alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Polda Usut Pemotongan Dana PKH

MATARAM-Satgas bansos Polda NTB menelusuri dugaan pemotongan bantuan Penerima Keluarga Harapan (PKH). Pemotongan terjadi di beberapa daerah diduga dilakukan perbankan, yang bertindak selaku pihak ketiga dalam proses pencairan bantuan.

Wakapolda NTB Brigjen Pol Tajuddin mengatakan, jajarannya masih menyelidikan dugaan tersebut. Tim berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) terkait dugaan pemotongan yang dilakukan pihak bank.

Informasi yang diterima kepolisian, nominal pemotongan mencapai Rp 10 ribu. Pemotongan dilakukan dengan dalih sebagai biaya administrasi. Padahal, dalam petunjuk pelaksanaan dan teknis PKH, biaya administrasi tak boleh lebih dari Rp 2.500.

”Kita selidiki sambil komunikasi dengan Dinsos,” kata Tajuddin.

Keterkaitan dengan Dinsos, jelas Tajuddin, untuk mengetahui apakah administrasi sebesar itu diperbolehkan. Jika tidak boleh, kepolisian akan menegur pihak bank. Tak menutup kemungkinan, perbankan akan dipanggil untuk diklarifikasi.

”Kalau benar, kita tegur dan panggil pihak bank. Itu bisa ditindak kalau memang tidak sesuai aturan,” terang dia.

Tajuddin menegaskan, dalam pencairan PKH telah diatur untuk tidak dilakukan pemotongan. KPM harus menerima utuh dana bantuan, yang sudah diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial.

Mengenai langkah kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan pemotongan, disebut Wakapolda sebagai kewajiban dari satgas bansos. Ada empat tugas pokok yang menjadi kewenangan satgas bansos.

Antara lain, membantu melakukan pendataan; pengamanan pendistribusian; penyebarluasan informasi mengenai bansos; dan langkah penegakan hukum.

Nah, penyelidikan untuk dugaan pemotongan, kata Wakapolda, masuk pada poin keempat dari tugas satgas. ”Semangatnya itu agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kalau ada penyimpangan, kita hantam (tindak, Red),” tegas Tajuddin.

Tajuddin menerangkan, satgas bansos sudah dibentuk hingga tingkatan polres. Karena itu, penindakan tidak saja bisa dilakukan satgas yang ada di Polda NTB. Kepolisian yang bertugas di Polsek, juga diwajibkan untuk bergerak apabila menemukan dugaan penyimpangan.

”Semua sama kewenangannya. Kita juga berharap masyarakat bisa langsung melapor kalau memang terjadi pemotongan. Dan, itu pasti ditindaklanjuti satgas,” pungkas dia.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Banyak Manfaat, Petani di Mataram Justru Enggan Terima Kartu Tani

”Ketika daftar, dia berada di titik lahan A dengan luas sekian. Namun, ketika kartu ini keluar, dia sudah mutasi nyewa lahan lain dengan luas berbeda,” jelasnya, Selasa (29/9/2020).

Bisnis Hidroponik, Bantu Perekonomian Warga Kota saat Pandemi

”Mereka bisa jual sendiri, atau bisa juga bermitra dengan kami. Soal pasar, kami yang carikan,” katanya kepada Lombok Post, Rabu (30/9/2020).

Dilantik Lusa, Kontribusi Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram Dinanti

"Kita mengambil tema meneguhkan semangat kepemudaan untuk Kota Mataram maju dan religius," kata Ketua PDPM Kota Mataram Iskandar.

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks