD Lobar Hj Nur Hidayah, Jumat (7/8)

Fitch Ratings Indonesia Naikkan Peringkat Bank Bukopin Jadi AA-

Peringkat Nasional Jangka Panjang Bank Bukopin dinaikkan menjadi ‘AA-(idn)’ dari ‘BBB+(idn)’

Mata Air Lombok Utara Hanya Tersisa 77 Titik

Pemerintah KLU mencatat jumlah mata air potensial hanya tersisa 77 titik. Angka potensial itu terdeteksi sangat minim, dibandingkan total 238 mata air yang sebelumnya ada.

NTB Tuan Rumah Festival Ekonomi Syariah 2020

Provinsi NTB terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) atau Festival Ekonomi Syariah Indonesia ke-7 tahun 2020. ”Provinsi NTB sekaligus menjadi koordinator penyelenggaraan festival tahun ini,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam pembukaan ISEF 2020 secara virtual, Jumat (7/8).

Layangan Nyangkut Ganggu Jaringan Listrik Lombok

MATARAM-Akhir-akhir ini layang-layang kerap mengganggu aktivitas warga. Layangan putus banyak nyangkut di jaringan listrik PLN. Akibatnya listrik harus dipadamkan. ”PLN mencatat beberapa kali gangguan listrik yang disebabkan oleh layang layang,” kata Manager PLN UP3 Mataram Dony Noor Gustiarsyah, Jumat (7/8).

Tahun ini NTB Butuh Rp 8,3 Miliar Tangani Kekeringan

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dana penanganan kekeringan tidak pernah sedikit. Tahun ini, BPBD NTB kembali mengusulkan dana hingga Rp 8,3 miliar lebih untuk atasi bencana kekeringan. ”Ini sedang kami usulkan mudahan dananya tersedia,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi, Jumat  (7/8).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Peredaran Gelap Tramadol di Gomong Mataram, Lima Orang Ditangkap

Tim Satnarkoba Polresta Mataram menggerebek rumah pengedar obat-obatan daftar G di Gomong, Mataram, Rabu (5/8). Sebanyak lima orang ditangkap. ”Dua pembeli, satu perempuan sebagai  penyedia, dan dua penjual,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson usai penggerebekan.

TGB Dukung Mohan, Bang Zul Jagokan Selly di Mataram

Jika Bang Zul (panggilan akrab H Zulkieflimansyah) mendukung pasangan Hj Putu Selly Andayani-TGH Abdul Manan (paket Salaman). Maka tidak dengan TGB. Pria yang berkuasa selama 10 tahun di NTB itu memilih mendukung pasangan H Mohan Roliskana-TGH Mujibburahman (pasangan Harum).

Idola Baru Wisatawan, Bukit Pal Jepang Terapkan Sistem Booking Online

Begitu dibuka, Bukit Pal Jepang Desa Sapit, Kecamatan Suela, jadi incaran wisatawan. Dalam sebulan, bukit dengan ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut itu sudah didaki 3.550 wisatawan. Ibarat tengah berpuasa, inilah waktunya berbuka, setelah selama pandemi Covid-19 menahan dahaga akan sepinya wisatawan.
Enable Notifications.    Ok No thanks