alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Demi Meratus, Ribuan Orang di Kalsel Bersama-sama Menulis Surat ke Presiden

Ada yang menulis surat dalam bahasa formal, ada pula dengan gaya puitis. Di luar persoalan tambang dan kelapa sawit, ada juga yang curhat tentang harga karet dan jalanan rusak.

WAHYU RAMADHAN, Barabai

=========================

GADIS kecil itu menoleh ke sang bapak yang menemani di samping. Berbincang sebentar, lalu kembali menekuri kertas di hadapannya. Tangan kanannya menggenggam pulpen hitam.

Matahari belum lagi tinggi, masih sekitar pukul 06.30 Wita, pada Minggu lalu itu (17/3). Tapi, di sekeliling Nadine Oriana, gadis tersebut, dan sang bapak, Helmi Riadi, sudah ada ratusan orang lain. Masing-masing juga sibuk menggoreskan kalimat di kertas masing-masing.

                ’’Sudah,’’ kata Nadine kepada sang ayah.

                Dia sempat memperlihatkan isi kertas itu kepada Radar Banjarmasin. Di sana tertulis, ’’Sisak kan 1 permata ditanah kami (Sisakan 1 permata di tanah kami, Red)’’.

                Disusul tulisan ’’Save Meratus’’ di bawahnya. Dan, selebihnya anak TK Al Hidayah, Barabai, itu mengisi kertasnya dengan gambar deretan gunung dan matahari yang bersinar.

                Gadis 5 tahun itu lantas memasukkan kertas tersebut ke dalam kotak yang dibawa hilir mudik oleh koordinator aksi. Belum banyak kertas lain yang ada di kotak itu. Sementara matahari mulai meninggi. Dan, Lapangan Dwi Warna, Barabai, Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Tengah, juga semakin ramai. Pedagang asongan hilir mudik menjajakan makanan dan minuman.

                Pagi itu, Nadine dan ratusan orang lainnya berada di lapangan tersebut untuk menulis surat. Yang semuanya ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

                Mereka adalah bagian dari kegiatan bertajuk ’’Menyelamatkan Meratus, Menyelamatkan Kehidupan’’. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian aksi ’’Save Meratus’’ yang berlangsung sejak Desember 2017. Dan, dipioniri organisasi pencinta alam, komunitas seni, serta berbagai elemen masyarakat lain di Kabupaten HST.

                Ada ribuan partisipan yang ikut beramai-ramai menulis surat untuk Presiden Jokowi pada Minggu pagi hingga siang lalu itu. Mereka tersebar di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan (Kalsel).

                Di Kabupaten HST saja ada 321 orang yang ikut. Sedangkan di kabupaten lainnya, Tanah Laut, misalnya, ada 176 partisipan yang terlibat.

                Para peserta datang dari berbagai latar belakang. Umur dan jenis kelamin beragam. Semua juga sukarela. Hanya mendapat alat tulis dan kertas kosong. Plus sedikit arahan.

                ’’Itu agar peserta tak bingung mau menulis apa,’’ kata juru bicara aksi Save Meratus di Kabupaten HST Nursiwan kepada Radar Banjarmasin.

                Nadine mengaku termasuk yang bingung. Karena itu, hanya satu kalimat yang dia goreskan.

                Tapi, yang terpenting baginya, jangan sampai Meratus, pegunungan tempat dirinya dan sang ayah biasa mendaki, rusak.

                Hutan dan gunung di kawasan Meratus, bagi dia, adalah halaman belakang rumah. ’’Nadine suka marah kalau ayah pergi ke gunungnya enggak ngajak-ngajak,’’ celotehnya yang diiyakan sang ayah.

                Save Meratus dimaksudkan untuk melindungi Pegunungan Meratus dari aktivitas tambang dan perkebunan sawit. Dua aktivitas yang dianggap mengancam kelestarian pegunungan tersebut.

                Bagi orang Kalimantan, Meratus biasa disebut dengan takzim. Itu merupakan bentuk penghormatan mereka. Pegunungan tersebut membentang sejauh 600 kilometer persegi. Melintasi Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Tabalong, Kotabaru, Tanah Laut, dan tentunya Kabupaten HST. Semuanya di Kalsel. Sebagian kaki-kaki Meratus juga masuk wilayah Kalimantan Timur dan Tengah.

                Wujud literal kepedulian terhadap Meratus yang dicurahkan lewat surat itu beragam. Mulai curhatan hingga permintaan. Ada yang menulisnya dengan kalimat formal. Ada pula surat yang berisi kalimat romantis dan puitis.

                Saking antusiasnya, Sri Handriati bahkan sampai menghabiskan tiga lembar kertas. Kepada presiden yang dia kirimi surat, kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aisyiyah Mawaddah Barabai itu menumpahkan berbagai kekhawatiran dan harapannya.

                ’’Belum ditambang saja, luapan air dan banjir masih sering terjadi. Apalagi bila ditambang, bagaimana nasib anak cucu kita nantinya?’’ tutur ibu tiga anak itu menceritakan sebagian isi suratnya.

                Adapun Helmi menuliskan bagaimana bagi warga HST, Pegunungan Meratus tak sekadar menyajikan keelokan panorama. ’’Tapi sudah bagaikan rumah kedua. Siapa pun pasti tidak rela rumahnya diusik,’’ ucapnya.

                Gerakan Save Meratus diawali ketika adanya upaya pertambangan yang dilakukan perusahaan yang memperoleh surat izin menambang batu bara di Pegunungan Meratus. Khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada Desember 2017.

                Dari sana muncullah rentetan unjuk rasa, kampanye tagar #savemeratus di media sosial, hingga penggalangan tanda tangan untuk petisi penolakan di laman change.org. Semua angkat bicara. Mulai mahasiswa, akademisi, aktivis lingkungan, jurnalis, birokrat, hingga politisi.

                Pada 2019 muncul persoalan tambang baru. Datang dari perusahaan tambang yang sebelumnya beroperasi di kabupaten tetangga, yang kemudian ingin meningkatkan kapasitas pertambangan batu bara.

                Memang, akhirnya rencana itu terganjal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang tidak kunjung dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kalsel. Tapi, seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten HST, sepakat bahwa sebelum ada langkah nyata dari pemerintah pusat, sewaktu-waktu pertambangan di kawasan tersebut dikhawatirkan beroperasi.

                ’’Kawasan Pegunungan Meratus seyogianya terbebas dari izin pertambangan dan perkebunan monokultur skala besar,’’ tegas Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono.

                Di luar masalah tambang, ada penulis surat yang menitipkan persoalan lain yang diharapkan bisa ditengok presiden. M. Hery Kurniawan, misalnya, mengeluhkan harga getah karet yang dianggapnya terlalu murah. Juga, jalanan desa yang kebanyakan masih rusak hingga peletakan CCTV yang dianggapnya tidak sesuai.

                Semua tulisannya dituangkan di atas selembar kertas dengan bahasa Banjar. ’’Tolong dong Presiden, berikan kami solusi,’’ katanya menirukan isi tulisan.

                Dalam hitungan hari, semua surat itu akan diteruskan Walhi Kalsel ke Walhi pusat. Selanjutnya, surat-surat itu disampaikan ke staf ahli kepresidenan bidang lingkungan hidup.

                ’’Kami berharap surat-surat itu sampai ke tangan presiden dan ada tindakan nyata dari pusat untuk menyelamatkan Meratus,’’ kata Kisworo. (*/c5/ttg/JPG/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks