alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

Massa NW Duduki Kemenkumham NTB

MATARAM—Ribuan warga NW mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham NTB, kemarin (18/9). Hal ini sebagai protes atas langkah Kemenkumham yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK)  Nomor AHU-0000810.AH.01.08 Tahun 2019. SK tersebut mengukuhkan TGB HM Zainul Majdi  sebagai tanfiziah NW (Ketua Umum PB NW).

Massa yang berunjukrasa sejak pagi menuntut Kemenkumham mencabut penerbitan SK tersebut.

Sekretaris PB NW H Syamsu Rijal mengatakan pihaknya telah beraudiensi dengan Kemenkumham RI difasilitasi oleh Kanwil. Hanya saja belum ada jawaban berarti. ”Tetapi, belum bisa dihubungi. Makanya kita masih menunggu,” kata Syamsu usai audiensi di Kantor Kanwil Kemenkumham, kemarin (18/9).

Pihaknya menegaskan, enggan mengunakan jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena persoalan tersebut juga sudah ditempuh melalui jalur hukum. ”Jalur PTUN dan Perdata sudah inkrah. Kita yang dinyatakan menang. Tiba-tiba muncul SK Kemenkumham yang baru,” ujarnya.

Syamsu mempertanyakan apa dasar SK tersebut dikeluarkan. Padahal, sejak awal dua SK masih dibekukan karena masih proses sengketa. ”Kok bisa terbit. Ini menjadi pertanyaan saya,”  kata dia.

Karena proses hukumnya telah inkrah, selanjutnya Syamsu menyiapkan berkas untuk melaporkan persoalan itu ke Kemenkumham. “Agar pembelokiran penggunaan organisasi NW dibuka. Kita siapkan berkas pengajuan pada 24 Mei,” bebernya.

Selanjutnya, Syamsu meminta audiensi ke Kemenkumham. Hasilnya,  pihaknya diminta untuk melengkapi data. ”Dari riwayat pendirian organisasi hingga persyaratan lainnya. Saya sudah melengkapi berkas dan mengirim pada 29 Agustus,” ungkapnya.

Setelah proses data dilengkapi, tanggapan Kemenkumham cukup lama. Sehingga, dia mengecek melalui situs web Kemenkumham. ”Ternyata, blokiran NW sudah dibuka. Tetapi, atas nama orang lain yang terdaftar disitu,”  jelasnya.

Sehingga, dia mencoba mengklarifikasi ke Kemenkumham. Tetapi, dia sudah mendapatkan informasi kalau SK tersebut sudah diterbitkan. ”Tetapi atas nama Zainul Majdi melalui akta notaris Hamzan Wahyudi,” jelasnya.

Menurutnya, tidak perlu lagi menempuh jalur hukum melalui PTUN untuk membatalkan SK yang diterbitkan Kemenkumham. Karena, pada SK tersebut disebutkan apabila ada kesalahan di kemudian hari dapat dibatalkan. ”Pembatalan itu yang kita tuntut saat ini,” pungkasnya.

Sementara itu,  Kakanwil Kemenkumham NTB Andi Dahrif Rafied mengatakan, penyelesaian atas tuntutan massa bukan menjadi wewenangnya. Itu menjadi ranah Kemenkumham pusat. “Kami hanya memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan massa,” kata Andi.

Dia sudah meneleponkan Menkumham. Hanya saja, belum diangkat. ”Belum bisa dihubungi Pak Menteri,” akunya.

Yang pasti, Andi akan terus memfasilitasi apa keinginan massa. ”Saya tidak berwenang untuk mencabut SK itu. Wewenang pak Menteri,” ujarnya.

Sebenarnya, persoalan itu dapat ditempuh melalui jalur hukum. Yakni, melalui jalur PTUN. ”Supaya dapat menganulir SK yang telah dikeluarkan Kemenkumham,” pungkasnya.

Sementara itu hingga sore kemarin massa aksi masih menggelar aksi. Tak hanya berorasi di depan Kemenkumham sebagian mereka bergerak ke jalan Airlangga Mataram.(arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Paling Sering Dibaca

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.
Enable Notifications    Ok No thanks