alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Jaksa Tahan Kalak BPBD Bima Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Sampan Fiberglass

MATARAM-Kepala pelaksana (Kalak) BPBD Bima Taufik Rusdi ditahan jaksa. Penahanan terhadap Taufik berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan sampan fiberglass di Kabupaten Bima. Saat proyek berjalan, Taufik menjabat selaku kabid di Dinas PU sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).

Juru bicara Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Dedi Irawan mengatakan, Taufik dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Mataram selama 20 hari. Selama rentang waktu penahanan, JPU akan menyusun berkas dakwaan.

”Kita tahan setelah proses tahap dua hari ini (kemarin, Red),” kata Dedi, kemarin (19/2).

Sebelum ditahan, Taufik sempat menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Sekitar pukul 10.00 Wita, dengan dikawal penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Taufik berangkat menuju Kejati NTB.

Tiba di Kejati, Taufik kembali diperiksa di Gedung Pidsus lantai dua. Proses ini dilakukan untuk menyelesaikan administrasi pelimpahan dari kepolisian ke JPU. Selama tahap dua, Taufik didampingi penasihat hukumnya, Muhammad Nukman.

Jaksa menjerat Taufik dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua pasal tersebut dijunctokan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Artinya, terbuka peluang adanya pihak lain terseret dalam dugaan korupsi yang dilakukan Taufik Rusdi.

Mengenai keterlibatan pihak lain, Muhammad Nukman enggan untuk berandai-andai. ”Nanti kita lihat dalam persidangan. Kalau memang ada, kita usahakan untuk membuka di persidangan,” kata dia.

Nukman mengatakan, kliennya berupaya kooperatif dalam proses hukum yang membelitnya. Termasuk, penahanan yang dilakukan jaksa usai proses tahap dua kemarin. ”Kita coba ajukan penanggguhan penahanan atau alih status jadi tahanan kota. Tapi, dikabulkan atau tidak itu jadi kewenangan jaksa,” pungkas Nukman.

Sebelumnya, tuntasnya kasus ini dalam penanganan kepolisian, membutuhkan waktu cukup lama. Polisi menghabiskan waktu enam tahun untuk merampungkan kasus dengan nilai kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah.

Kasus ini mulanya ditangani jajaran Polres Bima Kota pada 2013 lalu. Tiga tahun ditangani, perkembangan penyidikan stagnan. Hingga pada medio 2016, Polda NTB memutuskan untuk mengambil alih kasus tersebut.

Taufik Rusdi diketahui menjabat sebagai PPK dalam proyek senilai Rp 1 miliar. Saat proyek bergulir, dia masih berdinas di Dinas PU Bima. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB kerugian negara akibat pengadaan sampan fiberglas itu Rp 159,8 juta. (dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks