alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Faisal Dituntut Lima Tahun Penjara

MATARAM-Mantan analis kredit BPD NTB unit usaha syariah Cabang Dompu,  Faisal, dituntut lima tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga membebankan Faisal membayar uang pengganti sekitar Rp 1,4 miliar.

JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu Koko Roby mengatakan, terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair. Yakni, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf a,b ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

”Perbuatan terdakwa menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” kata Koko membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin (18/2).

Koko kemudian meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama lima tahun. Jaksa juga menuntut Faisal membayar denda  Rp 100 juta subsidair empat bulan kurungan.

Selain itu, JPU memerintahkan terdakwa membayar uang pengganti Rp 1.425.629.300. Apabila tidak dibayar, harta benda Faisal akan disita  untuk menutupi uang pengganti kerugian negara.

”Jika tidak cukup (harta benda), maka diganti pidana penjara selama satu tahun enam bulan,” terang jaksa.

Uang pengganti muncul akibat dugaan korupsi Faisal yang melakukan kredit fiktif. Mengacu audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada sekitar 14 kredit yang bermasalah. Jumlah tersebut  tertuang dalam isi dakwaan JPU.

Penyimpangan kredit tersebut disangkakan pada Faisal dan  Hafid dengan rentang waktu 2013 hingga 2015. Hafid diketahui merupakan kepala cabang unit syariah Dompu yang menjabat sejak Juni 2012 hingga 2016.

Ketika perkara bergulir di persidangan, muncul penyimpangan kredit lain yang dilakukan Faisal. Total ada 8 kredit fiktif yang dilakukan terdakwa. Rinciannya, empat kredit berdasarkan hasil pemeriksaan SPI (sistem pengendalian internal) dan empat lainnya dari temuan pimpinan bank, Hafid.

Total terdapat 22 kredit fiktif yang dilakukan terdakwa. Tetapi, dalam tuntutannya, JPU hanya memasukkan 21 permohonan kredit saja. Dari jumlah tersebut, muncul kerugian negara sebanyak  Rp 1.425.629.300.

Koko mengatakan, sebelum menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan.  Salah satunya, iktikad baik terdakwa mengembalikan kerugian negara dengan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan miliknya.

”Terdakwa juga menyesal dan berterus terang mengakui perbuatannya,” kata Koko.

Sementara itu, penasihat hukum Faisal, Abdul Hanan merespons tuntutan jaksa dengan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi. ”Sidang berikutnya kita bacakan pleidoi,” ujar Hanan singkat.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

ebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks