alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Masa Depan Pertembakauan NTB (1)

PROVINSI NTB, khususnya Pulau Lombok, adalah penghasil tembakau Virginia terbesar di Indonesia. Dari sekitar 140.000 ton kebutuhan tembakau Virginia di Indonesia, 40.000 ton dipenuhi oleh petani lokal, dan sekitar 80 persen pemenuhannya berasal dari Pulau Lombok. Potensi pengembangan tembakau Virginia di Pulau Lombok pun masih cukup luas. Luas lahan tembakaunya mencapai 58.500 hektare, namun baru 25.000 hektare (sekitar 43 persen) yang terpakai. Ini berarti, pengembangan penguasaan tembakau Virginia di Pulau Lombok masih sangat mungkin dilakukan untuk menghemat devisa negara (karena tidak perlu mengimpor), sekaligus untuk memberdayakan  masyarakat Lombok.

Hal itu terungkap dalam focus group discussion (FGD) bertajuk “Masa Depan Pertembakauan NTB” yang digelar di Hotel Santika, Mataram, Senin (14/10) lalu. Hadir sebagai pembicara utama dalam FGD tersebut antara lain Dr Ir Muhammad Siddik dan Dr Ir Tajidan (keduanya dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram), Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB Sahminudin, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Ir Husnul Fauzi, MSi, dan Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU NTB Kamarullah. FGD yang diprakarsai Lombok Post tersebut juga dihadiri sejumlah pemimpin redaksi media di NTB.

Dr Ir Muhammad Siddik mengungkapkan bahwa komoditas tembakau masuk pada katagori padat karya dan padat modal. “Dalam 1 hektare luas lahan dibutuhkan dana sekitar Rp 50 juta. Tenaga kerja yang terserap selama 5-6 bulan sekitar 50 hari kerja orang (HKO),” katanya. Secara keseluruhan, jumlah petani dan pengoven tembakau yang terserap mencapai 20.000 orang dan menyerap tenaga kerja sekitar 156.000 orang.

Selain itu, dari rata-rata Rp 44 juta pendapatan rumah tangga per tahun, sekitar 56 persen bersumber dari usaha tani tembakau, 16 persen dari usaha tani padi, 3 persen dari kegiatan pertanian lain, 20 persen dari luar pertanian, dan 5 persen dari luar hasil kerja.

Sifat tanaman tembakau yang sangat hemat air membuatnya bisa dibudidayakan di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan air (Lombok Tengah dan Lombok Timur bagian selatan), yang lahannya jarang dimanfaatkan di musim kemarau. Artinya, pengembangan komoditas tembakau telah mampu meningkatkan intensitas dan produktivitas lahan dan tenaga kerja yang sebelumnya banyak menganggur pada musim kemarau.

Selain itu, keberadaan pertanian tembakau juga mengurangi angka kriminalitas di sejumlah wilayah di Pulau Lombok. Semula, karena tidak ada pekerjaan, banyak warga yang melakukan tindak kriminal. “Setelah adanya lahan pertanian tembakau, warga memiliki pekerjaan dan meninggalkan tindak kriminal mereka,” ungkap Dr Tajidan.

Peran komoditas tembakau bagi masyarakat Lombok dan NTB secara umum juga dapat dilihat dari jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima dari pemerintah pusat. Jika di tahun 2010, DBHCHT yang diterima sekitar Rp 119 miliar, pada tahun 2019 sudah mencapai sekitar Rp 295,6 miliar. Dana ini tidak hanya diperuntukkan bagi daerah penghasil tembakau di Pulau Lombok, tapi untuk semua kota/kabupaten se-NTB.

Semua informasi tersebut menempatkan tembakau sebagai komoditas yang sangat penting bagi NTB dan Pulau Lombok secara khusus.

Ancaman Tembakau Lombok

Namun, rencana pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan harga jual enceran (HJE) sebesar 35 persen per 1 Januari 2020 menimbulkan ancaman tersendiri bagi komoditas ini. Ketua APTI NTB Sahminudin, memperkirakan kenaikan cukai ini akan berdampak pada petani lantaran serapan industri akan hasil panen petani tembakau terancam berkurang. Besaran kenaikan cukai hendaknya dihitung kembali dengan mempertimbangkan nasib petani tembakau, khususnya di Pulau Lombok.

Kalau upaya mengurangi konsumsi rokok menjadi alasan utama tingginya kenaikan tarif cukai dan HJE, yang artinya akan mematikan industri tembakau, Sahminudin mempertanyakan komoditas penggantinya. “Apakah lahan yang ada di Pulau Lombok sesuai dengan komoditas pengganti tembakau?” katanya. Lantas, apakah nilai ekonominya sebanding dengan tembakau? Apakah ada jaminan pasar akan menyerap komoditas pengganti ini? Bagaimana masyarat Lombok, yang secara turun temurun sudah bertani tembakau, mengubah tradisi tadi?

Hal senada juga disampaikan Ketua LBM PWNU NTB Kamarullah. “Jika ada pihak-pihak yang terzalimi akibat kenaikan cukai tembakau, maka mereka tidak lain adalah petani dan buruh tani yang notabene masyarakat kecil, khususnya Nahdliyin. Tembakau sudah mengangkat harkat hidup dan mensejahterakan warga di Lombok. Kebijakan cukai harus memperhatikan kemaslahatan rakyat,” katanya.

Para peserta FGD pun sepakat meminta Pemprov NTB untuk ikut menyuarakan kepentingan petani tembakaunya ke tingkat nasional. Salah satu yang harus disampaikan adalah agar kenaikan cukai dan HJE yang tidak terlalu tinggi (eksesif). Sebaiknya kenaikan cukai disesuaikan dengan rata-rata kenaikan selama ini (historical average increase), yang berada di kisaran 10 persen – 11 persen.

Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Tengah sudah menyuarakan permohonan kenaikan cukai yang wajar, tidak eksesif, demi kepentingan petani tembakaunya. Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah provinsi yang menjadi sentra tembakau penting bagi Indonesia. Gubernur NTB Zulkieflimansyah harus ikut ambil bagian dalam menyuarakan kepentingan petani tembakaunya bila masih mengakui tembakau sebagai komoditas strategis bagi NTB. (*/r1)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks