alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Polda Tak Hadir, Praperadilan Ganti Rugi Ditunda

MATARAM-Sidang praperadilan ganti rugi yang diajukan H Mahendra Irawan, ditunda hakim tunggal Ferdinand M Leander, kemarin (18/3). Agenda pembacaan permohonan praperadilan urung digelar karena Kapolda NTB selaku termohon tak menghadiri sidang.

Ferdinand mengatakan, pengadilan sudah melayangkan surat panggilan kepada termohon untuk menghadiri sidang. Namun, hingga pukul 13.00 Wita, termohon tak kunjung datang. ”Kita berikan kesempatan untuk hadir kembali. Nanti, (surat) panggilan kita layangkan lagi,” kata dia.

Karena tidak hadirnya termohon, Ferdinand memutuskan untuk menutup sidang. Dia menunda sidang praperadilan ganti rugi selama satu minggu. ”Kalau tidak hadir lagi, kita pertimbangan secara singkat nanti di persidangan berikutnya,” ujar Ferdinand.

Terpisah, dikonfirmasi mengenai ketidakhadiran dari Polda NTB, Kabidhumas Polda NTB AKBP Purnama menyebut masih ada proses administrasi yang belum tuntas. Surat kuasa dari Kapolda NTB kepada Kabid Hukum belum ditandatangani.

”Kabidku selaku penasihat hukum atau pengacara Kapolda NTB belum ditandatangani. Ini kan masih proses,” kata Purnama.

Sementara itu, praperadilan yang diajukan H Mahendra Irawan dikuasakan kepada LBH Alam Indonesia. Salah satu kuasa hukumnya, Lalu Piringadi mengatakan, permohonan praperadilan diajukan atas penahanan yang tidak sah.

”Penahanan dilakukan tanpa berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya,” ujar dia.

H Awan melandaskan praperadilan ganti rugi pada Pasal 1 butir 22 KUHAP. Di beleid tersebut dijelaskan, ganti kerugian merupakan hak seseorang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan atau karena kekeliruan hukum yang diterapkan.

Praperadilan ini bermula dari kasus H Awan yang dituduh memalsukan kuitansi. Juga tanda tangan atau cap jempol dalam proses jual beli tanah seluas 25 are di Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar).

Saat pemeriksaan, Awan sempat menjelaskan dan menyodorkan sejumlah bukti. Dia membantah telah melakukan pemalsuan seperti yang dituduhkan. Meski demikian, polisi tetap memprosesnya dan menjadikan Awan sebagai tersangka. Setelah itu, Awan ditahan dari 21 Desember 2017 dan berlanjut hingga 13 Februari 2018.

Proses persidangan membuktikan bahwa Awan tak bersalah. Majelis hakim yang diketuai Motur Panjaitan membebaskan Awan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Hasil yang sama diperoleh Awan di tingkat kasasi.

Kuala hukum menduga  adanya upaya kriminalisasi yang dilakukan penyidik Polda NTB kepada kliennya. Mereka melakukan beragam cara untuk menetapkan Awan sebagai tersangka, meski saat itu tidak didapati alat bukti yang cukup.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks