alexametrics
Selasa, 16 Agustus 2022
Selasa, 16 Agustus 2022

Puluhan SHM Sekaroh Dicabut

MATARAM-Kasasi Tata Usaha Negara (TUN) terhadap keberadaan SHM di Hutan Sekaroh dimenangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Putusan ini sekaligus menggugurkan keabsahan puluhan SHM di kawasan Hutan Sekaroh, Lombok Timur (Lotim).

Di kasus ini, ada 13 pemilik sertifikat yang mengajukan gugatan TUN melalui PTUN Jakarta kepada Kementerian LHK. Dasar gugatan terkait lokasi lahan yang masuk wilayah Hutan Sekaroh, di Lotim.

Perkara bergulir hingga tingkat kasasi di MA. Salah satu penggugat adalah I Ketut Wathin Ciptawan dengan nomor register 522 K/TUN/2018. Dalam putusannya, Oktober 2018, hakim kasasi menolak gugatan penggugat.

”Konsekuensi dari putusan, semua sertifikat di kawasan hutan batal dan bakal dicabut,” kata Kadis LHK NTB Madani Mukarom.

Upaya pembatalan, kata Madani, akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku penerbit sertifikat. Mereka akan meminta BPN untuk mencabut seluruh sertifikat yang berada di dalam kawasan hutan.

”Semua kita ambil alih. Lahan dengan SHM sudah masuk kawasan hutan,” tegas dia.

Baca Juga :  Fasilitator Diganjar Penghargaan

Setelah pembatalan dan pencabutan, petugas LHK bersama KPH Rinjani Timur akan melakukan penertiban. Membongkar seluruh bangunan yang sebelumnya berdiri atas dasar SHM.

Madani mengatakan, langkah pencabutan, pembatalan, dan penertiban bisa dilakukan usai salinan putusan diterima pihaknya. Setelah putus Oktober tahun lalu, hingga kemarin Dinas LHK belum memperoleh salinan putusan.

”Kita koordinasikan dulu dengan kementerian juga terkait itu,” tandas Madani.

Kepala KPH Rinjani Timur Saladin mengatakan, ada 34 SHM yang berada di dalam kawasan Hutan Sekaroh. Namun, upaya gugatan TUN hanya dilakukan 13 pemilik sertifikat. Meski demikian, karena putusan kasasi memenangkan Kementerian LHK, maka status 21 sertifikat lainnya secara otomatis harus dicabut.

”Gugur semua. Penetapannya benar kalau SHM itu masuk dalam kawasan hutan,” kata Saladin.

Sementara itu, di perkara korupsinya, yang masih terkait dengan penerbitan SHM di Hutan Sekaroh, salinan putusan atas kasasi enam terpidana belum diterima JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim.

Baca Juga :  Pendemo yang Dipukul di Kantor Kejati NTB Diduga Mengumpat Jaksa

Kasipidsus Kejari Lotim Wasita Triantara mengatakan, setelah menerima salinan putusan, jaksa baru bisa melakukan langkah eksekusi terhadap terpidana. ”Amar putusannya kabul. Artinya, kasasi dari JPU dikabulkan MA,” kata Wasita.

Meski dikabulkan, Wasita mengungkapkan belum mengetahui seperti apa detail putusan. Misalnya, mengenai berapa lama kelima terpidana, yakni Jamaluddin, Mustafa Maksum, Muhammad Naim, Fathul Irfan, dan Ramli, dikenai hukuman. Apakah mengikuti memori kasasi atau Hakim Agung memberi putusan berbeda untuk lama pidana.

Di memori kasasi, jaksa meminta Hakim Agung menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa, yakni selama dua tahun.

Selain penjara, kelima mantan pegawai BPN Lotim ini juga dikenakan pidana denda, sebesar Rp 100 juta subsidair enam bulan kurungan. ”Nanti kita lihat setelah salinan putusan dikirimkan. Apakah sesuai dengan yang kita minta di memori kasasi atau bagaimana,” pungkas dia.(dit/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/